KPK Periksa 11 Saksi Kasus Dugaan Suap di Kutim, Ada Sopir hingga Adik Kandung Ismunandar

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Jum'at, 24 Juli 2020

kaltimkece.id Dugaan suap terhadap Bupati Kutim nonaktif Ismunandar beserta enam tersangka lainnya terus didalami. KPK kembali ke Samarinda memanggil 11 saksi yang berkaitan dengan tersangka Ismunandar.

Jumat, 24 Juli 2020, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalukan pemeriksaan saksi-saksi tersangka Bupati Kutai Timur nonaktif, Ismunandar (ISM) dan enam tersangka lain. Seperti diketahui, ketujuhnya terlibat dalam dugaan kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutim 2019-2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat WhatsApp kepada kaltimkece.id, menyebut bahwa pemeriksaan bertempat di Mako Polresta Samarinda.

"Penyidik memeriksa beberapa orang saksi dari unsur PNS Pemkab Kutim terkait dugaan suap infrastruktur di Kutim. Atas nama tersangka ISM (Ismunandar) dan kawan-kawan", tulis Ali Fikri dalam pesan singkat itu.

Adapun 11 saksi khusus untuk tersangka ISM yang diperiksa meliputi PPK, staf, hingga pejabat di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim. Juga staf di Bapenda Kutim dan Pejabat Satpol PP Kutim. Ada juga PNS Dinas Kesehatan Kutim. Serta orang-orang dekat ISM dari adik kandung, sopir, hingga aide de camp atau ADC bupati Kutim nonaktif tersebut.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman membenarkan kegiatan pemeriksaan KPK tersebut. “Namun, saya juga tidak tahu apa materi pemeriksaan tersebut. Mereka (KPK) hanya minta fasilitas ruangan untuk pemeriksaan jadi kami siapkan. Kami juga siapkan pengamanan demi lancarnya pemeriksaan," terang Kapolresta Samarinda kepada kaltimkece.id.

Jumlah penyidik KPK diketahui antara empat hingga delapan orang. Bisa bertambah, bisa pula berkurang. Kendati demikian, berapa lama pemeriksaan berlangsung, Polresta Samarinda belum mengetahui. “Kami tidak diberitahu. Intinya kami hanya mengamankan,” imbuhnya.

Adapun duduk perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutim nonaktif Ismunandar adalah pemberian hadiah atau janji yang mencapai Rp 6,17 miliar. Total tujuh orang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Selain Ismunandar, ada ketua DPRD Kutim —sekaligus istri bupati— Encek Unguria Riarinda Firgasih, tiga kepala dinas di lingkungan pemkab, dan dua rekanan

Dalam penangkapan pada 2 Juli 2020 tersebut, KPK menemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta. Ada pula buku tabungan dengan rekening berisi Rp 4,8 miliar. Seturut itu pula, sebuah sertifikat deposito Rp 1,2 miliar. Jika ditotal, seluruhnya bernilai Rp 6,17 miliar.

Uang itu disebut sebagai hadiah atau janji dari sejumlah pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutim. Ismunandar disebut menerima 10 persen dari nilai kontrak. Beberapa di antaranya diberikan rekanan berinisial AM sebesar Rp 550 juta. Sementara dari DA, rekanan yang lain, sebesar Rp 2,1 miliar. Ada pula aliran dana dari rekening Mus selaku kepala Bapenda dengan perincian rekening Bank Syariah Mandiri Rp 400 juta, Bank Mandiri Rp 900 juta, dan Bank Mega Rp 800 juta.

Aliran uang bertajuk hadiah juga mengalir untuk membiayai keberangkatan Bupati dan kolega ke Jakarta. Pada 23-30 Juni 2020, KPK menemukan aliran dana dari Mus kepada Ismunandar sebesar Rp 510 juta. Uang ini disebut untuk pembayaran mobil Isuzu Elf yang dibeli di Samarinda. Termasuk tunjangan hari raya pada 19 Mei 2020 sebesar Rp 100 juta masing-masing untuk ISM, EU, Mus, Sur, dan ASW.

KPK juga menduga ada aliran Rp 125 juta yang disebut untuk membiayai kampanye Bupati. Dalam pilkada serentak 2020, Ismunandar semula bakal calon bupati berstatus petahana. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: