Lima Fokus Pembangunan Mahulu Tahun 2022, Percepat Daya Saing Daerah Mendukung Ekonomi Berkelanjutan

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Kamis, 26 Agustus 2021

kaltimkece.id DPRD dan Pemkab Mahulu menyepakati lima fokus pembangunan Mahulu tahun 2022 mendatang. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun menyampaikan lima hal yang menjadi prioritas pembangunan Mahulu itu diusung dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bertema “Percepatan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan”.

Program prioritas pertama yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kedua, percepatan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar, ketiga, percepatan pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Keempat, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kelima pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. 

Paripurna yang berlangsung daring dan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan. Dalam rapat, seluruh fraksi menyepakati KUA-PPAS tersebut.

Selanjutnya, agar program itu bisa terlaksana dibutuhkan topangan APBD. Untuk itu dibuatlah proyeksi anggaran APBD Mahulu 2022 mendatang. Perinciannya, proyeksi pendapatan asli daerah ditargetkan dalam KUA-PPAS itu yakni ; Rp 10,7 miliar. Proyeksi transfer pemerintah pusat Rp 1,11 triliun dan proyeksi transfer antar daerah Rp 75,1 miliar. Adapun belanja daerah diproyeksi Rp 1,97 triliun. 

Yohanes Avun menyampaikan proyeksi yang tertuang dalam KUA-PPAS menjadi pedoman dan landasan penyusunan nota keuangan APBD Mahulu 2022. Termasuk menjadi bahan asistensi anggaran berdasarkan dokumen tersebut. 

“Sesuai dengan Permendagri 27 tahun 2021, pemerintah kabupaten dan kota menyusun rencana kerja pemerintah daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” ujar Avun dalam paripurna penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022 di Bappelitbangda Mahulu, Rabu 25 Agustus 2021 di ruang rapat Bappelitbangda.  

Agar penyusunan dan pengelolaan anggaran tahun mendatang berjalan lancar dan memberi manfaat pembangunan, pemkab dan DPRD Mahulu telah membuat empat poin kesepakatan. Poin itu berdasarkan hasil rekomendasi DPRD. 

Kesepakatan pertama adalah Pemkab Mahulu perlu meningkatkan tumbuhnya usaha-usaha yang berkaitan dengan tumbuhnya pendapatan asli daerah (PAD). Kedua, pemkab diminta mengikuti pedoman pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, efisiensi berbekal berbagai prinsip pengelolaan keuangan. Keempat, menjaga keseimbangan keuangan daerah untuk pembangunan. 

Avun berterima kasih atas dukungan seluruh fraksi atas persetujuan hari ini. Menurutnya, penandatanganan KUA-PPAS hari ini membuktikan kemitraan dan sinergi eksekutif dan legislatif berjalan baik. Begitu pula menjadi modal yang baik untuk mencapai visi membangun Mahulu yang sejahtera, berkeadilan untuk semua. 

“Ini adalah modal pembangunan,” ungkap pria yang sempat menjabat Sekretaris Kabupaten Mahulu tersebut. (*)