Sertifikasi Lahan Bandara Datah Dawai Membuka Peluang Usaha Baru di Perbatasan

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Kamis, 12 Mei 2022

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berhasil menyertifikatkan lahan Bandara Udara Datah Dawai seluas 243.500 meter persegi. Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh meyakini langkah ini merupakan batu loncatan memastikan dan mempercepat pembangunan serta optimalisasi transportasi udara di beranda negara di masa mendatang. Ada banyak peluang usaha. Terlebih menyambut kehadiran Ibu Kota Negara Nusantara. 

Bupati menilai kehadiran bandara udara yang optimal di Mahulu membantu mendukung kemajuan pengembangan pariwisata nasional dan daerah. Mengingat, kabupaten berjuluk Urip Kerimaan ini memiliki keanekaragaman budaya dan alam nan indah. Sebut saja wisata arung jeram, hutan hujan tropis, air terjun dan keragaman budaya berbagai etnis Dayak. 

Kehadiran bandara udara diyakini akan mempercepat dan mempermudah akses transportasi ke Mahulu. Tidak melulu mengandalkan transportasi darat dan sungai yang kini memakan waktu berhari-hari dan biaya yang tak sedikit. Ia akan berupaya agar moda transportasi darat, sungai dan udara ke Mahulu semakin baik di masa mendatang. 

“Sehingga ada kepastian waktu orang berkunjung ke Mahulu dan ini akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Bupati Bonifasius ketika mengikuti acara penyerahan sertifikat lahan Bandara Datah Dawai Kecamatan Long Pahangai di Aston Samarinda Hotel & Convention Center, Samarinda, 11 Mei 2022. 

Peluang usaha lain yang akan muncul dari percepatan optimalisasi Bandara Datah Dawai berada di sisi terminal. Sebab, dengan adanya kepastian kepemilikan lahan, pemerintah bisa mulai mengembangkan kapasitas terminal penumpang dan kargo lebih layak dan aman bertahap di masa mendatang. Sehingga aktivitas ekonomi semakin berkembang di daerah perbatasan. 

“Terlebih Mahulu ini adalah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Kita perlu persiapkan konektivitas yang mendukung IKN,” ujarnya. 

Kepala Unit Pelaksana Bandara Udara Datah Dawai Novrizal Muklis sependapat dengan pernyataan itu. Menurutnya, kehadiran dan peningkatan sarana dan prasarana bandara yang terletak di Kampung Long Lunuk ini menjadi tanggung jawab pemerintah. 

“Ketersediaan infrastruktur publik perlu disediakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan, harga terjangkau, daerah perbatasan, tertinggal serta daerah rawan bencana,” tutur Novrizal di lokasi acara. 

Setelah sertifikasi lahan ini Novrizal berharap ada kegiatan lanjutan berupa penandatanganan naskah hibah aset lahan dari Pemkab Mahulu ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Ini bertujuan agar terpenuhi aspek legal formal mempersiapkan pengembangan pembangunan bandara di masa mendatang. 

Termasuk, membantu meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Mengingat di beberapa titik landasan pacu masih ditemui rintangan. Baik berupa pegunungan dan aliran sungai Mahakam yang sering meluap. 

Semoga kerja sama dan sinergi tetap terjalin sesuai visi Nawa Cita, konektivitas melalui pembangunan transportasi udara dengan pembangunan konektivitas daerah 3 T,” ujarnya. 

Kepala Badan Pertanahan Kutai Barat Idrus Alaydrus menambahkan lahan bandara yang sebagian berhasil disertifikasi itu merupakan tanah hibah dari Pemkab Kutai Barat yang bersamaan ketika pemekaran Kabupaten Mahulu. Kantor yang ia pimpin telah diberi pelimpahan kewenangan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Kaltim untuk menyertifikasikan lahan di atas 10 hektare.

“Pembebasan lahan berkaitan dengan tanam tumbuh. Sementara tanah merupakan hibah,” kuncinya. (*)