Jaga Kesinambungan Pembangunan, Kegiatan Konstruksi di Mahulu Diizinkan Beroperasi 100 Persen

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Selasa, 09 Maret 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) berkomitmen menjamin kesinambungan pembangunan di tengah masa pandemi Covid-19. Hal itu tercermin lewat instruksi Bupati Mahakam Ulu yang mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Hal itu diatur lewat Instruksi Bupati Mahulu No 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pengaturan Akses Keluar Masuk Wilayah Untuk Pengendalian dan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mahakam Ulu. Ditandatangani langsung Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, pada 29 Januari 2021.

Secara spesifik, poin kebijakan tersebut mengatur agar setiap pekerja konstruksi yang akan masuk dan bekerja di Mahulu, harus bebas dari paparan Covid-19. Prosedurnya sama dengan pelaku perjalanan lainnya yang wajib mengantongi hasil tes usap metode polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan luar daerah dengan hasil negatif. Begitu pula melapis pemeriksaan dengan metode usap antigen dari kabupaten tetangga, Kutai Barat, dengan hasil negatif jika ingin langsung beraktivitas.

“Semua yang masuk, baik tenaga kerja yang ada kaitannya dengan proses pembangunan wajib mengikuti aturan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahulu, Yohanes Andi Abeh, kepada kaltimkece.id.

Dia meyakinkan, pekerja konstruksi yang tidak bisa mengantongi dokumen kesehatan tersebut bakal ditolak masuk oleh Satuan Tugas Covid-19 yang berjaga di berbagai pintu masuk ke Mahulu. Dari informasi di lapangan yang ia peroleh, para pekerja konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki riwayat perjalanan luar Mahulu juga tetap bekerja sesuai protokol kesehatan. Yakni, menggunakan masker dan peralatan keselamatan lainnya guna meminimalisir efek kecelakaan kerja.

“Dan, diharuskan ada tempat penampungan tenaga kerja. Jadi, tidak boleh berkeliaran sebebas-bebasnya. Apalagi baru masuk ke Mahulu,” ujar Andi Abeh.

Diakui Andi Abeh, memang ada beberapa rekanan mengeluhkan ketentuan tersebut yang membuat perusahaan harus merogoh kocek lebih dalam untuk penambahan biaya pemeriksaan PCR dan antigen bagi pekerja konstruksinya. “Tapi, kami tetap tegakkan aturan. Pak Bupati tidak mau mengingkari kebijakan yang telah dia buat,” tandasnya.

Dengan sejumlah kebijakan tersebut, ia tetap optimistis kesinambungan pembangunan dan kesehatan warga Mahulu bisa seiring sejalan. Sebagai informasi, beberapa proyek tahun jamak sedang dikebut Pemkab Mahulu. Seperti penyelesaian Jembatan Long Melaham dan Kantor DPRD, Bupati dan Bappelitbangda Mahulu yang ditarget rampung pertengahan 2021 ini. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang