Tak Kendur Perbaiki Sistem Pencegahan Korupsi

Ditulis Oleh: Mika Suhendra
Selasa, 13 Juni 2023

kaltimkece.id Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tak mengendorkan semangat mencegah korupsi melalui perbaikan sistem. Sejumlah langkah diambil guna mengejar target Monitoring Center of Prevention (MCP). Aplikasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan salah satu intrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah.

Hal ini ditegaskan Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Mahakam Ulu bersama Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Selasa, 6 Juni 2023. Koordinasi dan Supervisi KPK seperti ini merupakan salah satu agenda rutin KPK di banyak pemerintah daerah lain di Indonesia. 

Bupati menjelaskan, Pemkab Mahulu terus berupaya mengimplementasikan dan meningkatkan MCP tersebut. Di tahun 2021 MCP Mahulu mencapai 33 persen dan meningkat menjadi 43,1 persen di tahun 2022. 

“Belajar dari pencapaian MCP tahun 2022 yang masih rendah, Pemkab Mahulu tidak menurunkan semangat untuk bersinergi mencapai peningkatan MCP di tahun mendatang,” ujar Bupati Bonifaisus dalam rapat. 

Untuk mengejar peningkatan MCP, Pemkab Mahulu melakukan pemantauan dan perbaikan secara terus menerus pada delapan area intervensi MCP, sesuai anjuran KPK. 8 area penilaian pemberantasan korupsi itu meliputi ; perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pelaksanaan pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. 

Lanjut bupati menjelaskan, saat ini intervensi delapan area penilaian MCP terus diperkuat di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan pendampingan dari Inspektorat Mahulu. Selain itu, Pemkab Mahulu juga fokus dalam pencegahan korupsi melalui 14 program tematik sektor penyelamatan keuangan negara atau daerah dan akselerasi sertifikat tanah milik pemerintah daerah. 

Beberapa program tematik itu di antaranya, inventarisasi aset berupa tanah dan kendaraan roda 2 serta 4, identifikasi tunggakan pajak daerah tahun 2022, inventarisasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pengembangan perumahan, telaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, publikasi APBD tahun 2023 di laman BPKAD, telaah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pengesahan Surat Keputusan proyek strategis, pengusulan Inspektur Pembantu, pelaporan pengisian jabatan terbuka sampai publikasi APBDes setiap akhir tahun. 

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi menerangkan, kedatangannya ke Mahulu bukan dalam rangka penegakkan hukum. Melainkan penugasan pimpinan melakukan koordinasi dan supervisi meningkatkan tata kelola pemerintah daerah. 

Wahyudi berharap hasil diskusi dalam pertemuan ini menjadi atensi Pemkab Mahulu dalam upaya pemberantasan korupsi. Harapannya, kedatangannya bersama rombongan bisa memfasilitasi dan mendapatkan isu di tingkat lokal yang bisa didorong perbaikannya ke tingkat pusat. 

Mengingat, terang dia, KPK sering menemui aturan yang telah ditetapkan pusat terkadang tidak diimplementasikan di daerah. Begitu pula, terkadang daerah memaksa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.(adv/prokopimmahulu)