Keresahan Gubernur Soal Penduduk Miskin Bertambah 23 Ribu Orang

Ditulis Oleh: Sapri Maulana
Senin, 14 Januari 2019

kaltimkece.id Isran Noor secara resmi berkenalan dengan jajarannya di Pemprov Kaltim, 105 hari sejak dilantik menjadi gubernur provinsi ini. OPD masih tanpa rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Padahal infrastruktur dasar sudah mendesak untuk diseriusi.

Rakor Program Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemprov Kaltim dihelat di Plenary Hall Sempaja, Samarinda, Senin 14 Januari 2019. Dipimpin Isran Noor, hadir seluruh pimpinan OPD serta 900 staf khusus gubernur, kepala biro, pejabat eselon III, dan IV di lingkup Pemprov.

Rakor ini menjadi kali pertama Isran Noor memberikan arahan sejak dilantik, Oktober 2018. Fokusnya adalah mengerahkan OPD maksimal membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kaltim, menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.

“Bawahan dan atasan harus saling mengingatkan. Sensitif dan peka terhadap kondisi masyarakat, terutama mereka yang menyampaikan informasi,” kata Isran.

Dalam kesempatan itu, Isran mengeluhkan OPD yang belum intens menyiapkan rencana strategis. OPD ditantang lebih proaktif. Perencanaan pembangunan pedoman lima tahun ke depan perlu diseriusi. Pasalnya, Kaltim diprediksi menghadapi berbagai masalah pembangunan dalam rentang waktu tersebut.

"Sebagai contoh, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan Kaltim masih di atas enam persen," sebutnya.

Persentase tersebut memang masih lebih baik dari rata-rata nasional. Namun, angka kemiskinan Benua Etam cenderung terpusat di pedalaman. Buruknya infrastruktur dasar jadi penyebab. Pembangunan makin mendesak demi membuka akses tertinggal.

Menurut Indeks Desa Membangun berdasarkan Permendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi 2/2016, dari 836 desa di Kaltim, ada 295 berstatus sangat tertinggal. Selebihnya 393 desa tertinggal, 140 desa berkembang, dan delapan desa maju. Tak satupun menyandang status desa mandiri.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kaltim per Maret 2018 adalah 218,90 ribu (6,03 persen). Dibandingkan September 2017, persentase itu turun 0,05. Namun dari segi kuantitas, penduduk miskin provinsi ini bertambah sekitar 23 ribu orang.

Dari kategori wilayah, penduduk miskin di perkotaan menunjukkan penurunan, sedangkan di perdesaan naik secara absolut. September 2017 hingga Maret 2018, penduduk miskin perkotaan turun 0,13 persen. Dari 102,39 ribu jadi 100,45 ribu. Di pedesaan naik 0,09 persen. Dari 116,28 ribu orang menjadi 118,44 ribu pada periode yang sama.

"Ini sangat menyedihkan. Inilah target kita bagaimana tahun ke depan membuat rencana yang bisa mengurangi angka desa sangat tertinggal dan tertinggal," ucap Isran.

Saat diwawancara, Isran menegaskan pentingnya rakor tersebut sebagai upaya konsolidasi sumber daya manusia yang dimiliki Pemprov Kaltim. Rakor ini juga bagian dari perkenalan gubernur baru dengan jajaran.

Namun, ketika ditanya media soal skala prioritas dari Rakor Program OPD, Isran enggan menjawab konkret. “Itu teknis, ya, ini secara umum saja. Harus ada konsolidasi, organisasi, komunikasi, dan keharmonisan dalam melakukan aktivitas,” pungkasnya.

 

Editor: Bobby Lolowang