Pariwara Mahakam Ulu

IKN, Peluang Mempercepat Kesejahteraan Warga Perbatasan

person access_time 1 year ago
IKN, Peluang Mempercepat Kesejahteraan Warga Perbatasan

Sekretaris Mahulu, Stephanus Madang, saat mengikuti Rakordal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023. FOTO: PROKOPIM MAHULU FOR KALTIMKECE.ID.

IKN diharapkan membawa efek pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan.

Ditulis Oleh: PARIWARA
Kamis, 25 Mei 2023

kaltimkece.id Sekretaris Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Stephanus Madang berharap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap usulan pembangunan bagi daerah perbatasan. Terkhusus Mahulu yang juga akan menjadi bagian daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ia sampaikan usai mewakili Bupati Bonifasius Belawan Geh mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023.

Rapat yang diadakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu berlangsung di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Bahasan kegiatan ini berfokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.

Madang – begitu ia karib disapa menjelaskan, rapat kali ini menjadi peluang pengusulan program-program strategis nasional tahun 2024-2029 mendatang. Rapat kali ini pula menjadi pintu masuk bagi Pemkab Mahulu mengusulkan program pembangunan kawasan perbatasan seperti Mahulu. Terlebih menyambut kehadiran IKN.

“Karena Kabupaten Mahulu ini bagian dari penyangga IKN tentunya juga menjadi perhatian kita bersama terutama pemerintah pusat, agar dapat mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur yang masih belum memadai di segala sektor” ucap Madang.
 
Rakordal tersebut berlangsung di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. FOTO: PROKOPIM MAHULU FOR KALTIMKECE.ID.

Dalam sambutannya, Menkopolhukam, Mahfud MD menyampaikan pembangunan kawasan harus sesuai dengan program pembangunan yang telah ditentukan. Begitu pula, pembangunan di kawasan perbatasan hendaknya disesuaikan dengan program kerja di masing-masing lembaga yang ditetapkan berdasarkan rencana induk dan rencana aksi perbatasan.

Mahfud yang juga Ketua Pengarah BNPP menegaskan telah menaruh perhatian khusus dalam program rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraaan di wilayah perbatasan.

“Saya menegaskan bahwa itu adalah tugas kita selaku anggota BNPP dan kita semua, yaitu melindungi demografi dan geografi. Teruslah meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun perbatasan” pesan Mahfud yang juga Ketua Pengarah BNPP ini.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian menjelaskan, forum ini dilandasi pentingnya kedaulatan negara. Sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Hadir sebagai narasumber lainnya adalah pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos);Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Riset), dan Kementerian Kesehatan.(adv/prokopim/nha/td)
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar