Derita Panti Asuhan di Balikpapan: Bangun Gedung Dua Lantai, Bantuan Terus Berdatangan (Bagian 3-Habis)

Ditulis Oleh: Surya Aditya
Kamis, 06 Mei 2021

 

kaltimkece.id Ummi, 26 tahun, terperanjat ketika ditawari batu gunung dan pasir gratis oleh rekannya yang bekerja di pub pada September 2019. Material bangunan itu untuk membangun rumah baru Panti Asuhan Al-Firdaus di Balikpapan. Ummi lah yang memimpin panti tersebut.

Bukan soal gratis yang membuat perempuan muda itu kaget. Melainkan tawaran tersebut datang saat perjuangannya membeli tanah belum lama kelar. Lagi pula, saat itu ia sama sekali belum terbesit membangun panti. Ia merasa tawaran itu adalah beban baru. “Saya seperti enggak diberi istirahat,” ucapnya kepada kaltimkece.id, awal pekan ini.

Kendati demikian, Ummi yang juga bekerja sebagai guru honorer tetap menerima tawaran tersebut. Karena baginya, tidak baik menolak bantuan. Ia lantas menyerukan rekannya untuk mengirim dan menaruh material tersebut di tanah seluas 5 kapling yang baru dibelinya di Kilometer 9, Balikpapan Utara. Saat itu juga ia menyusun rencana pembangunan rumah panti asuhan.

Dari pengamatan Ummi, rumah panti yang baru harus memiliki fondasi kuat. Sebab, terdapat sungai di lokasi tanahnya sehingga rawan longsor. Dia juga menginginkan bangunan panti memiliki sistem keamanan tinggi. Seperti tidak memperbanyak ruangan. Hal ini untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Ummi minta dibikinkan desain rumah panti asuhan oleh rekannya yang berprofesi arsitek. Akan tetapi, desain yang dibuatkan belum memuaskan ibu tiga anak itu. “Desainnya kemewahan, pasti mahal harganya,” sebutnya.

Rekannya itu lantas meminta Ummi membuat sendiri desain. Hasilnya nanti didiskusikan bersama. Ummi segera menggambar rumah panti asuhan. Hasil gambarannya kemudian diperlihatkan kepada si arsitek. “Bisa ini, gambarnya sederhana dan bagus. Silakan dilanjutkan!" kata Ummi menirukan ucapan rekannya.

Gambar tersebut mulai direalisasikan dalam bentuk nyata pada Januari 2020. Hingga saat ini, progres pembangunan masih terus berlangsung. Ummi menyebut untuk merampungkan bangunan berlantai dua tersebut diperlukan anggaran Rp 1 miliar lebih. Selama ini, dana pembangunannya bersumber dari duit pribadi Ummi dan suaminya, serta beberapa donator.

Sampai sekarang, Ummi masih menerima donasi untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Sebenarnya, ia lebih menerima sumbangan material bangunan ketimbang uang tunai. Alasannya untuk menghindari prasangka buruk. Akan tetapi, ia punya catatan sendiri dalam hal ini. “Bahan bangunannya harus berkualitas. Karena ini untuk jangka panjang,” tuturnya.

Ummi telah bertekad menuntaskan bangunan seluas 10x21 meter persegi itu. Hal ini demi satu impian, agar ia bersama keluarganya dan 23 penghuni Panti Asuhan Al-Firdaus, bisa mendapatkan tempat berteduh yang layak. Tidak seperti rumah yang mereka tempati saat ini. Ruangannya sempit dan penghuninya kerap kedinginan. Bahkan, air selalu masuk ke rumah ketika hujan turun.

“Bagaimana pun caranya, saya sama suami harus terus bekerja demi mereka. Yang penting, pembangunan harus cepat selesai,” tutupnya.

Rp 200 Juta untuk Panti Asuhan

Dinas Sosial Balikpapan sebenarnya tidak ingin menutup mata atas keterbatasan yang terjadi di Panti Asuhan Al-Firdaus. Namun, keinginan Pemkot Balikpapan ikut memperbaiki panti asuhan tersandung aturan.

“Kewenangan mengurus panti asuhan ada di Dinas Sosial Provinsi,” kata Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Purnomo, kepada media ini, Rabu, 5 Mei 2021.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Agus Hari Kesuma, membenarkan pernyataan Purnomo tersebut. Agus pun berjanji mengirim utusan ke Panti Asuhan Al-Firdaus. Jika benar panti berumur 4 tahun tersebut membutuhkan pertolongan, kata dia, Pemprov Kaltim pasti memberi bantuan.

“Saya sudah perintahkan staf saya ke sana besok (6 Mei 2021), kami asesmen,” kata Agus dikonfirmasi via telepon.

Sebenarnya, sambung dia, Dinas Sosial Kaltim sudah punya program khusus untuk membantu panti asuhan. Hanya saja, tidak sedikit panti asuhan di provinsi ini belum terdaftar di instansi tersebut. Oleh sebab itu, tidak semua panti asuhan bisa dijangkau pemerintah.

Agus menyarankan agar panti asuhan yang belum memiliki legalitas segera mendaftar ke Dinas Sosial Kaltim. Dengan catatan, panti asuahan dapat memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan legalitas. “Setiap tahun itu ada anggaran Rp 200 juta untuk panti asuhan yang terdaftar di tempat kami,” kuncinya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang