LKPJ Bupati Mahulu 2021, Sabet Lima Penghargaan dan PR Tuntaskan Masalah

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 30 Maret 2022

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh memaparkan sejumlah prestasi membanggakan yang diraih Pemkab Mahulu sepanjang tahun 2021. Keberhasilan itu disampaikan di hadapan anggota DPRD Mahulu dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mahulu akhir tahun anggaran 2021. 

Prestasi pertama yakni diterimanya yaitu panji keberhasilan pembangunan dan penghargaan terbaik I Bidang Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penghargaan itu diberikan langsung Gubernur Kaltim Isran Noor dalam peringatan HUT Pemprov Kaltim ke 64, Sabtu, 9 Januari 2021. 

Kedua, di momen yang sama Pemkab Mahulu juga berhasil membawa pulang piala dan piagam peringkat ketiga bidang kebudayaan. 

Penghargaan ketiga, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kedua kali berturut-turut. Penghargaan diserahkan Senin, 31 Mei 2021. 

Keempat, penghargaan BPJS Award 2021. Penghargaan tingkat nasional ini didapat atas keberhasilan Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu sebagai Fasilitas Kesehatan Paling Berkomitmen Terhadap Pelayanan Bagi Peserta JKN-KIS Kategori Rumah Sakit Tipe D tahun 2021.  

Penghargaan kelima dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan yang diserahkan melalui Gubernur Kaltim, Isran Noor ini atas keberhasilan kabupaten termuda di Bumi Mulawarman menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2020 sehingga meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kita patut berbangga dengan segala pencapaian yang ada, namun semua itu bukanlah tujuan utama kita karena hal tersebut justru harus menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih memajukan Mahakam Ulu yang kita cintai ini,” jelas Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh dalam pidato diwakili Asisten II E Tek Hen Yohanes di dalam rapat paripurna yang berlangsung di Bappelitbangda Mahulu, Selasa, 29 Maret 2022.

Meskipun sudah meraih sejumlah prestasi, bupati menyampaikan masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan. Masalah itu terbagi di internal dan eksternal. 

Di internal, bupati menilai masih adanya kurang kompetensi sumber daya manusia. Kedua, kekurangan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya belum optimalnya sistem pengendalian internal berjenjang. 

Di eksternal, bupati menilai permasalahan berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas infrastruktur dan komunikasi. Kondisi ini berdampak terhadap terhadap kenaikan bahan pokok dan material pembangunan. Situasi ini ditambah dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi yang berdampak kepada penurunan pendapatan dan rasionalisasi anggaran.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan tersebut, bupati juga memaparkan LKPJ yang ia susun merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2021. 

Laporan ini disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun  2021-2026,   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Peraturan Bupati Mahakam Ulu Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Mahulu,“ Membangun Mahakam Ulu Untuk Semua :Sejahtera Berkeadilan ”.

Gambaran Umum APBD 2021

Tak lupa bupati memaparkan memaparkan gambaran umum pengelolaan APBD tahun 2021. Dari sisi pendapatan bupati melaporkan, Pendapatan Asli Daerah di Mahulu mengalami kenaikan mencapai Rp 20,9 miliar. Jumlah ini naik 266 persen dari angka yang ditargetkan Pemkab Mahulu. 

Sementara untuk pendapatan dari dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 873,1 miliar. Adapun untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berhasil terealisasi mencapai Rp 9,6 miliar. Adapun untuk belanja daerah yang terealisasi di tahun 2021 mencapai Rp, 1,2 triliun. 

“Proses selanjutnya, laporan ini akan dibahas bersama oleh DPRD untuk nantinya dituangkan dalam saran dan masukan strategis yang akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya,” ujar Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan sambil mengetuk palu sidang mengakhiri rapat. (*)