Menimbang Coastal Area, Siapa Paling Diuntungkan?

Ditulis Oleh: Farid Nurrahman
Senin, 10 September 2018

kaltimkece.id Infrastruktur sebuah kota adalah cermin kemajuan zaman. Suatu kawasan yang terus-menerus melengkapi infrastrukturnya akan lebih cepat berkembang. Tentu saja dampak nyata dari perkembangan tersebut menarik untuk dikulik. Satu di antaranya adalah mega-infrastruktur coastal area di Balikpapan.

Proyek multitriliun rupiah ini direncanakan membentang 7,5 kilometer di pesisir pantai Balikpapan. Coastal area terdiri dari delapan segmen. Tujuh segmen dikerjakan investor, satu bagian oleh pemerintah kota. Nilai investasi pengembangan area, baik infrastruktur maupun reklamasi pantai, ditaksir menyentuh Rp 27,5 triliun. Pekerjaan diprediksi tuntas dalam lima tahun.

Coastal area adalah kawasan transisi yang mempertemukan kawasan darat dengan laut. Sejumlah studi pembangunan infrastruktur menyebutkan bahwa coastal area memiliki beberapa acuan utama. Dimulai dari keberlanjutan, perencanaan ekologi, sisi ekonomi, sampai pertimbangan dampak sosial. Khusus kawasan pesisir, perlu disertakan aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi. Setiap acuan memiliki kriteria dan atribut yang mencerminkan dimensi dari kota tersebut.

Di Indonesia, pembangunan coastal area sebenarnya bukanlah hal baru. Tanjung Balai Karimun, kota kecil di Provinsi Kepulauan Riau, adalah contohnya. Kota ini menerapkan konsep pengembangan kawasan kota tua di area pesisir. Pembangunan garis pantai yang dimulai pada 2012 bertujuan mengangkat sisi kebudayaan, pariwisata, dan pusat kegiatan masyarakat lokal. 

Jauh ke belakang, Kota Manado di Sulawesi Utara telah mereklamasi persisirnya sejak 1990. Kawasan pantai dengan boulevard yang panjang mengambil area 76 hektare. Pelajaran dari sana adalah masyarakat kehilangan akses publik. Kawasan pantai berubah sifat menjadi semi-private, ditandai dari pembangunan pusat perdagangan jasa secara masif. Nelayan dari beberapa desa yang terdampak reklamasi dilaporkan menderita penurunan jumlah tangkap ikan. Pada 1995-2002, hasil laut berkurang di kedalaman tertentu.

Kembali ke pesisir Balikpapan, pembangunan coastal area mesti dilihat dari pelbagai sisi. Pertama, dari sudut pandang pemerintah. Pembangunan coastal area jelas suatu hal yang sangat menjanjikan. Infrastruktur yang didirikan secara masif bisa berjalan tanpa terbebani pembiayaan mengingat anggarannya telah ditanggung investor. Lagi pula, pengembangan kawasan pesisir perkotaan adalah salah satu indikator kemajuan dan akan menjadi catatan sejarah di bidang pemerintahan. 

Fokus utama pemerintah, seharusnya, adalah meningkatkan percepatan pertumbuhan perekonomian. Lewat kehadiran coastal area, Balikpapan akan bersaing dalam skala internasional. Ia membawa dampak seperti masuknya investasi besar-besaran di Balikpapan. Perputaran uang yang besar di suatu kota jelas menjadi stimulan bagi pertumbuhan perekonomian yang bersifat makro. Coastal area bisa menjadi pendukung utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga lebih mudah menjalankan fungsi utamanya yakni mengalirkan bantuan melalui pembangunan fasilitas umum dan sosial.

Sudut pandang kedua adalah dari kacamata pengembang. Coastal area adalah suatu rencana yang sangat menarik terutama dari segi perputaran bisnis. Proyek reklamasi membuat investor tidak perlu lagi membebaskan lahan yang prosedurnya seringkali ruwet. Dari sisi ini, pengembang memiliki modal awal yang bagus. 

Di samping itu, pasar properti ikut kebagian nikmat mengingat Balikpapan saat ini makin penuh permukiman. Hampir 60 persen wilayah kota adalah permukiman. Kehadiran coastal area memberi lahan baru dengan tawaran menarik. Pemandangan cantik khas tepi laut memiliki nilai jual dan nilai tawar yang sangat tinggi. Bukan tidak mungkin, coastal area akan terus dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan jasa. Ia pun kelak menjadi kota baru dengan harga jual lahan yang tinggi.

Sudut pandang terakhir adalah dari sisi masyarakat kota. Inilah yang utama. Bagi mayoritas warga kota yang didominasi kelompok berpenghasilan menengah, perubahan fungsi kawasan pesisir adalah barang eksklusif. Coastal area tidak dapat dijamah cuma-cuma seperti sekarang. 

Benar bahwa coastal area dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jika dilihat secara makro. Namun, harus disadari bahwa pertumbuhan itu akan diikuti kenaikan upah minimum regional. Tanpa perencanaan ekonomi yang matang, kenaikan upah justru dapat memicu inflasi. Di samping itu, coastal area akan membuat Balikpapan lebih bersifat internasional. Balikpapan tak ubahnya magnet yang menyedot penduduk dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negara. Mau tidak mau, warga lokal harus semakin siap menghadapi persaingan global. 

Selanjutnya mengenai cadangan lahan kota yang tersedia. Sampai kapankah Balikpapan dapat mengakomodasi pertumbuhan kawasan permukiman formal yang terdampak kebijakan pembangunan ini? Tidak menutup kemungkinan, coastal area justru mengundang pertumbuhan sektor informal. Ketika uang besar beredar, sektor ini tumbuh secepat cendawan di musim hujan. Tanpa perencanaan matang, sektor informal akan melahirkan permukiman kumuh atau slum area. 

Simpulan dan Saran

Menimbang seluruh perspektif itu, beberapa langkah bisa dicermati. Pertama dan yang paling utama adalah keterbukaan di antara pengembang dan pemerintah untuk mempublikasikan hasil rancangan teknis berikut kajian-kajiannya. Hal ini harus dijalankan mengingat fungsi pemerintah kota sebagai katalisator pembangunan. Pemerintah adalah jembatan utama bagi seluruh stakeholder. 

Selanjutnya, pemerintah mengadakan uji publik secara berulang-ulang. Langkah ini penting sebagai pembuktian kelayakan pembangunan coastal area. Selain efek berganda di sisi perekonomian, di sisi lain akan timbul dampak lingkungan dan sosial yang bercabang. Dampak ini dapat mengakar di masyarakat yang memunculkan perspesi keberpihakan pembangunan. 

Jika pengembangan coastal area benar-benar serius ditujukan bagi kepentingan publik, keterbukaan dan uji publik tentu bukan hal yang sulit dilakoni pemerintah. Kecuali, coastal area sejak awal bertujuan memenuhi hasrat raksasa modal demi meraup untung belaka. (*)