Wabup Perkirakan Mulai Bekerja di Kantor Baru Pertengahan 2022, Perlu Jalan dan Meubeler

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 05 November 2021

kaltimkece.id Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun menilai progres pekerjaan fisik tiga kantor pemerintahan permanen berjalan sesuai standar dan jadwal. Dari laporan kontraktor pelaksana fisik PT Brantas Abipraya, progres fisik kantor Bupati per Kamis, 4 November 2021 telah mencapai hampir 90 persen, Bappelitbangda 85 persen dan DPRD mencapai 97 persen. Meski diperkirakan pengerjaan fisik rampung akhir tahun 2021, wabup memperkirakan, butuh pekerjaan tambahan sebelum ia bisa menempati kantor barunya.

“Mungkin pertengahan tahun 2022. Dipaksakan, kalau tidak dipaksakan tidak ngantor-ngantor. Kalau jalan tidak enak kita perbaiki,” ujar Wabup kepada kaltimkece.id Kamis, 4 November 2021 memperkirakan waktu pertama kali ia menempati kantor barunya yang terletak di kawasan Sebenaq Kampung Ujoh Bilang itu.

Pertimbangan itu, karena masih ada pengerjaan lanjutan tambahan setelah pekerjaan fisik selesai. Yakni, pembangunan jalan penghubung, meubeler dan penyelesaian fasilitas lainnya. Namun, wabup menggarisbawahi kepastian waktu tergantung kepada kesiapan anggaran dan progress pengerjaan peralatan kantor lainnya. 

“DPRD bisa membawa furniture yang ada di kantor lama kalau memang mau pindah ke kantor baru,” sarannya. 

Baca juga : Melihat Pekerjaan Fisik Kantor Pemerintahan di Mahulu yang Diproyeksi Rampung Akhir Tahun

Sejauh ini, pekerjaan pembuatan jalan penghubung ke pusat perkantoran baru sedang dikebut. Di lapangan sudah terlihat pelebaran jalan sekitar enam meter dan pengerasan sebagian jalan menggunakan pasir dan batu. 

Pria yang sebelumnya sempat menjabat Sekretaris Kabupaten Mahulu ini belum bisa memastikan kapan pastinya pekerjaan pengaspalan ke pusat perkantoran berlangsung. Ia menyampaikan semua tergantung kondisi keuangan pemkab di tahun mendatang. Sebagai informasi, banyak daerah sedang mengalami pengurangan pendapatan dana transfer pusat akibat pandemi.

“Tergantung anggaran. Kalau ada anggaran, diaspal. Yang penting bisa dilewati dulu,” ucapnya.

Baca juga : Jalan Aspal ke Pusat Perkantoran dan Perkotaan Baru akan Digarap Tahun Depan

Usulan ini sambung Wabup disebabkan keuangan daerah yang terbatas dan butuh pengalokasian yang bijak. Sebab, masih ada pos-pos pembiayaan lain yang harus didukung seperti Alokasi Dana Kampung, Penguatan ekonomi masyarakat dan seterusnya. “Kalau kita fokuskan semua ke sana (perkantoran) bisa tidak kebagian nanti,” tutupnya. (*)