Gubernur Isran Berpangku Tangan, Kaltim Kalah Langkah dari Kalteng sebagai Ibu Kota Negara

Ditulis Oleh: Ika Prida Rahmi
Selasa, 16 Juli 2019

kaltimkece.id Keputusan memindahkan ibu kota negara telah bulat. Presiden Joko Widodo memastikan, ibu kota berkedudukan di Pulau Kalimantan. Dua opsi tersisa di tangan Jokowi. Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah yang akan menjadi pusat pemerintahan negara. Kedua provinsi inilah yang paling diunggulkan berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut rencana, tahun ini juga --kemungkinan besar setelah pelantikan presiden/wapres terpilih-- lokasi persis ibu kota diumumkan. 

Terlepas dari kekhawatiran akan dampak negatifnya, pemindahan ibu kota diyakini membawa efek besar. Bagi Kaltim, semisal ditunjuk, pemindahan ibu kota adalah solusi dari berbagai masalah provinsi. Lagu lama ketertinggalan infrastruktur Kaltim dari Pulau Jawa akan berakhir seiring pemindahan ibu kota. 

Ketertinggalan infrastruktur Kaltim selama ini lebih banyak disebabkan kurangnya anggaran pembangunan. Padahal, Kaltim menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB) lebih dari Rp 400 triliun dalam setahun. Namun, uang yang kembali tidak sampai Rp 50 triliun setahun. Sebagai provinsi dengan wilayah sangat luas, dengan industri tak semaju Pulau Jawa, dan anggaran pembangunan yang kecil, Kaltim akhirnya tertatih-tatih membangun daerah. Banyak jalan dalam kondisi memprihatinkan, jembatan-jembatan yang belum terbangun, hingga kapasitas listrik dan air bersih yang pas-pasan. 

Sewindu silam, tepatnya pada 2011, keadaan ini memantik gerakan menuntut keadilan ke pemerintah pusat. Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) bersama sejumlah pihak mewakili Kaltim mengajukan uji materi Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kaltim menyodorkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar mendapat porsi dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) yang lebih besar.

Dalam UU 33/2004, daerah penghasil hanya menerima DBH migas sebesar 15,5 persen untuk minyak bumi dan 30,5 persen untuk gas bumi (pasal 14 huruf e UU 33/2004). Kaltim kemudian menuntut 70 persen porsi DBH Migas kepada pemerintah pusat. Andaikata uji materi itu diluluskan, bukan tidak mungkin Kaltim menerima DBH Migas kira-kira Rp 100 triliun per tahun. Lewat anggaran sebanyak itu, Kaltim diyakini mampu mengejar ketertinggalan infrastruktur dari Pulau Jawa. 

Apa mau dikata, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materi. 

Delapan tahun selepas gugatan bersejarah tersebut, angin segar berembus. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan diiringi anggaran pembangunan yang besar. Hitungan kasar Bappenas, pemindahan pusat pemerintahan memerlukan Rp 466 triliun. Belum ditambah pelbagai efek lanjutan ibu kota negara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Jika dibandingkan peluang memenangkan uji materi UU 33/2004 pada 2011 silam, Kaltim jauh lebih berpeluang menjadi ibu kota negara. Bumi Mulawarman saat ini tinggal bersaing dengan Kalteng sebagai dua kandidat terakhir. Kaltim dalam posisi diunggulkan karena memiliki banyak kelebihan dibanding Kalteng. 

Sayangnya, peluang mendapatkan dana pembangunan dari pemindahan ibu kota itu tidak dilihat pemimpin Kaltim. Kepada kaltimkece.id, Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku tak memiliki langkah konkret agar Kaltim dipilih menjadi ibu kota negara.

"Enggak ada langkahnya. Itu urusan negara. Urusan pemerintahan pusat dan itu menjadi urusan bangsa. Kita di daerah sami'na wa atho'na (mendengar dan taat) saja," jelas Isran Noor ketika ditemui pada Senin siang, 15 Juli 2019. Mantan bupati Kutai Timur itu menjelaskan bahwa jika Kaltim ditunjuk, pemprov pasti membantu. Namun, mengenai penentuan ibu kota, Pemprov Kaltim tidak bisa menentukan. 

“Karena itu tadi, urusan negara. Kalau ada urusan yang menyangkut urusan negara, kita support. Dan itu tidak ada kepentingan politik," imbuhnya.

Gubernur turut menerangkan bahwa Kaltim tidak perlu membentuk tim khusus untuk melobi pemerintah pusat. Tim ini disebut-sebut telah dibentuk di Kalteng sebagai sesama kandidat ibu kota. "Jangan dilobi-lobi. Risikonya besar. Biar saja kalau Kalteng begitu, itu jadi urusan dia. Kalau saya enggak," lanjutnya.

Isran sepenuhnya menyerahkan keputusan pemindahan ibu kota negara kepada pemerintah pusat. Ia tak mau ambil pusing bahwa pemindahan ibu kota negara harus di Kaltim. "Kalau mau pindah di Kaltim, ya, kami siap. Tidak (pindah) pun juga tidak masalah," tutupnya.

Kaltim Kalah Gesit

Jika Kaltim berpangku tangan, Kalteng justru menyiapkan berbagai langkah menyambut pemindahan ibu kota. Selepas kunjungan Jokowi ke calon lokasi ibu kota pada 7 Mei 2019, Pemprov Kalteng membentuk tim ekspedisi. Tim bertugas memetakan calon lokasi ibu kota. Juga menyediakan data-data pendukung yang diperlukan pemerintah pusat. 

“Jadi ketika pusat memerlukan data, kami sudah menyediakannya dengan perhitungan yang riil dan akurat. Tidak sepenggal-sepenggal,” terang Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, seperti dipetik dari Antara (Kalimantan Tengah Bentuk Tim Ekspedisi Petakan Calon Ibu Kota Negara). 

Kaltim juga dinilai kalah banyak langkah dari Kalteng. Demikian pandangan Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Universitas Mulawarman, Samarinda, Aji Sofyan Effendi. Aji Sofyan menyebut bahwa Kalteng sudah mengumpulkan tanda tangan seluruh bupati dan wali kota, termasuk dukungan dari legislatif dari seluruh tingkatan. Mereka kompak mendukung Kalteng sebagai ibu kota negara. 

"Kaltim masih berupaya melobi, sementara lobi oleh Kalteng sudah jalan. Bahkan, Kalteng sudah membentuk tim lobi pemindahan ibu kota negara dan mereka bermukim di Jakarta untuk mempermudah koordinasi dengan pusat," kata Aji Sofyan sebagaimana disiarkan Bisnis Indonesia dalam artikel Kalteng ‘Salip’ Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru.

Kepada kaltimkece.id, anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Sjaifudian, turut menyayangkan Kaltim yang kalah gesit. Politikus Partai Golkar ini mendesak pemprov segera mengambil sikap bila benar-benar menginginkan Kaltim menjadi ibu kota negara. Harus ada langkah konkret seperti pelibatan dan dukungan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. 

"Menurut saya, momentum ini harus dimanfaatkan. Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tentu sangat menguntungkan dalam hal pembangunan infrastruktur. Pemprov Kaltim perlu menyampaikan kajian pembangunan tersebut,” jelasnya. 

"Sebaliknya, bila pemindahan ibu kota dianggap lebih banyak mudaratnya, kita harus bersuara. Jangan sampai Kaltim hanya sebagai objek karena kita yang akan merasakan dampak positif dan negatif dari keputusan itu. Kita berhak punya suara, itu menurut saya," kata Hetifah.

Kembali ke sikap Gubernur Isran, Hetifah meminta tidak buru-buru mengambil syak wasangka. Mungkin saja, kata Hetifah, Gubernur menyerahkan kewenangan kepada pemerintah pusat karena tidak begitu yakin Kaltim akan dipilih sebagai ibu kota. “Masalahnya tinggal (Gubernur) lebih mau Kaltim dipilih atau tidak dipilih sebagai ibu kota. Ini yang belum dijelaskan. Ketika menjadi kandidat, Kaltim seharusnya punya sikap," sarannya.

Hetifah sendiri sudah punya sikap mengenai pemindahan ibu kota. Dampak jangka panjang yang luar biasa, terutama di sisi ekonomi, akan dirasakan bila Kaltim menjadi ibu kota negara. Dalam perspektif ekonomi makro, sangat disayangkan bila Kaltim hanya menunggu keputusan pusat.

"Sudah di depan mata, masak harus dibiarkan ke orang lain? Jangan sampai orang lain yang menentukan nasib kita. Kita harus proaktif," imbuhnya.

Kaltim Masih Unggul

Pakar perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Farid Nurrahman, menilai bahwa Kaltim masih lebih unggul dari Kalteng. Yang paling terlihat adalah keunggulan infrastruktur. Hal ini yang dinilai sebagai latar belakang Kalteng menempuh lobi-lobi politis ke pusat.

“Riset dari kajian Bappenas menunjukkan bahwa Kaltim sudah unggul dari segi teknis dan geografis," jelas Farid. 

Farid menganggap wajar jika Kalteng juga sangat ingin menjadi ibu kota negara. Pemindahan Jakarta, bagaimanapun, akan membawa pertumbuhan ekonomi ke lokasi baru. Pertumbuhan ekonomi Kaltim dan Kalteng yang semula hanya mengandalkan sumber daya alam bisa segera bergeser ke industri. Selain itu, pemindahan ibu kota negara berdampak kepada penurunan kesenjangan antarkelompok pendatang. Perekonomian lebih terdiversifikasi ke sektor padat karya. Dampak positif yang lain adalah mendorong investasi dan perdagangan antarwilayah di Indonesia. 

“Jadi wajar jika Kalteng bekerja keras untuk bisa menjadi ibu kota. Walaupun masih unggul, Kaltim sebaiknya tetap ada upaya,” sarannya. (*)

 

Editor: Fel GM