Ahok di Mata Jaang, Jalan Masuk Kepindahan Ibu Kota ke Kaltim

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Sabtu, 13 Juli 2019

kaltimkece.id Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyambangi Samarinda sejak Jumat, 12 Juli 2019. Mantan orang nomor satu DKI Jakarta tersebut melaksanakan berbagai kegiatan dalam lawatannya ke ibu kota Kaltim.

Ahok mendarat di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, didampingi Puput Nastiti Devi, sang istri. Agenda pertama di Samarinda adalah menyambangi Desa Adat Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Dilanjutkan kunjungan ke Gereja Reformed Injili Indonesia Samarinda pukul 18.30 Wita.

Dalam sambutannya, Ahok menyebut kedatangannya ke Samarinda termasuk untuk membayar utang. Ia sempat diundang saat peresmian gereja tersebut beberapa waktu lalu. Namun, saat itu tokoh berinisial BTP ini sedang bulan madu di Eropa bersama Puput. Maka ketika datang kesempatan berkunjung, dimanfaatkannya benar untuk menyambangi tempat ibadah di Jalan Belatuk, Kecamatan Sungai Pinang, tersebut.

Agenda dilanjutkan keesokannya, Sabtu, 13 Juli 2019. BTP menghadiri Dialog Masyarakat Dayak Kaltim di Ballroom Mesra International Hotel and Resort. Sebelum dialog berlangsung, ia menerima nama kehormatan dari warga Dayak Kaltim. Diberikan Dewan Adat Dayak Kaltim.

Ahok mendapat gelar Asang Lalung. Nama tersebut bermakna tokoh muda, teguh, perkasa, dan berani. Juga pengayom yang ikhlas mengabdi dalam memperjuangkan masyarakat. Sedangkan Puput mendapat gelar Idang Purnama yang artinya cahaya purnama.

Jangan Salah Paham

Kedatangan Ahok bertepatan isu pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Tapi ia buru-buru mencegah spekulasi tersebut. Terutama sebelum jadi konsumsi awak media. "Tidak ada hubungannya sama pemindahan ibu kota," ujarnya.

Meski begitu, dalam pandangannya, Ahok menilai kondisi Kaltim tepat menjadi ibu kota negara. Secara personal, ia bakal memilih Bumi Etam di banding daerah kandidat lain. Infrastruktur provinsi ini cukup memadai. Kondisi sosial masyarakatnya juga faktor penting dalam penentuan ibu kota.

Meski demikian, penilaian tersebut sebatas pandangannya pribadinya. Mana yang kelak terpilih, ditetapkan presiden dengan banyak pertimbangan. "Kalau ibu kota mau pindah ke mana, itu keputusan Pak Jokowi (Presiden RI Joko Widodo)," ujarnya.

Meski begitu, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang juga hadir, melihat kedatangan Ahok sebagai jalan masuk untuk lobi informal pemindahan ibu kota. Menurut Jaang, lobi-lobi informal lewat diskusi, biasanya lebih cepat didengar pemerintah pusat. "Dibanding mesti melewati lobi formal yang banyak prosedurnya," timpal Jaang.

Singgung Karang Mumus

Dari kacamatanya, Ahok menilai Samarinda memiliki problem serupa dengan Jakarta. Salah satunya permukiman dekat kawasan sungai. "Bila di Jakarta ada Waduk Pluit, di sini ada bantaran Sungai Karang Mumus yang relatif sulit digusur," ujarnya.

Dengan kesamaan itu, ia menilai pokok masalahnya tak jauh berbeda. Termasuk para penghuni bantaran sungai yang kemungkinan berstatus penyewa. Sedangkan pemilik rumah bisa saja tokoh masyarakat. Bahkan anggota dewan hingga pejabat aparatur sipil negara (ASN). Kondisi demikianlah yang kerap mempersulit relokasi. Kongkalikong rentan terjadi.

"Ada orang hebat yang mem-back up. Ketika pemerintah menertibkan, citranya jadi tidak pro terhadap rakyat miskin. Padahal yang punya rumah sebenarnya orang berada," sebut Ahok. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang