Dualisme Kadin Sampai di Kaltim, Bagaimana Dampaknya?

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Sabtu, 09 Februari 2019

kaltimkece.id Pengukuhan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin versi Oesman Sapta Odang di Kegubernuran Kaltim, Sabtu 9 Februari 2019, membuat pengurus Kadin Kaltim yang diketuai Dayang Donna Faroek, bereaksi. Dualisme di tubuh Kadin mestinya tak sampai ke Bumi Etam.

Donna sempat menyayangkan Gubernur Kaltim Isran Noor memberi ruang terhadap pihak yang disebutnya sebagai “Kadin Sebelah” itu. Maka dari itu, Kamis 7 Februari 2019 lalu, Donna beserta beberapa anggota Kadin Kaltim, poros Rosan Perkasa Roesiani, mengunjungi Isran Noor untuk menyuarakan aspirasi. “Dalam kunjungan tersebut, kami meminta Gubernur tidak memfasilitasi Kadin versi OSO,” jelasnya.

Rombongan Donna diterima Isran di ruang rapat sekprov Kaltim, lantai dua Kegubernuran Kaltim. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Membahas kerancuan yang terjadi bila Kadin versi OSO ikut diakui.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Kaltim Syaiful Anwar menuturkan, pada dasarnya pihaknya tak menolak ada pihak yang berorganisasi sebagai wadah para pengusaha, koperasi, atau semacamnya. “Ya, tapi harus ada etika dan aturan mainnya, dong,” ujarnya.

Aturan main dimaksud adalah jangan menggunakan nama Kadin beserta logo. Pasalnya, logo Kadin sendiri sudah dipatenkan. Di Balikpapan, kata dia, sudah terjadi kerancuan akibat dualisme Kadin. “Biasanya pemberi kerja memberi syarat mencantumkan keterangan bahwa pihak yang akan mengerjakan pekerjaan tergabung dalam Kadin. Pertanyaan, Kadin mana yang sah,” ujarnya.

Hal tersebut menyebabkan pihaknya mesti menjelaskan permasalahan dualisme teersebut sejak awal. Selain itu, tambah Syaiful, dalam penetapan upah minimum regional, Kadin diikutsertakan dalam pembahasan. “Lalu bagaimana bila ada dua Kadin, tentu keduanya punya pertimbangan dan penghitungan masing-masing,” ujarnya.

Gubernur Tak Memihak

Ditemui setelah pertemuan dengan pemgurus Kadin Kaltim, Isran mengatakan bahwa dualisme organisasi adalah hal wajar. Namun, dia mengaku tak ingin berpihak kepada kubu mana pun. “Sebagai Gubernur semua kupilih,” ujarnya.

Isran menegaskan sudah memahami permasalahan namun enggan buru-buru. Ia didatangi pengurus Kadin versi Oesman Sapta Odang. Sebagai Gubernur, lanjut dia, ia berusaha bersikap adil dan menerima.

"Kami akan konsolidasi dulu dengan Kadin sebelah. Kalaupun ada yang mengatasnamakan, saya sebagai kepala daerah, ya, siapapun masyarakat datang akan saya tampung, terima aspirasinya," ucap Isran.

Munculnya Kadin versi OSO adalah imbas perpecahan di pusat. Muncul Kadin versi Roesan P Roslani, dan Kadin versi Eddy Ganefo yang didirikan Oesman Sapta.

Donna Faroek telah menerima undangan pengukuhan Kadin versi OSO. Dia memastikan tak akan hadir. “Saya dan beberapa asosiasi pengusaha  dapat undangan. Buat apa saya hadir, buang waktu dan energi,” tegasnya.

Menurut Donna, maksud gubernur diundang dalam pengukuhan pada 9 Februari itu juga menjadi tanda tanya. “Kalau diminta untuk melantik jelas salah kaprah. Pasalnya yang berhak melantik ketua Kadin di daerah adalah Kadin pusat,” tutupnya. 

Ditemui Sabtu pagi, 9 Februari 2019, ketua panitia pengukuhan Kadin Kaltim versi OSO Achmad Sopiyan, menyatakan bahwa perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal biasa. Kadin versi manapun, disebut bukanlah persoalan.

"Hal yang paling penting adalah kami bekerja sesuai amanat yang diberikan kepada kami," ujarnya.

Achmad Sopiyan menjabat ketua Kadin Samarinda versi OSO. Terlepas apapun sebutan yang mengemuka, organisasi tempatnya bernaung dia sebut sebagai Kadin Paradigma Baru. Fokusnya adalah pembangunan usaha mikro kecil dan menengah.  "Keberadaan dua poros diharap bisa saling bahu- membahu membangun Kaltim," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang