Prioritaskan Pembangunan Perbatasan

Ditulis Oleh: PARIWARA
Rabu, 14 Juni 2023

kaltimkece.id Keterbatasan infrastruktur dasar dan sulitnya medan membuat pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) relatif tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Kaltim. Kabupaten termuda di Kaltim yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Malaysia ini butuh dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Terlebih menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, dan daerah penyangga IKN, masih banyak kebutuhan pembangunan agar kami bisa setara dengan daerah lainnya,” demikian sekelumit harapan yang disampaikan Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh ketika berkunjung ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas), Selasa, 13 Juni 2023. 

Saat ini, pemkab masih terkendala dukungan alokasi dana pembangunan bandara dari pusat. FOTO: PROKOPIM MAHULU FOR KALTIMKECE.ID.

Mengingat pentingnya hal tersebut, Pemkab Mahulu berharap audiensi kali ini meningkatkan koordinasi pembangunan dari tingkat kabupaten hingga nasional. Harapannya, beberapa poin usulan di dalam misi kabupaten bisa menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024-2029 mendatang. 

Dalam pertemuan, Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang merincikan beberapa usulan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur di Mahulu oleh pemerintah pusat. Di antaranya, pembangunan Bandara Ujoh Bilang. 

Sejauh ini, Pemkab Mahulu telah mengantongi Penetapan Lokasi dari Kementerian Perhubungan. Saat ini, pemkab masih terkendala dukungan alokasi dana pembangunan bandara dari pusat. Pemkab tak patah arang. Mereka sudah beberapa kali meminta dukungan kepada Gubernur Kaltim, DPR dan Kementerian Perhubungan. 

“Intinya kebutuhan bandara ini dalam kaitan segi layanan publik maupun kelancaran transportasi orang dan barang, oleh sebab itu kami sangat berharap dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas ini,” ujar Madang.

Harapan dukungan alokasi dana dari pusat menjadi penting. Mengingat juga, Kabupaten Mahulu telah ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategi Nasional (PKSN) melalui Perpres nomor 31/2015. Di mana, dua kecamatan yakni Long Pahangai dan Long Apari menjadi kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan. 

Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS Mohammad Roudo, sudah mencatat semua usulan dari Pemkab Mahulu. Mulai dari permasalahan Nota Kesepahaman pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang belum dikeluarkan. Termasuk percepatan pembangunan Mahulu agar masuk dalam RPJMN 2024-2029. 

“Ya, dengan begitu kami akan segera proses sesuai dengan usulan dari Pemkab Mahulu,” ucapnya.(advprokopim)