Melihat Pusat Perkantoran Unik Mahulu di Tengah Jantung Kalimantan yang Ditarget Rampung 2021

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Sabtu, 19 Desember 2020

kaltimkece.id Iring-iringan mobil berpenggerak roda ganda melibas jalan berbukit nan berlumpur di kawasan Sebenaq, Kampug Ujoh Bilang. Di kiri dan kanan jalur terlihat sisa hutan sekunder, ladang padi warga, dan punggung bukit yang terbelah cakar baja ekskavator.

Di antara jalur yang membelah beberapa kolam resapan itu tertanam pipa baja saluran air. Beberapa alat berat terlihat sibuk mengangkut timbunan tanah pelebaran jalan baru yang hanya berjarak sekitar 8 menit dari jalan poros Sebenaq. Tepat di punggung bukit yang diapit pepohonan rindang, terlihat rangka kerangka beton membentuk bangunan persegi empat. Sebuah gapura bertuliskan ‘Selamat datang di proyek pembangunan kantor bupati, DPRD dan Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu tahap I’ menyambut setiap orang yang berkunjung.

Kamis siang, 18 Desember 2020, rombongan yang dipimpin Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh meninjau langsung pembangunan pusat perkantoran permanen pertama di kabupaten berjuluk Urip Kerimaan itu. Turun dari mobil bak terbuka, Bonifasius yang sudah mengenakan sepatu, rompi, dan helm keselamatan, langsung melihat bagian depan bangunan kantor bupati dan Bappedalitbangda Mahulu.

Beberapa kali Bupati definitif pertama di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut menganggukkan kepala mendengar penjelasan capaian pengerjaan yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahakam Ulu, Yohanes Andi Abeh, didampingi perwakilan dua perseroan kontraktor pelaksana PT Berantas Abipraya dan PT Yodya Karya.

Menurut citra maket bangunan yang dipampang di lokasi proyek, kantor bupati dan Bappelitbangda Mahulu memiliki tiga lantai. Dua gedung itu menyatu menjadi satu kompleks bangunan menyerupai rumah lamin yang menjadi identitas khas etnis Dayak. Di bagian halaman depan, aura natural bangunan perkantoran terasa dengan penambahan halaman luas dengan banyak pepohonan mengelilingi kolam air mancur memanjang di bagian depan gedung. Di bagian samping dan belakang kental dengan nuansa etnik dayak dengan tiga atap besar yang memiliki mahkota ukiran khas etnik dayak.

Setelah puas melihat perkembangan dua kantor, rombongan melanjutkan perjalanan sekitar 4 menit ke kompleks gedung DPRD Mahulu. Letaknya sama persis di atas bukit. Dari dekat, arsitektur bangunan dua lantai ini terlihat unik dan kental nuansa etnis Dayak. Rangka bangunan berbentuk persegi panjang dengan dua bangunan besar. Di bagian atap, sudah terpasang rapi instalasi kerangka atap baja berbentuk segitiga yang tertanam hingga tanah, seperti fondasi kedua bangunan. Uniknya, menurut maket yang terpampang di lokasi proyek, atap raksasa itu dipasang menutupi sisi kiri dan kanan hingga 1.5 lantai bangunan.

Bangunan modern bernuansa etnis tersebut tak melupakan unsur ramah lingkungan dan hemat energi. Terlihat dari pemilihan mayoritas dinding dari bahan kaca bening untuk mengurangi penggunaan energi penerangan dan mempermudah sirkulasi udara. Instalasi kaca juga terlihat di sebagian bagian atap ruang pertemuan dan perkantoran agar sinar matahari bisa segera masuk sehingga mengurangi penggunaan listrik untuk pencahayaan. 

Secara umum, konsep perkantoran yang dibangun akan terhubung pusat perkotaan baru masa depan yang mengusung konsep selaras dengan alam. Pemkab telah menyiapkan 150 hektare di kawasan Sebenaq sebagai lahan perkantoran bagi 27 organisasi perangkat daerah (OPD) di Mahulu. Untuk tahap awal baru dibangun 3 kantor utama yakni kantor bupati, Bappelitbangda dan DPRD Mahulu. Sementara, untuk areal permukiman dan fasilitas publik lain, dialokasikan lahan seluas 800 hektare. Areal seluas itu dikelilingi hutan hujan tropis Mahulu yang tepat berada di jantung pulau Kalimantan.

Bonifasius Belawan Geh meyakini, kehadiran pusat perkantoran akan merangsang tumbuhnya pembangunan fasilitas lain, permukiman, dan mengungkit perekonomian. Karena itu, dia berharap penyelesaian pembangunan perkantoran permanen bisa segera diselesaikan kontraktor pelaksana, PT Abipraya dan PT Yodya Karya. “Menurut mereka (kontraktor pelaksana), progres fisik bangunan sudah 35 persen,” sebut Bupati kepada kaltimkece.id, Kamis, 17 Desember 2020.

Pengerjaan pusat perkantoran pemerintahan Mahakam Ulu menelan anggaran Rp 331 miliar. Dikemukakan lewat skema kontrak tahun jamak 2019-2021. Kelangsungannya sempat terkendala karena wabah Covid-19. Pengiriman material dan tenaga ahli selama wabah cukup menghambat proses pengerjaan. Akibatnya, penyelesaian fisik molor hingga tahun depan.

Meski demikian, Bupati meminta persoalan tersebut cepat diselesaikan. Apalagi saat ini sudah banyak material tiba di lokasi proyek. “Pembangunan dilanjut sampai selesai pada tahun depan. Kami targetkan Juni 2021, selesai fisiknya,” ujar Bupati seraya menambahkan waktu pasti kantor bisa ditempati sambil melihat penyelesaian sarana dan prasaran penunjang seperti ketersediaan air, listrik dan jalan yang terus dikebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahakam Ulu, Yohanes Andi Abeh, optimistis pengerjaan pusat perkantoran pemerintahan Mahulu selesai 2021. Hal ini berdasarkan laporan pertimbangan dukungan kesiapan tenaga teknis, material maupun anggaran.

Untuk kesiapan teknis pengerjaan dan material, sebagian besar material sudah tiba di lokasi proyek. Begitu pula hasil konsultasi dengan tenaga ahli di dinasnya maupun kontraktor pelaksana. Proyek bisa rampung tahun depan. “Menurut informasi yang saya terima, pekerja proyek bekerja 24 jam karena kejar target penyelesaian,” ucap Yohanes Andi Abeh.

Sementara menunggu penyelesaian jalan agar mempermudah pemasangan instalasi jaringan listrik, akan disiapkan generator set sebagai sumber listrik. Begitu pula disiapkan sumur bor sebagai sumber air di perkantoran.

Lanjut dia, terpilihnya Bonifasius Belawan Geh pada pemilihan bupati Mahakam Ulu 2021-2024 membuka peluang perpanjangan kontrak tahun jamak pembangunan kantor pemerintahan Mahulu yang habis akhir 2020 ini. Sebagai syarat pendukung pihaknya telah bersurat meminta konsultasi dan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang terkait perpanjangan kontrak tahun jamak menjadi tiga tahun pada 2021. Hal ini mengingat, adanya keterlambatan disebabkan pandemi Covid-19.

 “Pemerintah (kabupaten) sepakat sediakan anggaran 2021. Dari masukan yang ada, kita sepakat perpanjang dan siapkan persyaratan multiyears 3 tahun. Sekarang kan baru 2 tahun,” ucap Yohanes Andi Abeh. “Untuk perpanjang tidak ada masalah,” sambungnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: