Petinggi Kampung di Mahulu Diingatkan Jangan Tergiur Anggaran Besar tapi Tak Kompeten Mengelola

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Minggu, 14 Maret 2021

kaltimkece.id Mahakam Ulu tengah bersiap menggelar pemilihan serentak 29 petinggi kampung atau kepala desa. Pemungutan suara sedianya berlangsung 15 Juli 2021. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu, Surianto, berpesan agar warga mampu memilih calon petinggi yang memiliki kualitas dan berkompeten menakhodai kampung agar semakin maju. Sebab, membangun kampung di Mahulu tidak semudah yang dibayangkan.

“Bagi bakal calon petinggi yang akan maju pemilihan juga bukan hanya melihat anggaran kampung yang besar tapi tidak memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa diandalkan untuk membangun kampung,” tutur Surianto kepada kaltimkece.id di kantornya, Rabu, 10 Maret 2021.

Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan tujuh tahun silam, Mahulu memang sedang giat membangun dari tingkat kampung hingga kabupaten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan alokasi dana yang lumayan besar bagi 50 kampung di 5 kecamatan.

Dana pembangunan itu terbagi tiga berdasarkan sumber dana peruntukan. Pertama, dana desa/kampung, alokasi dana kampung (ADK), dan bantuan keuangan kampung (BKK). Ketiga dana itu dialokasikan untuk 50 kampung secara merata dan berkeadilan berdasarkan berbagai kriteria. Di antaranya jumlah penduduk miskin, luasan wilayah, kinerja, dan lainnya.

Pertama, dana desa/kampung yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia dan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana pemerintahan kampung. Dana yang diterima 50 kampung di Mahulu tahun lalu berkisar Rp 1—3 miliar per kampung per tahun. 

Kedua, ADK, program unggulan Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, ketika pertama terpilih pada 2016. Bantuan tersebut diprioritaskan membiayai penyelenggaraan pemerintah kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, dan kebutuhan mendesak kampung. ADK yang ditransfer tahun lalu ke 50 kampung berkisar Rp 2—2,8 miliar per kampung per tahun.

Ketiga, BKK, sebagaimana diatur lewat peraturan bupati diperuntukkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Kegiatan itu meliputi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemerintah kampung, insentif pemuka agama, pembinaan kesenian dan pelestarian budaya, sarana prasarana air baku, bersih, pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni sampai pengembangan kawasan perekonomian kampung. BKK yang ditransfer tahun lalu ke 50 kampung berkisar Rp 294—970 juta per kampung per tahun.

Meskipun sudah mendapat jaminan dana pembangunan besar, para petinggi kampung masih dihadapkan sejumlah tantangan. Pertama, belum lengkapnya infrastruktur transportasi dasar yang membuat biaya hidup dan pembangunan lebih mahal ketimbang kabupaten dan kota lainnya. Banyak material dan tenaga ahli harus didatangkan dari luar kampung.

Karena itu, petinggi kampung diharapkan dapat mengelola dana pembangunan lewat sistem swakelola. Agar masyarakat setempat bisa merasakan manfaat ekonomi langsung melalui upah kerja. Hal tersebut diyakini merangsang laju perputaran ekonomi di kampung.

Begitu pula, kemampuan manajerial mengelola penyelenggaraan pemerintahan kampung agar janji politik ketika pencalonan petinggi bisa terwujud. Visi misi petinggi yang nantinya menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMKam) itu harus sinkron rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Rencana yang nantinya dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan kampung tersebut nantinya dipertanggungjawabkan kepada negara dan publik lewat dokumen tertulis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mahulu, Damianus Tamha, mengakui tugas menjadi petinggi kampung di Mahulu tidak mudah. Bahkan memiliki kesulitan yang luar biasa. Sebagai kepala dinas yang diamanahi membina program dan kelembagaan kampung, ia sudah mempersiapkan berbagai pelatihan dan pendampingan reguler bagi petinggi, terkhusus calon petinggi terpilih. 

“Setelah dilantik kita akan ikut sertakan para petinggi terpilih di pendidikan kilat petinggi. Bisa bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi maupun kabupaten selama dua minggu,” ujar Tamha. Menurut jadwal, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, akan melantik petinggi terpilih pada 31 Agustus 2021 mendatang. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang