Ketika 1.500 Mahasiswa Kaltim Bergerak, DPRD Segera Akomodir Tuntutan

Ditulis Oleh: Samuel Gading
Senin, 11 April 2022

kaltimkece.id Dari tengah barisan, Resky Dhemas Pawae menerobos lautan mahasiswa untuk menaiki pikap yang pakir di depan kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Di atas mobil komando demonstran itu, presiden BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, ini mencurahkan kekesalannya soal wacana menambahkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Senin siang, 11 April 2022, pukul 14.00 Wita, Resky dan ribuan mahasiswa yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) menggelar unjuk rasa di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, yang menjadi markas DPRD Kaltim. Dalam aksi ini, para demonstran menyatakan menolak harga Pertamax (bahan bakar minyak) dan pajak pertambahan nilai (PPN) naik. Selain itu, mereka juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum.

Kepada kaltimkece.id, koordinator hubungan masyarakat Aliansi Mahakam, Hasbi Moa, menyebut, setidaknya 1.500 mahasiswa terlibat dalam demonstrasi ini. Para mahasiswa berasal dari 59 organisasi mahasiswa dan 11 kampus di Samarinda dan Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Sementara itu, presiden BEM KM Unmul, Ikzan Nopardi, mengklaim, seluruh mahasiswa se-Kaltim sepakat menolak kenaikan harga BBM dan PPN. Alasannya karena dinilai tidak populis dan dapat menyengsarakan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi pascapandemi. Mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu, aliansi menganggap hal tersebut mencurigakan. Kemunculan wacana tersebut dianggap seperti teratur, sistematis, dan sarat kepentingan oligarki.

“Sebagai perwakilan rakyat Kaltim, DPRD harus mengambil sikap mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

_____________________________________________________PARIWARA

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Suwardi Sagama, menilai, unjuk rasa tersebut sudah tepat. Mayoritas anggota DPRD Kaltim berasal dari partai politik yang memiliki jaringan hingga tingkat pusat. Dengan begitu, DPRD dapat menyampaikan keresahan publik mengenai wacana presiden tiga periode.

Akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul, Purwadi, menilai, penolakan Aliansi Mahakam terhadap kenaikan BBM RON 92 atau Pertamax dan PPN sangat berdasar. Pasalnya, kebijakan tersebut dikeluarkan saat masyarakat tangah berjibaku menghadapi situasi ekonomi sulit pascapandemi. Menurut Purwadi, kenaikan tersebut pertanda pemerintah gagal mengatasi masalah utang negara yang mencapai Rp 7000 trilliun.

“Siapa yang bayar ini semua? Pada akhirnya, rakyat yang ‘digebuk’ dengan pajak,” katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Penyelenggaraan pemilu terdekat pun dipastikan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," kata Jokowi seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 10 April 2022.

DPRD Kaltim Mendukung

Matahari mulai condong ke barat ketika Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menemui para demonstran yang sedari tadi berorasi. Di hadapan ribuan massa, Makmur menyatakan, DPRD Kaltim mendukung seluruh aspirasi Aliansi Mahakam.

“Kita harus kembali kepada konsitusi. Apalagi, perjalanan demokrasi kita selama ini diukir mahasiswa,” ucapnya kepada para peserta unjuk rasa.

Makmur lantas memberikan jaminan bahwa keinginan para mahasiswa akan disampaikan kepada DPR RI melalui surat. Sebagai jaminannya, ia meneken nota kesepahaman yang disodorkan Alinasi Mahakam. Kepada kaltimkece.id, Makmur mengatakan, surat dikirim dalam waktu dekat. “Kami akan atur dulu (surat menyuratnya) di sekretariat dewan,” katanya.

Menanggapi janji tersebut, Hasbi Moa menyatakan, aliansi akan mengawal komitmen DPRD Kaltim. Jika surat tersebut tidak disampaikan, ia mengancam bakal melakukan aksi lanjutan. “Kita tunggu dan beri waktu,” jelasnya.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Suwardi Sagama memberikan masukan untuk mahasiswa jika tuntutannya tidak diakomdir DPRD. Disebutkan ada dua jalur untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI. Selain bersurat langsung, juga bisa menyampaikan secara lisan. “Jangan berhenti, kawal terus isu ini. Sudah cukup kita dikangkangi dengan UU IKN, KPK, dan Omnibus Law,” serunya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Komisaris Besar Polisi Ary Fadli, memberikan apresiasi kepada Aliansi Mahakam karena demonstrasi berjalan kondusif dan tidak ricuh. Dalam mengamankan unjuk rasa ini, disiapkan 800 personel keamanan dari Korps Brigade Mobil, Kepolisian Daerah Kaltim, hingga TNI. “Kami melakukan pendekatan humanis seperti salat bersama dan berbagi bunga,” kata Kombespol Ary Fadli. (*)

Editor: Surya Aditya