Susah Payah Menerangi Perbatasan, 29 Kampung di Mahulu Belum Dialiri Listrik 24 Jam

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 20 Juni 2022

kaltimkece.id Pemerataan rasio elektrifikasi menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Sepanjang delapan tahun usia kabupaten, pemerintah susah payah mengalirkan listrik 24 jam di seluruh kampung. Pekerjaan berat jauh dari usai. Dari 50 kampung, masih ada 29 kampung belum dialiri listrik PLN 24 jam. Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap pemerintah eksekutif pusat, legislatif dan PT PLN (Persero) bisa terus bersinergi menyudahi pergulatan warga perbatasan memperoleh hak dasar mereka atas listrik. 

“Kita minta perhatian dari Kementerian ESDM dan PT PLN, agar 29 kampung ini dapat segera dialiri listrik," kata Wabup mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh 

menghadiri Rapat Permasalahan Desa Tertinggal Yang Belum Dialiri Listrik di Ruang Rapat Tepian II Lantai II, Kantor Gubernur Kaltim. Rabu 16 Juni 2022. Rapat difasilitasi Pemprov Kaltim dan Komite II DPD RI itu mengundang Kementerian ESDM, PT PLN beserta Bupati dan Wali Kota se Kaltim. 

Sejak kabupaten ini berdiri, Pemkab Mahulu tak sekedar berpangku tangan berharap dan meminta bantuan mengatasi persoalan elektrifikasi di Mahulu. Sudah banyak stimulus dan langkah yang jalankan Pemkab Mahulu demi mempercepat elektrifikasi di Bumi Urip Kerimaan. 

Mulai dari bantuan mesin pembangkit daya, membangun jaringan sampai mengetuk pintu pemerintah pusat. Meski demikian, Wabup Avun menyadari, jarak antar kampung yang berjauhan dengan medan sukar masih jadi kendala mengalirkan listrik. Belum lagi ditambah jumlah penduduk di kampung-kampung yang saling terpisah satu sama lain jika ditotal paling sedikit dibandingkan penduduk di 9 kabupaten dan kota lain di Kaltim. 

Baca Juga : Menghadirkan Terang di Perbatasan, PLN Optimistis 2024 Seluruh Kampung di Mahulu Tersambung Listrik

 

Meski demikian, wabup tetap meminta komitmen bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN bersinergi dengan Pemkab Mahulu memenuhi hak dasar warga. Wabup ingin warga di kawasan perbatasan merasakan berbagai hak dasar seperti warga lain di perkotaan. 

"Kita ini manusia juga yang perlu diperhatikan, apa lagi kita ini di daerah perbatasan. Dengan susah payah kita masih menjaga perbatasan, tidak hijrah ke kota mencari kenikmatan yang ada di kota tetapi kita bisa mempertahankan perbatasan," tutur Wabup.

Mengingat pentingnya persoalan itu, wabup meminta meminta aspirasi warga perbatasan bisa segera ditindaklanjuti oleh Komite II DPD RI dengan berkomunikasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN agar segera mendapat solusi. 

“Jadi hal- hal yang menghambat dari pelaksanaan percepatan kelistrikan di desa tertinggal itu segera dipenuhi," harap Wabup.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Lucky Semen menerangkan rapat kali ini merupakan tindak lanjut penyerapan aspirasi ketika kunjungan para pimpinan DPD RI tanggal 30 Januari sampai 2 Februari 2022 lalu. Sehubungan dengan keluhan ini, DPD disampaikannya akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. 

Salah satunya lewat menghadirkan perwakilan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk mencari solusi terbaik elektrifikasi beberapa desa yang belum teraliri listrik PLN. Di antaranya ; Kabupaten Paser, Kukar, Kutim, Kubar, Mahulu dan Berau. 

"Pada pertemuan ini kami akan mendengarkan secara menyeluruh tanggapan atau pandangan dari masing - masing pihak agar mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya serta melakukan diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada," ungkap Lucky Semen. (*)