Butuh Langkah Maju Mengamankan Data Digital di Mahulu

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 05 November 2021

kaltimkece.id Badan Siber Sandi Negara (BSSN) menyampaikan sejumlah risiko dan tingkat keamanan data sejumlah website dan aplikasi milik Pemkab Mahulu. Laporan Penilaian Keamanan Teknologi Informasi (ITSA) itu mengingatkan ada sejumlah potensi kelemahan dan kerawanan peretasan data di sejumlah situs dan aplikasi milik beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Mahulu. 

Sebagai langkah tindak lanjut, BSSN menyarankan agar Pemkab Mahulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) segera mengambil langkah menghindari kebocoran dan peretasan data oleh orang tak bertanggungjawab. 

Diskominfostandi Mahulu telah mengusulkan beberapa langkah. Pertama, mengusulkan pengelolaan laman internet dan aplikasi OPD diarahkan agar dikelola oleh Diskominfostandi Mahulu. Langkah ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota lain di Indonesia.

“Secara tugas pokok dan fungsi, Diskominfostandi didorong mengelola website, aplikasi, pengamanan sekaligus infrastruktur agar terpusat di Diskominfostandi,” ujar Kepala Diskominfostandi Nasution Himbau Djaang melalui Kepala Bidang Statistik dan Persandian Rosilawati Arham Jonathan kepada kaltimkece.id di kantornya, Kamis, 4 November 2021. 

Selain laman dan aplikasi, ke depan juga sedang diperkuat pembentukan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi surat dan tanda tangan elektronik serta arsip digital. 

Disampaikan Uci – sapaan karib Rosilawati pengamanan dan pengelolaan data aplikasi dan situs internet itu membutuhkan tim terpadu. Melibatkan tiga bidang di dalam Diskominfostandi Mahulu. 

Pertama, Bidang Persandian dan Statistik yang bertugas menjamin pengelolaan keamanan data data. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang nantinya mengelola aplikasi, laman dan data. Serta Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika memastikan infrastruktur perangkat keras, server dan kebutuhan jaringan telekomunikasi. 

“Jadi nanti dikelola tiga bidang dan bentuknya tim,” ucap perempuan berkaca mata ini. 

Meski sudah memiliki konsep dasar, Diskominfostandi Mahulu harus dihadapkan pada tantangan yang tak kalah berat. Yakni ketersediaan personel Teknologi dan Informasi (TI). Sejauh ini terbuka tiga opsi memenuhi tenaga TI untuk mengoprasikan sistem ini. 

Pertama, menggandeng pihak ketiga. Uci mengingatkan untuk sekarang opsi ini cukup banyak kelemahannya. Pertama, ada ketergantungan kepada pihak ketiga. Ketergantungan ini juga berpotensi merugikan jika tidak terjadi transfer ilmu pengetahuan kepada operator organik di OPD setempat. Belum lagi ditambah keterbatasan anggaran. 

Opsi kedua, adalah meminta bantuan organisasi perangkat daerah lain untuk memusatkan teknisi IT ke Diskominfostandi Mahulu. 

Uci sendiri mengaku lebih cenderung sepakat menggunakan tenaga IT internal yang berasal dari pegawai negeri sipil setempat. Opsi ini dinilai lebih murah dan efisien karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar membayar jasa tenaga IT. Namun, ia mengaku harus menunggu lagi hasil seleksi CPNS dari formasi IT. 

“Kalau PNS terikat jabatan dan pekerjaan. Kalau tenaga kontrak dan non PNS kapan saja dia berhenti, tidak ada tanggung jawab setelah itu. Sementara pekerja alih daya harus diawasi ketat supaya mereka tidak bisa bermain-main,” tuturnya. 

Menyadari keterbatasan opsi ketiga, Diskominfostandi Mahulu punya usulan agar opsi ketiga ditambah meminta bantuan BSSN untuk membantu memperbaiki celah keamanan di situs dan aplikasi pemkab. Dibarengi pihak ketiga yang sebelumnya membangun aplikasi dan laman OPD menambal celah kebocoran data. 

“Pilihan yang paling memungkinkan dan cepat meminta bantuan BSSN,” ujarnya. 

Meski demikian, ia mengaku masih harus melaporkan hasil audit BSSN yang dituangkan dalam ITSA 2021 ini kepada Sekretaris Kabupaten dan Bupati Mahulu. Hasil akhir akan menjadi rekomendasi tindak lanjut. 

Ia mengaku ke depan juga dibutuhkan pengujian model ITSA mandiri tingkat lokal. Hal ini penting untuk mengetahui secara berkala celah-celah keamanan aplikasi dan laman milik OPD di Mahulu. 

“Teknologi berkembang terus, orang yang mau meretas, satu langkah di depan kita, harus terus menguji keamanan kita dengan membuat ITSA mandiri,” kuncinya. 

Sebelumnya Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh mengharapkan Diskominfostandi Mahulu dapat menyusun pedoman dan acuan tata kelola keamanan informasi. Hal ini meliputi ; keamanan sumber daya teknologi informasi, keamanan akses kontrol, keamanan data dan informasi, jaringan, surat elektronik, pusat data dan keamanan komunikasi. Hasil ini diharapkan dituangkan menjadi prosedur atau peraturan daerah. 

Kepala Diskominfostandi Mahulu, Nasution Himbau Djaang menyampaikan ke depan akan ada regulasi yang akan mengayomi kegiatan persandian dalam pengamanan informasi di Pemkab Mahulu. 

“Saat ini sedang tahap pembahasan,” tutupnya. (*)