Suarakan Minimnya Infrastruktur Perbatasan ke Pusat, Pembangunan akan Dikebut Sampai 2024

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 16 Februari 2022

kaltimkece.id Pemenuhan layanan kebutuhan dasar merupakan salah satu kunci peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan. Upaya ini membutuhkan pemetaan, perencanaan dan eksekusi yang matang. Koordinasi dan sinkronisasi data dari tingkat kabupaten/kota, provinisi dan pusat harus terus ditingkatkan. Untuk itu dibutuhkan validasi data pembangunan di lapangan. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Stephanus Madang menginformasikan tiga kendala utama berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar di dua kecamatan di Mahulu yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perbatasan negara. Yakni Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Di antaranya jalan dan jembatan, telekomunikasi dan kelistrikan. 

Hal ini ia sampaikan ketika menjadi salah satu narasumber dalam rapat Validasi Data dan Analisis Kebutuhan Intervensi Guna Pemenuhan Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan berdasarkan Indeks Pemenuhan Layanan Dasar Kawasan Perbatasan (IPLSD – KP). Rapat diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP), Selasa, 15 Februari 2022.

Madang membuka pemaparan dengan gambaran akses layanan dasar di dua kecamatan yang berada di beranda negara ini. Sebagai contoh, jalan antar kecamatan dari perbatasan ke ibu kota kabupaten dan provinsi sebagian besar berupa tanah. Belum diaspal. 

Selain infrastruktur jalan, pria yang juga mengepalai Bappelitbangda Mahulu ini juga menyampaikan infrastruktur jembatan juga belum optimal. Sebagai informasi, banyak perkampungan di Mahulu terpisah oleh anak sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam dengan jeram-jeram yang ganas.

Kondisi serba sulit dan berbahaya ini membuat warga terpaksa menggunakan transportasi sungai berbiaya mahal dan kurang ekonomis. Madang meyakini, jika infrastruktur dasar ini terpenuhi, akan berpengaruh positif terhadap geliat aktivitas perekonomian di perbatasan. Biaya lebih ekonomis dan roda perputaran ekonomi cepat berputar. 

Oleh karena itu, Pemkab Mahulu sambung Madang sangat berharap perhatian pemerintah pusat mempercepat pembangunan jalan dan jembatan terkhusus di dua kecamatan di kawasan perbatasan tersebut.  

Tak hanya itu, Pemkab Mahulu juga mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan pusat ibu kota provinsi dan Kabupaten Mahulu. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan. 

“Agar tidak terlihat pembangunan yang jomplang antara ibu kota pusat dan Mahulu,” terang Madang yang mengikuti rapat via telekonferensi dari ruang kerjanya di Ujoh Bilang, Selasa, 15 Februari 2022. Rapat kali ini juga diikuti tiga kabupaten lain yakni ; Kabupaten Tambaraw, Kabupaten Timur Tengah Utara dan Malinau. 

Baca juga : Susahnya Membangun Jalan Kubar - Mahulu, Medan Bergunung Hingga Cuaca Buruk 

Selain jalan dan jembatan, Madang juga berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membantu peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di perbatasan. Dari 2G menjadi 4G. 

Termasuk juga, usulan tambahan jam operasional pembangkit listrik di dua kecamatan menjadi 24 jam. Mengingat selama ini, listrik yang disuplai Perusahaan Listrik Negara baru mengalir ke rumah warga di perbatasan dengan durasi antara 6 sampai 12 jam per hari.

Untuk tiga persoalan ini, Pemkab Mahulu telah melakukan berbagai upaya pemenuhan sesuai kewenangan. Bahkan beberapa tahun terakhir, pemkab rajin mengetuk pintu Pemerintah Provinsi dan pusat untuk bersama mempercepat pembangunan di kabupaten termuda di Kaltim ini. 

“Saya kita tiga prinsip dasar ini yang perlu didorong untuk dua kecamatan itu. Infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan telekomunikasi dan kelistrikan,” tuturnya. “Kalau secara umum, pemenuhan air bersih sudah cukup.” sambungnya. 

Asisten Deputi Infrastruktur Ekokesra BNPP, Nurdin memberi tanggapan. Nurdin menyarankan perlu tambahan masukan data indikator-indikator pembangunan di dua kecamatan. Data-data yang dinilai masih kurang ini diharapkan bisa dikebut sehingga lebih spesifik selama dua tahun ke depan hingga 2024.  

Nurdin berharap dalam putaran perencanaan pembangunan di tahun 2023 nanti, data tersebut sudah harus siap sehingga dapat dikomunikasikan ke BNPP. Tujuannya agar perencanaan lebih difokuskan di tahun 2023-2024. Upaya ini sambung Nurdin menjadi penting. Tujuannya agar percepatan program di tingkat kementerian di tahun 2023-2024 tercapai. 

“Karena di tahun 2024 kesejahteraan di kawasan perbatasan ini harus ditingkatkan,” tuturnya.

Mengenai data yang diminta, Madang menyampaikan masih ada beberapa data khususnya lampiran II di Kecamatan Long Pahangai yang masih akan diverifikasi dan akan diserahkan ke BNPP. Mengingat data itu merupakan amanat surat Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Nomor IKP.92.01/0165/I/2022. 

“Pada prinsipnya, secara keseluruhan lampiran dua formulir pengumpulan data penghitungan indeks pemenuhan layanan dasar sosial kawasan perbatasan ini dapat kami isi. Baik data kecamatan dan beberapa kuisoner terkait kecamatan juga sudah ada,” kunci Madang didampingi Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Dhespy Thandy Pasaruan. (*)