94 Lubang Tambang di Kawasan IKN, Jokowi Ancam Sanksi Perusahaan yang Tak Reklamasi

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Rabu, 18 Desember 2019

kaltimkece.id Rintik hujan menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi ketika pertama kali menginjakkan kaki di kawasan calon ibu kota negara (IKN). Lokasi baru IKN resmi diumumkan 26 Agustus 2019. Ditetapkan di sebagian Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Kunjungan tersebut dilangsungkan Selasa sore, 17 Desember 2019, setelah meresmikan Jalan Tol Balikpapan Samarinda. Peninjauan ke lokasi IKN baru melingkupi lahan konsesi hak pengusahaan hutan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Jokowi memboyong enam menteri. Melalui perjalanan yang cukup berat untuk sampai di titik lokasi. Sebagian besar medan rusak di sepanjang jalan poros PPU. Membutuhkan waktu dua jam perjalanan untuk sampai di gerbang lahan konsesi PT IHM dari kilometer 38 Samboja.

Dari gerbang, perjalanan rombongan dilanjutkan masuk ke hutan industri tersebut. Jalanan yang dilewati berupa tanjakan dan turunan ekstrem. Kondisi jalan berlumpur dan licin. Sudah tiga jam hujan mengguyur tanpa henti. Mengubah kontur jalan tanah berbatu, menjadi becek dan sangat licin. Jalanan masih tahap pengerasan. Kendaraan roda empat pun harus ekstra hati-hati melintas.

Keadaan tersebut membentang sepanjang 7 kilometer. Bahkan belum sampai di tujuan, perjalanan terhenti. Mobil yang digunakan para menteri mengalami insiden. Nyaris terperosok ke jurang. Tidak mampu menanjak saat di tikungan dekat lahan kosong yang posisinya lebih rendah.

Para menteri akhirnya turun dari mobil Toyota HiAce. Yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Kelimanya kemudian  berjalan kaki melewati jalan menanjak yang berlumpur untuk berpindah ke mobil lainnya.

Berbeda dengan Presiden Jokowi, yang tak sama sekali mengalami kesulitan melewati jalanan di perbukitan tersebut. Mobil Toyota Land Cruiser RI 1 yang ditumpanginya, melintas tanpa hambatan. Akhirnya, setelah melewati perjalanan yang cukup berat, rombongan tiba di lokasi peninjauan, sekitar pukul 16.30 Wita. Mengenakan kemeja putih khasnya, Presiden yang turun dari kendaraan berpelat merah Indonesia tersebut, langsung disambut Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud. Ada juga Gubernur Kaltim Isran Noor dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Jokowi sempat melihat peta kawasan dan hasil laporan rencana pembangunan calon IKN yang dipaparkan tepat di bawah menara pemantauan milik PT IHM. Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian berdiskusi di depan hamparan lahan yang luas, bersama enam menterinya.

Disepakati, bahwa kawasan tersebut dalam waktu dekat menjadi tempat peletakan batu pertama pembangunan IKN. Semula area kawasan hutan industri. Lahannya merupakan milik negara. Dikuasai PT IHM.

"Ini kunjungan pertama saya setelah diputuskan PPU dan Kukar sebagai Ibu Kota Negara. Dan sudah diputuskan, luasan 256.000 hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya 56.000, untuk kawasan pemerintah," ucap Jokowi Selasa sore, 17 Desember 2019.

Lokasi pembangunan inti IKN dibangun persis di atas lahan yang ia kunjungi. Kendati demikian, belum dirincikan lokasi persis pembangunan istana kepresidenan. "Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini. Istana ada di mana, nanti yang menentukan arsitek dan urban planner," tambahnya.

Lokasi Istana ditetapkan setelah desain gagasan diputuskan. Kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan selesai dalam 6 bulan. Ia berharap pertengahan 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

"Kita juga melihat di sini ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan, yang tadi kita lewati sudah ada. Ini memudahkan," tambahnya.

Adapun Rancangan Undang-undang (RUU) IKN diajukan ke DPR Januari 2020. Pemindahan ke Bumi Etam menjadi fokus pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. "Semuanya tetap dibahas dengan DPR. Beberapa alternatif memang ada. Bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara pemerintah dengan DPR," ungkap Presiden.

Mengatur pemerintahan di ibu kota baru, akan dibentuk Badan Otorita Ibu Kota pada akhir Desember 2019. Paling lambat awal Januari 2020. Sedangkan nama ibu kota baru akan diputuskan hingga pertengahan 2020. "Pada saat nanti awal ground breaking atau peletakan batu pertama, itu nama akan kita sampaikan," jelas Jokowi. "Yang jelas, calon kepala badan otorita ibu kota atau BOI ini, gubernur atau wali kota, nanti baru mau diputuskan."

Menurut Jokowi, diperlukan kajian mendalam untuk memutuskan kepala badan tersebut. Maka, penetapan tak dapat dilakukan terburu-buru. “Karena menyangkut gagasan besar. Menyangkut sebuah perencanaan besar. Menyangkut pendanaan besar. Ini pemikiran yang tidak mudah," kata Jokowi.

Dikelilingi Lubang Tambang

Bertepatan kunjungan Presiden Jokowi ke Kaltim; Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Jatam Kaltim, Kelompok Kerja (Pokja) 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  (Walhi) Nasional, dan Walhi Kaltim, meluncurkan laporan di Samarinda bertajuk “Ibu Kota Baru untuk Siapa?”

Kawasan IKN terbagi dalam tiga ring. Berada dalam dua konsesi kehutanan. Masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT IKU). Dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT International Timber Corporation International Hutan Manunggal (PT IHM).

Ring satu seluas 5.644 hektare yang disebut sebagai kawasan inti menjadi pusat pemerintahan. Ring dua seluas 42 ribu hektare disebut akan menjadi kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Dan ring tiga seluas 133.321 hektare disebut sebagai kawasan perluasan IKN.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan bahwa dalam laporan tersebut riset dan investigasi dilakukan tiga bulan. Ditemukan sejumlah politisi hingga pengusaha yang diyakini menerima manfaat dengan ditunjuknya Kaltim sebagai IKN.

Ketiga ring kawasan IKN seluruhannya mencapai 180.965 hektare. Di areal itu terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara, hingga properti. Sebanyak 158 dari 162 konsesi tersebut adalah batu bara yang masih menyisakan 94 lubang menganga.

“Kami mengecam, pemilihan kebijakan tersebut tidak dibarengi kajian komprehensif dan menyeluruh,” sebut Pradarma Rupang.

Yohana Tiko, direktur eksekutif Walhi Kaltim menjelaskan potensi bencana ekologis dari proyek tersebut. Dari total area yang akan dibangun IKN, terdapat kawasan hidrologis gambut. Bisa jadi itu rawa atau gambut. Fungsinya sebagai penyeimbang dan penyuplai air bersih. Menjadi rentan jika daerah hulunya dihabisi. Berpotensi jadi kekeringan, kebakaran hutan, hingga banjir.

"Jangan sampai pembangunan IKN menghilangkan kewajiban perusahaan. Jangan sampai dibangun di lahan konflik. Dengan adanya lahan HPA, HTI, tambang, perkebunan, itu selalu konflik di masyarakat. Jangan sampai diputihkan negara,” urainya.

Soal lubang tambang yang masih menganga di sekitar kawasan IKN, Jokowi dalam tinjauannya tersebut memastikan kewajiban perusahaan mereklamasi tak  berubah. Bahkan jika tak melaksanakan kewajiban tersebut, Presiden menegaskan tidak segan mencabut ataupun memberikan sanksi.

"Itu sudah kewajiban. Hati-hati, loh. Itu kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kita cabut itu. Jangan dibolak-balik," tegasnya.

"Itu bukan dari sekarang. Sudah sejak dulu wajib. Itu tugasnya yang memiliki konsesi untuk mereklamasi. Kewajiban. Hati-hati, ya. Ada dananya di situ," tutup Jokowi. (*)

 

Dilengkapi oleh: Giarti Ibnu Lestari

Editor: Bobby Lolowang