Duduk Perkara Keributan Pejabat Pemkot-Anggota Dewan, Ada Pencoretan Usulan Anggaran

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Selasa, 07 Januari 2020

kaltimkece.id Ketegangan antara pejabat Pemkot Samarinda dan sejumlah mantan anggota DPRD Samarinda ternyata benar adanya. Silang pendapat hingga nyaris adu hantam itu disebabkan permasalahan anggaran. Sejumlah anggota DPRD disebut tidak terima karena dana aspirasi mereka dicoret pemkot tanpa penjelasan. 

Seseorang yang mengikuti pertemuan tersebut bersedia memberikan informasi kepada kaltimkece.id. Adalah Saiful, mantan anggota Komisi III DPRD Samarinda, yang membeberkan penyebab kericuhan itu. Menurutnya, persitegangan dipicu usulan kegiatan atau pokok pikiran (pokir) hasil reses yang dicoret dalam pembahasan APBD Perubahan 2019 oleh Pemkot Samarinda. 

"Banyak pokok pikiran yang dicoret waktu itu," jelas Saiful, Selasa, 7 Januari 2020. 

Keributan tersebut terjadi di lantai tiga sebuah rumah makan di Jalan Ir H Juanda. Kepada kaltimkece.id, manajer rumah makan tersebut membenarkan bahwa insiden terjadi Oktober 2019 lalu. Namun, sang manajer mengaku, tidak mengetahui permasalahannya. 

Kembali ke Saiful, ia menerangkan bahwa anggota dewan periode 2014-2019 telah mengajukan usulan kegiatan setahun sebelumnya atau pada 2018. Itu berarti, dalam pandangan mereka, usulan semestinya masuk pembahasan anggaran 2019. Belakangan, usulan tersebut lenyap dalam pembahasan.  

Kemarahan bermula ketika sejumlah anggota DPRD mengonfirmasi alasan pencoretan usulan kegiatan kepada sekkot, ketua DPRD, dan wali kota. Namun, menurut Saiful, jawaban ketiganya tidak sinkron.

"Semacam dipingpong. Itu yang bikin mereka (sejumlah anggota DPRD periode 2014-2019) emosi. Padahal, pokok pikiran itu 'kan punya dasar hukum," jelas Saiful. 

Usulan kegiatan ini disebut sudah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di setiap kecamatan. Dalam perjalanan, usulan kegiatan tiba-tiba hilang atau dicoret begitu masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Samarinda.

"Alasan pencoretan itu yang tidak dijelaskan pemerintah kota," ulang Saiful.

Seorang anggota DPRD periode 2014-2019 yang tak mau namanya ditulis menambahkan keterangan yang lain. Keributan itu, katanya, bermula karena setiap anggota DPRD seharusnya memiliki jatah Rp 1 miliar untuk hasil setiap reses. Disebut sebagai dana aspirasi. Dari Rp 1 miliar tersebut, biasanya dibagi menjadi lima peket usulan atau proyek pekerjaan yang berlokasi di daerah pemilihan masing-masing. Adapun unsur pimpinan, menerima dana aspirasi di atas Rp 5 miliar.

Dalam perjalanannya, dana aspirasi anggota DPRD yang tidak terpilih di periode 2019-2024 dicoret dalam daftar APBD Perubahan 2019. Itulah yang membuat sejumlah anggota dewan tadi berang. Adu mulut dan urat pun terjadi. Gelas-gelas pecah dan gebrakan meja terdengar, seperti terekam di dalam video. 

Pemkot Tak Bersuara

Rekaman keributan ini tersebar luas dua bulan kemudian yakni sejak Minggu, 5 Januari 2020. Dalam video tersebut, hadir Ketua DPRD Samarinda Siswadi, Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala Bappeda Samarinda Ananta Fathurrozi, dan sejumlah pejabat teras pemkot. Di sisi lain, ada pula sejumlah mantan anggota DPRD Samarinda periode lalu. 

Saat keributan, anggota dewan yang terlibat dipastikan masih aktif sebagai anggota DPRD. Saat itu, Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin yang hendak meninggalkan tempat pertemuan menjadi target penyerangan. Sebagian anggota DPRD berhasil melerai rekan mereka yang kadung emosi.

Dijumpai kaltimkece.id di kantornya, Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fathurrozi, enggan mengomentari rekaman tersebut. Ananta hanya membenarkan pada pertemuan tersebut terjadi keributan. 

"Tidak usahlah (berkomentar). Bagusnya, tanyakan kepada anggota dewan saja. Mungkin ada selisih paham saat itu. Selisih paham bisa saja di antara mereka atau dengan kami," terangnya dengan singkat.

Mengenai pencoretan pokok pikiran anggota dewan yang disebut sebagai pemicu keributan, Ananta juga tak berkenan memberi penjelasan. Ia mengatakan, hal itu di luar kewenangannya. Ananta menyarankan media ini mengonfirmasi Sekkot Samarinda, Sugeng Chairuddin. Dalam kesempatan wawancara terdahulu, Sugeng Chairuddin memilih tidak berkomentar. 

"Tidak usah dibahas, itu masa lalu. Nanti ramai lagi," ucap Sugeng, Senin sore, 6 Januari 2019. (*)

Editor: Fel GM