Naiknya Status Kampung di Mahulu, dari Tertinggal jadi Maju Dalam Lima Tahun

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Rabu, 09 Maret 2022

kaltimkece.id Ketika ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 2013, Kabupaten Mahakam Ulu tak memiliki jalan penghubung antarkabupaten dan antarkampung yang memadai. Jalan berlumpur ketika hujan menjadi pemandangan umum di kampung-kampung. Akses transportasi utama hanya bisa dilalui melalui sungai yang berbiaya mahal.

Keterbatasan ini menyebabkan Mahakam Ulu yang sangat bergantung kebutuhan pokok dari daerah lain kerap tertinggal dari sisi perekonomian. Pusat-pusat perdagangan grosir maupun perbankan tumbuh melambat dan hanya terpusat di perkampungan di ibu kota kabupaten di Kecamatan Long Bagun.

Delapan tahun silam, kabupaten seluas 15.315 kilometer atau 22 kali luas DKI Jakarta ini juga terisolasi komunikasi. Blank spot atau titik yang belum memiliki sinyal telekomunikasi mencapai 80 persen atau yang tertinggi di Kaltim.

Segala keterbatasan pembangunan infrastruktur ini dinilai dan dituangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Penilaian itu dibagi dalam tiga klaster indikator utama yakni indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan hidup. IDM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2/2016 tentang IDM. Pada 2017, penilaian tahunan yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menempatkan kampung di Mahakam Ulu rata-rata berstatus tertinggal.

Dari 50 kampung di Mahakam Ulu pada 2017, sebanyak 28 kampung berstatus sangat tertinggal atau 56 persen. Sementara itu, 18 kampung atau sebesar 36 persen berkategori tertinggal. Hanya empat kampung dikategorikan berkembang atau 8 persen. Lebih memprihatinkan lagi, tidak satu pun kampung menyandang status maju.

Melalui sejumlah strategi, Mahakam Ulu berkembang pesat dalam delapan tahun terakhir. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Mahulu memperlihatkan status desa di Mahulu tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan selama lima tahun terakhir.  

Kini, dari 50 kampung yang dinilai di IDM pada 2021, tidak ada lagi kampung yang menyandang status sangat tertinggal. Kampung tertinggal pun mulai berkurang hanya tersisa 14 kampung. Kampung berkembang menjadi 29 kampung. Dan yang lebih menggembirakan sudah ada 7 kampung berstatus maju. Keseluruhan penilaian ini membuat skor IDM Kabupaten Mahakam Ulu 2021 naik dari tertinggal menjadi berkembang.

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh meyakini salah satu kunci pemicu percepatan peningkatan penilaian IDM di Mahulu dirangsang oleh Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat. Dana itu menjadi modal pembangunan jalan-jalan penghubung yang mempercepat gerak roda perekonomian dan aktivitas lainnya. 

“Setelah berjalan enam tahun kelihatan hasilnya. Status kampung juga sudah banyak yang naik. Sudah banyak yang berkembang dan maju dari sebelumnya tertinggal,” ujar Bupati Bonifasius kepada kaltimkece.id Kamis 24 Februari 2022. 

Merumuskan Strategi

Selain dukungan dana transfer pusat, Kabuapten Mahulu juga memiliki sejumlah program yang disinkronkan untuk mempercepat pembangunan. Kepada kaltimkce.id pertengahan tahun 2020 lalu, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh memaparkan strategi pembangunan. Bonifasius mengatakan, strategi tersebut dirumuskan dalam visi pembangunan: Membangun Mahulu untuk Semua agar Sejahtera dan Berkeadilan. Seluruh langkah yang disiapkan berbasiskan seluruh persoalan utama di atas.

Percepatan pembangunan dituangkan dalam program unggulan Gerbangmas, Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera. Program ini diluncurkan pada Maret 2017 dan terdiri dari empat kegiatan utama. Di periode kedua masa jabatannya, bupati juga meluncurkan 10 program prioritas pembangunan. 

Pertama adalah Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Program ini berupa subsidi angkutan sungai bagi seluruh masyarakat. Kedua, Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bertujuan menciptakan kemandirian kampung lewat kerja pembangunan ekonomi kerakyatan. Ketiga, Mobile Goverment yang memberikan layanan administrasi kependudukan bagi warga di 50 kampung yang terbagi dalam lima kecamatan. Terakhir adalah layanan Puskesmas Apung yang memberikan pelayanan kesehatan bagi kampung yang sulit terjangkau.

Setelah beberapa tahun berjalan, program Gerbangmas mampu menyinkronisasi kebijakan dari tingkat kampung, kabupaten, hingga pusat. Selama tiga tahun berturut-turut, speedboat gratis. Armada dan ratasinya terus ditambah. Baik yang beroperasi ke rute hulu Sungai Mahakam, maupunke hilir. Kehadiran angkutan gratis ini terbukti mengurangi ongkos angkut. Dari 2017 hingga 2019, sebanyak 54.051 warga telah menerima manfaat SOA.

Untuk Mobile Government, hasilnya menggembirakan. Sampai Juli 2020, tercatat 25.914 penduduk atau 98 persen dari penduduk Mahakam Ulu yang wajib memiliki KTP telah memiliki KTP-elektronik. Sebanyak 92 persen anak usia 0-18 tahun juga telah memiliki akta kelahiran. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memudahkan warga mengurus berbagai urusan administrasi penting.

Perkembangan di berbagai bidang turut menggeliatkan perekonomian Mahakam Ulu. Setiap tahun, perekonomian Mahakam Ulu tumbuh rata-rata 5 persen. Hal ini memicu tumbuhnya berbagai usaha perdagangan di berbagai kampung. Begitu pula berkembangnya akses perbankan di lima kecamatan. Sebagai contoh, Bankaltimtara telah membuka lima kantor kas di setiap kecamatan dan kenaikan status menjadi kantor cabang pada 2019.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Surianto menyampaikan, menjadi tantangan tersendiri bagi Mahulu mengangkat derajat kampung dengan kategori tertinggal di 2022 ini. Salah satu yang jadi kendala adalah keterbatasan akses transportasi ke antar kampung dan kecamatan yang berada di dalam anak sungai. 

Suri – sapaan karibnya menyampaikan menaikkan status kampung butuh kerja dan sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah maupun pemerintah pusat. Namun demikian, jajarannya bertekad mengawal misi kepala daerah meningkatkan status kampung lewat berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Terlebih, di periode kedua masa jabatan kepala daerah, sudah ada 10 program prioritas pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan. 

“Menindaklanjuti misi kepala daerah, kampung tertinggal itu harus kita tingkatkan, paling tidak naik status menjadi berkembang pada 2022 hingga 2023 mendatang,” ujar Surianto kepada kaltimkece.id 3 Desember 2021 lalu di kantornya. 

Dilengkapi Nalendro Priambodo

Editor : Nalendro Priambodo