Perkantoran Permanen di Mahulu Sudah 70 Persen, Terkendala PPKM dan Air Surut

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Selasa, 14 September 2021

kaltimkece.id Rombongan mobil berpenggerak roda ganda melibas jalan berlumpur yang baru saja diguyur hujan lebat. Setelah melewati jalan berbukit selebar dua jalur, rombongan berhenti di depan bangunan tiga lantai yang telah dibalut dinding beton. Puluhan pekerja tampak sibuk melanjutkan pekerjaan konstruksi kantor bupati dan Bepelitbangda Mahulu ketika hujan reda. 

Kamis, 2 September 2021, Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh didampingi Wakil Bupati, Yohanes Avun dan Sekretaris Kabupaten, Stephanus Madang menginspeksi pembangunan kantor pemerintahan permanen pertama di Mahulu ini. 

Rombongan berkeliling lokasi proyek mengenakan seragam keamanan lengkap. Ade Achmad yang ditunjuk PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai pimpinan proyek melihat seluruh proyek ikut mendampingi dan memberi penjelasan. 

Pemantauan meliputi tiga gedung utama yakni Kantor Bupati, Bappelitbangda, serta DPRD Mahulu. Mengusung konsep selaras dengan alam, bangunan nantinya kental akan nilai estetika etnis dayak yaitu lamin. Ketiga bangunan itu menelan anggaran Rp 331 miliar dengan skema pengerjaan kontrak tahun jamak mulai dari tahun 2019 dan mendapatkan masa perpanjangan satu kali. 

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menuturkan tujuan dari inspeksi tersebut ialah untuk melihat secara langsung kemajuan pengerjaan kantor pemerintahan yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu.

“Dengan melihat kondisi secara langsung tentunya akan kami evaluasi, mendengarkan kendala yang terjadi selama pandemi ini. Avun sapaan akrabnya menuturkan Pemkab Mahulu menerima berbagai keluhan dan kendala yang disampaikan kontraktor yang mengakibatkan penyelesaian bisa molor dari jadwal. Dan selanjutnya akan menentukan untuk tahapan langkah terkait pembangunan kantor utama seperti apa ke depannya,” ujar Bupati.

Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun menambahkan, melihat secara keseluruhan pengerjaan perkantoran baru mencapai 70 persen. Avun sapaan akrabnya menuturkan Pemkab Mahulu menerima berbagai keluhan dan kendala yang disampaikan kontraktor yang mengakibatkan penyelesaian bisa molor dari jadwal. Mengingat tenggat kontrak sebelumnya yang telah mendapat masa perpanjangan waktu pengerjaan menjadi tanggal 26 September 2021.

Baca Juga :

Progres Proyek Perkantoran Mahulu Sudah 70 Persen, Perpanjangan MoU Resmi Diteken

Salah satu akar pokok permasalahan yang memicu molornya pengerjaan adalah dimulainya penerapan PPKM, yang tidak hanya berdampak di Mahulu tetapi juga secara nasional.

Seperti pekerja berasal dari Pulau Jawa susah masuk ke Mahulu, karena banyak yang belum divaksin. Jadi setidaknya pekerja menunggu giliran vaksin baru bisa datang untuk bekerja. Begitu pula hambatan bahan dari pabrik yang juga berkurang kinerjanya karena PPKM. Berimbas pada suplai bahan bangunan.

Baca Juga :

Beratnya Membangun Perkantoran Baru Mahulu, Wajib Bersahabat Alam, Siasati Pandemi

Belum lagi kriteria bahan bangunan dasar seperti pasir dan batu yang didatangkan dari ilir, karena tidak memenuhi standar tertentu untuk digunakan. Belum lagi distribusi bahan mengikuti pasang surut sungai Mahakam, karena transportasi utama adalah sungai. 

“Jadi banyak kendala kami dengar, dan tentunya akan dirapatkan kembali apakah ada perpanjangan nantinya,” tutup Avun. (*)