Tujuan dan Manfaat Nyata Ketika Fasilitas Kesehatan di Mahulu Menjadi BLUD

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Sabtu, 13 November 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tengah mempersiapkan delapan fasilitas kesehatan di Mahulu berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini bertujuan agar BLUD di bidang kesehatan itu bisa lebih fleksibel, mandiri dan profesional dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan. Tidak melulu bergantung kepada sokongan dana dari Pemkab Mahulu. 

“Diupayakan BLUD bisa memanfaatkan (transfer langsung dana kapitasi) BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya. Kalau zaman puskesmas tidak bisa,” ujar Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Mahulu, Dodit Agus Riyono kepada kaltimkece.id Jumat, 13 November 2021. 

Selain mengurangi beban pemerintah, dana publik yang dikelola oleh BLUD ini diyakini Dodit – sapaan karibnya akan meningkatkan kesejahteraan korps kesehatan. Sebab, dengan dibukanya keran pendapatan dari asuransi maupun biaya mandiri, BLUD bisa mendapat tambahan dana bagi tunjangan profesi tenaga kesehatan. Tambahan pendapatan yang tidak didapat ketika masih berstatus Puskemas. 

“Standar pelayanan akan seperti Puskesmas di kota lain. Jadi, para tenaga kesehatan tidak melulu mengabdi. Tapi kerja keras mereka lebih dihargai,” kata Dodit. 

Sementara untuk layanan, Dodit memperkirakan layanan BLUD akan mirip seperti fasilitas kesehatan profesional yang dikelola swasta. Salah satu contohnya, pasien bisa memilih obat generik atau tidak. Sementara, karena diberi kewenangan mengelola anggaran dia memprediksi sarana dan prasarana akan meningkat. 

Meskipun bisa mengambil keuntungan dari jasa layanan, Pemkab berupaya memproteksi agar layanan kesehatan di BLUD bisa terjangkau. Salah satunya menetapkan standar biaya pelayanan dengan harga yang masuk akal di kantong rakyat. 

Upaya pembentukan BLUD bukan semata-mata mencari untung. Paling utama meningkatkan pelayanan, kemandirian dan profesionalitas. Selaras dengan visi kepala daerah di bidang peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

“Masyarakat ada pilihan. Standar normal atau membayar. Bisa bayar, bisa menggunakan asuransi,” ucap Dodit. 

Sekretaris DKP2KB Mahulu, Iranius Daleq Ding menyampaikan ada delapan fasilitas kesehatan di Mahulu yang diusulkan berubah menjadi BLUD. Terdiri dari dua rumah sakit dan enam puskemas yang tersebar di lima kecamatan. 

Di antaranya ; Puskesmas Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun, Puskesmas Mamahaq Besar di Kecamatan Long Bagun, Puskesmas Long Pahangai di Kecamatan Long Pahangai, Puskesmas Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari, Puskesmas Long Hubung di Kecamatan Long Hubung dan Puskesmas Laham di Kecamatan Laham. 

Sementara dua rumah sakit yang diusulkan menjadi BLUD yakni ; Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu di Kecamatan Long Bagun dan Rumah Sakit Nawa Cita Datah Dawai di Kecamatan Long Pahangai. 

Daleq – sapaan karib Iranius Daleq Ding menyampaikan pengelola BLUD fasilitas kesehatan nantinya diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola anggaran sesuai kebutuhan. Anggarannya tidak melulu dari pemerintah. 

Namun juga bisa bersumber dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang ditetapkan lewat peraturan daerah. Termasuk pula kapitasi asuransi kesehatan. Daleq mengingatkan jika nanti BLUD terbentuk, para pengelola fasilitas kesehatan agar menerapkan asas tata kelola pelayanan yang baik. 

“Transparansi anggaran pengelolaan yang utama. Tetap diawasi berkala dan dievaluasi berkala oleh tim anggaran,” ucapnya. (*)