Bupati Mahulu Beberkan Kunci Keberhasilan Pertanian Padi di Ladang Menetap

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 28 Maret 2022

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh bersyukur perlahan-lahan pertanian di Mahulu semakin maju. Para petani yang sebelumnya berladang berpindah kini mulai menetap. Ke depan ia berkomitmen mengajak para petani menerapkan pertanian dengan sentuhan teknologi modern. Tujuannya agar hasil pertanian melimpah. Tercipta ketahanan pangan dan perputaran ekonomi di arus bawah. 

Visi ini muncul setelah mempelajari pola pertanian tradisional di Mahulu yang sudah berjalan turun temurun sejak nenek moyang. Pria yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mahulu ini menilai, pola pertanian lahan berpindah karena petani lokal berupaya mencari lahan baru yang dinilai subur kurang relevan dalam kondisi saat ini. 

Sebab, sambung bupati, pola pertanian ladang berpindah dinilai kurang ekonomis dan tingkat keberhasilannya rendah. Ini dikarenakan, ketika petani mulai berpindah, dibutuhkan biaya dan tenaga tambahan untuk membuka dan mengolah lahan yang sebelumnya hutan belukar. Begitu pula, seiring dengan pertumbuhan penduduk – jika pola pertanian berpindah tetap dijalankan, tak menutup kemungkinan banyak hutan di Mahulu akan dibuka. 

Belum lagi, kebanyakan petani sekedar menanam di lahan baru tanpa mengetahui kadar keasaman tanah dan yang diukur dalam satu Ph yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi. Tanah yang terlalu asam atau basa membuat hasil panen berkurang. Idealnya, tanah untuk tanaman padi berkisar 5,5 sampai 7,5. 

Dalam banyak kasus, termasuk yang ia alami sendiri, para petani sering merugi. Karena banyak malai padi yang kosong. Tak berisi biji padi. Ujung-ujungnya, petani merugi dua kali. Hasil panen tak bisa menutupi ongkos produksi tanam. Begitu pula, ketiadaan stok beras membuat warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan mencukupi kebutuhan pangan selama setahun.

“Cara berpikir seperti ini yang perlu diubah,” ujar Bupati ketika memberi arahan kepada para kelompok tani, pejabat dalam acara panen raya di Kampung Mamahaq Besar, Senin 21 Maret 2022 lalu. 

Bupati menegaskan, mengubah cara pandang lama di kalangan petani sangat dibutuhkan sekarang. Terlebih, ia masih sering mendengar sebagian orang meremehkan profesi petani yang identik dengan kerja keras dan kepanasan. Padahal, di banyak tempat, banyak petani bisa berhasil dan sejahtera jika memproduksi komoditas pertanian yang dibutuhkan orang banyak. 

“Berpikirlah menjadi petani yang maju. Artinya jangan hanya sekedar hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau hasilnya puluhan ton, atau bahkan ratusan ton. Selebihnya dijual untuk menghasilkan uang. Kalau banyak uang, bisa untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Sehingga akan menghasilkan uang yang lebih besar lagi," tutur Bonifasius mencontohkan sambil mengepalkan tangan. 

Belajar dari pengalaman itu, pria 55 tahun yang sejak belia menjadi petani ini meluncurkan rangkaian program ketahanan pangan. Mulai dari Bantuan Biaya Tanam sampai Ladang Menetap 10 Hektare per kampung. Tujuannya, mendongkrak perekonomian di kampung dan mendorong swasembada beras di Bumi Urip Kerimaan agar tak tergantung pasokan dari daerah lain. 

Untuk mendukung visi itu, bupati mengingatkan agar seluruh jajaran di lingkup Pemkab Mahulu bersinergi. Memajukan cara berpikir dan menggenjot ke pola pertanian modern serta memberikan dukungan pendanaan. 

"Dengan sentuhan teknologi, seperti menyuburkan lahan, bagaimana cara pemberian pupuk, dan lain sebagainya. Petani juga didampingi, diberikan pengetahuan. Melalui ini, pengelolaan lahan menjadi lebih maksimal," katanya.

Sejumlah program ketahanan pangan yang kini dijalankan akan melibatkan sejumlah OPD dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh untuk program pengolahan padi lahan kering 10 hektare per kampung melibatkan tiga OPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung memiliki kewenangan ; penyiapan regulasi, dukungan dana pembukaan, penanaman, penyediaan bibit, insentif pekerja, penyediaan pondok, lumbung padi dan lantai jemur.  

Tak sampai di situ. DPMK ini juga berwenang mengurusi urusan pasca panen. Meliputi ; penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang nantinya mengurusi bidang mulai penggilingan, pengemasan sampai penjualan beras hasil panen di ladang menetap 10 hektare di kampung masing-masing. 

Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kewenangannya meliputi ; perawatan, pelatihan, pupuk dan penyiangan. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa membantu sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti contoh jalan usaha tani. 

Dengan sejumlah kewenangan itu, bupati meminta tidak ada ego sektoral. Semua OPD harus bersinergi dan memiliki tujuan yang sama memajukan petani di Mahulu. “Kalau semua bisa bersinergi, petani kita juga sudah memiliki pola pikir yang lebih maju, maka kita optimis produksi pertanian akan semakin meningkat, ekonomi meningkat, dan masyarakat sejahtera," tutup bupati. (*)