Subsidi Setengah Harga, Cara Pemkab Mahulu Atasi Mahalnya Ongkos Angkutan di Sungai

Ditulis Oleh: Fel GM
Jum'at, 08 November 2019

kaltimkece.id Matahari baru saja menembus kabut di dermaga angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Perahu cepat berkapasitas 16 penumpang mulai merapat. Sembilan orang penumpang yang sudah menunggu segera naik. Perahu bermesin 200 paarden kracht (PK) itu segera meninggalkan dermaga menuju Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat.

Speedboat dengan papan bertulis “Subsidi Ongkos Angkut” itu tiba di Tering pertengahan 2019 silam. Dalam perjalanan selama kurang lebih tiga jam, kapal sempat singgah ke dermaga-dermaga kecil di sejumlah kampung.

Speedboat berwarna putih dengan garis-garis biru itu merupakan satu dari empat armada yang tarifnya disubsidi Pemkab Mahakam Ulu. Program ini sudah berjalan sejak Juli 2017. Pada awal beroperasi, pemerintah menyubsidi 90 persen tarif. Masyarakat yang memiliki KTP Mahulu cukup membayar 10 persen dari tarif reguler. Jika tarif reguler speedboat Ujoh Bilang-Tering adalah Rp 300 ribu per penumpang, dengan subsidi pemerintah, penumpang ber-KTP Mahulu cukup mengeluarkan Rp 30 ribu.

Dalam perjalanannya, sejak Juni 2018 hingga sekarang, sistem subsidi tarif speedboat diubah. Subsidi dibagi dua. Pertama, subsidi 100 persen alias gratis. Sedangkan yang kedua adalah subsidi 50 persen. Subsidi 100 persen diberikan kepada warga Mahulu yang tidak mampu. Sedangkan subsidi kedua, separuh harga, untuk warga umum yang ber-KTP Mahulu.

Sama seperti tahun sebelumnya, Pemkab Mahulu mengalokasikan Rp 10 miliar untuk program ini. Yang berbeda adalah jika sebelumnya hanya dua armada, speedboat dengan ongkos yang disubsidi pada tahun ini bertambah menjadi empat. Itu makanya, subsidi warga umum diturunkan. 

“Ini sesuai arahan Bupati agar masyarakat tidak mampu bisa menikmati transportasi sungai secara gratis. Jadwal keberangkatan kapal, dengan program ini, juga pasti,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Mahakam Ulu, Toni Imang, kepada kaltimkece.id.

Mereka yang disubsidi 100 persen akan menerima kartu speedboat gratis. Sementara masyarakat Mahulu yang tak mengantongi kartu speedboat gratis hanya perlu membayar setengah dari tarif reguler. Seluruh kebijakan subsidi berlaku baik untuk rute hulu riam maupun hilir riam.

Para calon penumpang speedboat subsidi ongkos angkut ini cukup mendaftarkan diri minimal sehari sebelum keberangkatan. Bagi pemegang kartu speedboat gratis, tinggal menunjukkan kartu tersebut. Anggota keluarga pemegang kartu tadi melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Sementara warga Mahulu yang tidak memegang kartu speedboat gratis, hanya perlu menunjukkan kartu identitas untuk mendapatkan subsidi setengah harga.

Solusi Biaya Transportasi Tinggi

Ongkos perjalanan yang tinggi di Mahulu disebabkan belum terbukanya jalur darat. Satu-satunya akses yang bisa dilalui adalah Sungai Mahakam. Itu berarti, harus menggunakan perahu yang rakus bahan bakar minyak. Sebagai contoh, satu speedboat untuk perjalanan 7 jam dari Ujoh Bilang ke Long Apari di perbatasan Indonesia-Malaysia bisa menghabiskan dua drum premium. "Kira-kira 200 liter," jelas Roni Pranata, 30 tahun, motoris speedboat.

Tarif reguler sebelum disubsidi untuk rute hulu riam, yakni Ujoh Bilang-Kecamatan Long Apari dengan jarak sekitar 300 kilometer, adalah Rp 1 juta per orang. Sementara trip hilir riam yaitu Ujoh Bilang-Tering, ongkos angkut sebelum subsidi adalah Rp 300 ribu per penumpang.

Tarif yang tinggi, terutama rute hulu yang dekat dengan perbatasan Malaysia, turut disebabkan risiko besar yang dihadapi pengusaha speedboat. Sejumlah riam berbahaya seperti Riam Udang dan Riam Panjang harus dilewati. Kerugian ratusan juta rupiah diderita jika terjadi kecelakaan. Menurut catatan Dinas Perhubungan Mahulu, tiga kecelakaan yang melibatkan speedboat reguler terjadi sepanjang 2017.

Program subsidi tarif speedboat segera dijalankan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh sejak mulai menjabat pada 2016. Bupati definitif Mahulu pertama itu menyadari bahwa biaya transportasi merupakan masalah utama yang dihadapi warga. Jalur sungai adalah satu-satunya transportasi yang bisa diandalkan sekarang. Celakanya, biaya perpindahan orang dan barang begitu tinggi karena jarak antara kampung dan kecamatan begitu jauh. Biaya transportasi akhirnya melambung tinggi. Belum lagi tidak setiap hari kapal reguler melayani seluruh kecamatan. 

Padahal, jumlah penumpang yang mengandalkan transportasi sungai di Mahulu sangat besar. Sepanjang Januari hingga Desember 2017 saja, menurut catatan Dinas Perhubungan, 87.136 orang bepergian menggunakan speedboat. Jika dirata-ratakan tarif speedboat Rp 300 ribu per orang, total uang yang dikeluarkan masyarakat Mahulu untuk transportasi mencapai Rp 26,1 miliar setahun!

Keadaan itu membuat Bupati harus mengambil tindakan. Dalam pemikirannya, jika biaya transportasi dapat ditekan, beban hidup masyarakat yang sudah berat dapat dikurangi. Subsidi pun diberikan dengan harapan dapat mengurangi beban masyarakat. Program ini menjadi satu dari empat agenda utama Gerbangmas, Gerakan Pembangunan Masyarakat, yang digagas Bupati.

“Kami juga terus mendata masyarakat kurang mampu yang berhak menerima kartu speedboat gratis,” sambung Tomi, kepala Dishub Mahulu.

Wujud Kehadiran Pemerintah

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh mengatakan, masyarakat yang menerima kartu harus sesuai kriteria tidak mampu. Bupati menegaskan bahwa program ini adalah bentuk komitmen Pemkab Mahulu mewujudkan program yang dapat langsung menyentuh masyarakat. “Ini wujud dari salah satu program yang terdapat dalam program Gerbangmas Mahulu, yaitu memberikan subsidi ongkos angkut kepada masyarakat,” terangnya.

Program serupa memang sudah berjalan pada 2017 dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Makanya, pada 2018 hingga kini, program kembali dijalankan. “Tentu saja harus ada penyempurnaan agar program unggulan Gerbangmas ini tepat guna,” jelas Bupati kepada kaltimkece.id. Salah satu langkah penyempurnaan adalah membuat payung hukum yang menaungi program tersebut. Bupati Boni yakin, pada tahun-tahun selanjutnya program ini bisa dirasakan sejak awal tahun.

Terakhir, Boni menjelaskan, program ini juga diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan yang bersifat darurat. Ada kebijakan khusus untuk pasien rumah sakit, jenazah, korban kecelakaan, serta penumpang dengan kondisi darurat lainnya. (*)