Cegah Konflik, Wabup Avun Minta Pengesahan Batas Administrasi Seluruh Kampung di Mahulu Tuntas 2023

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Selasa, 05 Oktober 2021

kaltimkece.id Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun menilai penetapan, penegasan dan pengesahan batas administrasi kampung sangat penting untuk segera dituntaskan. Kejelasan tapal batas akan memberi kepastian hukum bagi warga, pemerintah dan pelaku usaha. Karena itu, pria yang sempat menjabat Sekretaris Kabupaten Mahulu ini berpesan agar pekerjaan ini diselesaikan lewat prosedur hukum yang benar agar menghindari persoalan di kemudian hari. 

Wabup menyampaikan kejelasan batas wilayah administratif di suatu kampung berpengaruh kepada besar kecilnya transfer dana desa dari pemerintah pusat. Secara sederhana, kampung dengan wilayah administrasi yang luas mendapatkan kucuran dana yang lebih besar dibandingkan kampung dengan wilayah yang kecil. Begitu pula bagi masyarakat, kejelasan batas kampung memberi kepastian hukum dalam mengelola sumber ekonomi di suatu wilayah. 

Sementara bagi pelaku usaha, kejelasan batas administrasi antar kampung juga akan memberikan kepastian menanamkan investasinya di Mahulu. Sebaliknya, berkaca dari berbagai daerah, ketidakpastian batas antar kampung berpotensi besar menghambat investasi dan atau memicu konflik di dalam atau antar kampung. 

“Bisa terjadi perebutan dan berujung konflik.” ujar Wabup Avun kepada kaltimkece.id, Selasa, 5 Oktober 2021.

Pun demikian, wabup melihat belum ada sengketa batas kampung di Mahulu yang berujung konflik menjurus aksi anarkis. Berkaca dari pengalaman itu, ia berharap riak-riak potensi konflik terutama ketika investasi masuk diminimalkan. “Maka dengan momentum ini, ada komitmen menyelesaikan batas wilayah antar kampung paling tidak akhir 2023,” ucap Avun yang sempat menjabat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kutai Barat ini. 

Laporan yang ia diperoleh dari lima camat di Mahulu, mayoritas dari 50 kampung telah menyelesaikan batas administratifnya. Meski demikian, ia tetap meminta jajaran organisasi perangkat daerah tetap menyelesaikan pekerjaan ini sampai tuntas. 

Apalagi, sudah terbit surat dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) no 1463/3835/BPD tertanggal 30 Agustus 2021. Surat itu meminta penyelesaian peta batas kampung di Provinsi Kaltim termasuk Mahulu harus tuntas pada tahun 2023 mendatang. 

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Mahulu langsung menggelar rapat koordinasi bersama camat dan organisasi perangkat daerah terkait pada Selasa, 5 Oktober 2021. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bappelitbngda Mahulu ini menyepakati beberapa poin. 

Di antaranya ; meminta camat setempat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas administrasi kampung dengan membuat jadwal secara intensif. 

Selanjutnya, dibentuk tim penetapan dan penegasan batas administrasi tingkat kabupaten, kecamatan dan kampung paling lambat Oktober 2021. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 45 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. 

Pembahasan berjenjang batas kampung dari tingkat kampung, kecamatan hingga kabupaten juga dibarengi dengan evaluasi per tiga bulan difasilitasi Asisten 1 cq Kabag Pemerintahan. Agar dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut tak tercecer, peserta rapat juga menyepakati dokumen terkait harus diarsipkan kepada bagian Pemerintahan Setkab Mahulu. 

Begitu pula, biaya pembahasan batas dianggarkan melalui APBK masing-masing kampung pada tahun anggaran 2022-2023. Adapun biaya fasilitasi dan koordinasi dianggarkan masing-masing camat dan bagian Pemerintahan Setkab Mahulu. 

Diharapkan hasil penetapan dan penegasan batas kampung sudah bisa rampung dan disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Mahakam Ulu pada akhir 2023. (*)