Peta Jalan Mahulu Mandiri Pangan 2021-2024, Target Penuhi Kebutuhan Beras di 50 Kampung

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 19 Mei 2021

kaltimkece.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu mempresentasikan peta jalan kemandirian pangan Mahulu. Tahapan target dan pencapaian kerja itu disusun sejak 2021 sampai 2024. Lewat prioritas program pembangunan tersebut, kabupaten berjuluk Urip Kerimaan memproyeksikan mampu memenuhi ketersediaan pangan terutama beras di 50 kampung.

Guna menyukseskan program ini, DPMK bersinergi dengan organisasi perangkat daerah lain. Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

Peta jalan di tahun pertama di mulai bulan Januari hingga Desember 2021. Sepanjang 12 bulan, telah ditetapkan 6 prioritas rencana kerja yang harus ditempuh. Dimulai dari survei dan pembukaan lahan seluas 10 hektare per kampung. Kerja ini dimulai sejak awal tahun melibatkan 50 pengurus kampung dan perangkat dinas terkait. Direncanakan, proses pembukaan lahan dimulai bulan Mei hingga Juni 2021. Disusul pengolahan lahan dan menanam dengan cara menugal sebulan setelahnya.

Sepanjang proses ini, DPMK berkolaborasi dengan DLH dan DKPP bahu-membahu berbagi peran menyiapkan lima kegiatan simultan. Dimulai penyiapan biaya operasional pengelola pertanian sekaligus penjaringan delapan orang yang bertugas mengelola ladang menetap itu. Proses ini di mulai sejak April hingga Desember 2021.

Pemkab Mahulu telah menyiapkan dana pengelolaan berkisar Rp 250 juta per kampung untuk mengelola 10 hektare lahan menetap itu. Dana bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Mahulu.

“Bantuan Keuangan ini hanya untuk pengelolaan lahan saja,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu, Damianus Tamha, dalam rapat hasil survei ladang menetap 10 hektare per kampung yang digelar di Ruang Rapat Bappelitbangda Mahulu pekan lalu.

Sembari proses itu berjalan, DPMK secara simultan bertugas mendampingi pengelolaan, pelatihan dan penyertaan modal bagi badan usaha milik kampung (BUMK). BUMK di tiap kampung nantinya disiapkan sebagai penampung dan distributor beras kepada konsumen. Upaya ini diharapkan menambah kas kampung dan sumbangan pendapatan asli daerah.

Tak sampai di situ, juga disiapkan pondok menetap bagi pengelola ladang menetap sekaligus penyiapan papan jemur dan lumbung padi. Sepanjang proses penyiapan lahan sampai panen yang diperkirakan berlangsung selama 8-9 bulan hingga Maret 2022.

Pada proses ini DPMK berkolaborasi dengan DKPP Mahulu. Pasukan penyuluh pertanian akan diterjunkan mendampingi petani sepanjang proses menuggal, penyiangan, pengendalian hama sampai pemupukan sebanyak 3 kali.

Panen Perdana pada Tahun Kedua

Padi ladang di lahan menetap sengaja dipilih karena bersesuaian dengan karakteristik dan kearifan lokal warga Mahulu yang telah berlangsung turun temurun. Proses dari penyiapan lahan, pengelola sampai perawatan pra panen mulai terlihat hasilnya. Panen perdana ladang menetap direncanakan berlangsung di bulan Maret 2022.

Gabah-gabah dari perladangan menetap yang telah dijemur, digiling itu menghasilkan beras organik. Di sinilah BUMK mulai berperan mengemas dan mulai memasarkan beras. Sembari berjalan, mulai disiapkan biaya operasional pengelolaan pertanian dan evaluasi pengelolaan pertanian tahun lalu agar dicapai peningkatan di tahun berikutnya.

DPMK juga memproyeksikan di tahun kedua ini mulai bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait pengusulan hak paten varian padi lokal yang ditanam petani Mahulu secara turun temurun.

Program pengembangan sarana dan pra sarana pendukung swasembada beras dan audit pengelolaan BUMK juga bakal dijalankan di tahun ke dua ini. DPMK memproyeksikan target capaian kemandirian pangan di tahun kedua mencapai 60 persen.

Tinggal Landas dan Bersiap Mandiri Pangan Maksimal

Seiring semakin stabilnya dan meningkatnya produksi padi di lahan menetap, Pemkab Mahulu bakal berfokus menguatkan kelembagaan BUMK di tahun ketiga. BUMK disiapkan menjadi ujung tombak pemasaran beras khas Mahulu ke pasaran.

Oleh karena itu, fokus kerja di tahun ketiga adalah pelatihan manajerial dan pemasaran hasil bagi pengurus BUMK. Begitu pula audit pembukuan dan pengelolaan BUMK dijalankan kembali. Bahan ini dijadikan acuan evaluasi capaian hasil bersama pemerintah kampung, kecamatan, DPMK beserta Bupati dan Wakil Bupati Mahulu.

Keluaran dari evaluasi ini diharapkan menjadi bahan penyusunan rencana aksi mempertahankan dan persiapan tinggal landas menuju Mahulu mandiri pangan maksimal di tahun keempat pada 2024 nanti.

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, mengapresiasi usulan peta jalan kemandirian pangan yang disusun DPMK. Ia meminta organisasi perangkat dinas lain bersinergi menyukseskan program prioritas pembangunan 2021-2024 ini. Terkhusus bagi jajaran DKPP ia meminta agar segera menyiapkan sejumlah payung hukum bagi lahan dan petani agar program ini berjalan mulus. Termasuk melibatkan sejumlah kelompok tani di Mahulu.

Bupati menambahkan, peta jalan ini bakal menjadi salah satu bahan menyusun cetak biru pertanian dan peternakan dalam arti luas di Mahulu. Yakni pengintegrasian lahan pertanian padi, sayuran, buah dan peternakan di masa mendatang. Bupati berkomitmen tetap mengedepankan prinsip organik bebas paparan kimiawi dalam perawatan dan pengolahan produk pertanian Mahulu.

“Program ini harus jalan agar warga Mahulu bisa konsumsi makanan yang sehat bebas bahan pengawet agar panjang umur,” pesan Bupati. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang