Menjemput Asa BBM 1 Harga di Mahulu, Mengalirkan Energi ke Pelosok Negeri

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Selasa, 06 April 2021

kaltimkece.id Air sungai Mahakam sedang surut-surutnya. Bebatuan keras menyembul dari dasar sungai yang hampir mengering. Sudah 9 bulan kemarau melanda aliran sungai terpanjang di Bumi Etam itu.

Kapal-kapal kayu besar yang biasanya membawa logistik bagi warga di hulu riam tak dapat berlabuh di dermaga kampung. Muatan terpaksa dibawa menggunakan perahu ketinting bermuatan kecil. Akibatnya, sembako semakin susah dan langka. Termasuk harga BBM yang meroket berkali-kali lipat.

“Waktu itu BBM harganya Rp 45 ribu per liter,” kenang Krismonika Benang, warga Kampung Tiong Bu’u Kecamatan Long Apari menceritakan meroketnya harga BBM sekitar tahun 2012 lalu. Di tahun itu, harga normal BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter. 

Emon – sapaan karibnya yang kala itu berusia 12 tahun ingat benar terjadi antrean mengular berebut BBM di kampungnya. Kala itu, di perkampungan yang berbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Malaysia ini tidak ada satu pun SPBU. Pasokan hanya mengandalkan BBM yang dibawa pedagang besar menyusuri belasan riam dan diecerkan ke toko di berbagai kampung.

Pengalaman nyaris serupa sempat dirasakan Norberta. Warga Kampung Long Penaneh I, Kecamatan Long Apari ini sempat merasakan BBM bersubsidi dengan harga Rp 20 ribu per liter untuk jenis bensin premium dan solar Rp 12 ribu per liter sebelum tahun 2017.

Perempuan 22 tahun ini mengaku BBM jenis premium sangat dibutuhkan warga setempat untuk berbagai kebutuhan. Mulai bahan bakar perahu ketinting, speedboat, mesin pembangkit daya sampai sepeda motor.

Pada tahun itu, Berta yang hampir setiap hari diminta membeli bensin di pengecer mengaku membutuhkan sedikitnya 37.5 liter bensin per bulan. Itu baru untuk kebutuhan bahan bakar penerangan. Dengan harga per liter berkisar Rp 20 ribu kala itu, setidaknya Berta harus mengeluarkan kocek Rp 750 ribu per bulan hanya untuk bensin bahan bakar mesin pembangkit daya.

Beban ekonomi yang dipikul warga yang bermukim di beranda negara perlahan-lahan berkurang. Pertama, mulai terbangunnya pembangkit listrik skala kecil di kampung-kampung selama 12 jam per hari. Perlahan mengurangi pengeluaran keluarga untuk pembelian BBM bagi pembangkit daya.

Disusul pembangunan BBM 1 harga di Kecamatan Long Apari pada tahun 2017. Persisnya di seberang Kampung Long Krioq. Fasilitas penyaluran BBM usulan pemerintah kabupaten dan disetujui Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral ini berhasil memangkas harga BBM 3 kali lipat. Dari yang awalnya Rp 20 ribu per liter, menjadi Rp 6.750 per liter. Stok BBM bersubsidi yang merupakan penugasan pemerintah pusat ini pun relatif stabil walaupun musim kemarau.

“Warga yang mau berladang atau berburu ke hutan tak perlu pusing mencari BBM. Harga buruan pun semakin terjangkau karena ongkos bensin semakin murah,” ujar Norberta yang kini tengah menyelesaikan tugas akhir di Universitas Widayagama Samarinda ini.

Harapan Penurunan Biaya Transportasi

Pembangunan BBM 1 harga menjalar di kecamatan Long Pahangai yang bersebelahan dengan Long Apari. Begitu pula mulai terbangun SPBU dan APMS di 2 kecamatan lain yakni di Long Bagun dan Long Pahangai.

Meski demikian, harapan memperoleh BBM 1 harga masih didambakan warga di kampung dan kecamatan di zona tengah dan hilir Mahulu. Salah satunya disampaikan, Kristantinus Yulianto Madang, warga Kampung Long Hubung. Sebab, BBM seperti jenis premium berperan penting menghidupkan mesin perahu tempel yang digunakan sebagai transportasi utama warga yang mayoritas menggunakan perahu, speedboat maupun kapal besar.

Terlebih, warga di beberapa kampung di Kecamatan Long Hubung terpaksa membeli BBM bersubsidi seharga Rp 8-10 ribu per liter di pengecer. Pilihan ini dikarenakan hanya terdapat satu distributor di kampung seberang, persisnya di Datah Bilang. Butuh biaya ekstra membeli BBM langsung.

Tenaga medis ini optimistis jika ada penambahan SPBU 1 harga di Kecamatan Long Hubung, bakal mengurangi biaya transportasi untuk ketinting dan taksi sungai yang berdampak pada peningkatan perekonomian. “Dengan harga BBM yang murah, tentunya menolong masyarakat kita yang butuh rujukan dan diantar menggunakan transportasi sungai,” ujar Madang.

Senada, Sebastianus Hanyeq, warga Kampung Long Hubung Ulu mendukung penuh jika ada penambahan SPBU BBM 1 harga di kecamatannya. Harapannya, penyaluran BBM bersubsidi yang terjangkau ini lebih mudah diakses warga kampung lain yang letaknya jauh dari ibu kota kecamatan karena berada di dalam anak sungai. “Harapannya SPBU BBM 1 harga di Kecamatan Long Hubung bisa cepat terealisasikan,” ujar pria 32 tahun ini.

Gayung bersambut, usulan pemerintah daerah disetujui pusat dengan pendirian SPBU BBM 1 harga di kecamatan Long Pahangai tahun 2020. Begitu pula terbangun 2 APMS dan satu SPBU di 3 kecamatan di zona tengah dan hilir Mahulu yakni Long Bagun, Laham, dan Long Hubung.

Kawal Usulan BBM 1 Harga

Meski menjual BBM dengan harga setara di kota besar, kuantitas penyalur maupun kouta BBM masih kurang memadai bagi warga di 26 kampung di tiga kecamatan itu. Hal itu disadari benar oleh Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh.

“Tentunya dengan BBM 1 harga, bisa mengurangi beban hidup warga. Biaya operasional dan sembako bisa ditekan,” ujar Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh.

Karena itu, ia memimpin langsung rapat sinkronisasi teknis pengusulan program BBM Satu Harga di ruang kerjanya, Selasa, 23 Maret 2021 lalu. Usulan disampaikan langsung kepada perwakilan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas berserta Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral.

Awalnya, Pemkab Mahulu mengusulkan pendirian 6 SPBU Kompak yang tersebar di 3 kecamatan itu. Hal ini untuk mengurangi kekurangan pasokan BBM di 3 kecamatan yang memiliki 26 kampung ini. Sayangnya, kebijakan dari pemerintah pusat hanya bisa menyanggupi 1 SPBU kompak di tiap kecamatan. Hal ini mengingat kuota SPBU Satu Harga hingga 2024 terbatas hanya 3500 kecamatan di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Pemkab Mahulu tak berkecil hati. Mereka akan terus mengawal usulan ini agar bisa disetujui. Mengingat banyak warga yang berada di zona hilir Mahulu kerap mengeluhkan kekurangan pasokan BBM dengan harga subsidi. Terlebih, di beberapa kampung belum tersedia penyalur.

Sebagai perbandingan, Kecamatan Laham yang memiliki 5 kampung tidak memiliki satu pun SPBU atau agen penyalur minyak dan solar (APMS). Akibatnya, warga di kecamtan termuda di Mahulu ini haru berbagi kuota dengan warga di 11 kampung di Kecamatan Long Hubung. Di dua kecamatan itu hanya memiliki satu APMS dengan kuota distribusi 50 kilo liter (KL) solar dan 200 KL premium per bulan.

Begitu pula dengan Kecamatan Long Bagun. Di kecamatan lokasi ibu kota kabupaten Mahulu ini hanya terdapat masing-masing 1 APMS dan SPBU untuk melayani 11 kampung. per bulannya, dua penyalur itu mendapat kuota masing-masing 250 KL premium dan 80 KL solar bersubsidi.

“Kami akan terus berkoordinasi agar usulan ini bisa terwujud,” tambah Martinus Mendan, Kepala Sub Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu yang turut hadir dalam rapat kali itu. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang