Maju-Mundur Rencana Rel Kereta Api di Kaltim

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Selasa, 20 Agustus 2019

kaltimkece.id Pembangunan rel kereta api di Kaltim adalah rencana lama yang pembangunannya masih tak jelas hingga kini. Kontrak investor habis September 2019. Tapi lahan pun masih belum bebas.

Kepada kaltimkece.id, Gubernur Kaltim Isran Noor membeberkan kendala dalam pembangunan jalur rel kereta api di Kaltim. PT Kereta Api Borneo (KAB) sebagai investor, belum mencatatkan progres berarti dalam realisasi proyek tersebut. Padahal, perizinan PT KAB berakhir September 2019.

Dengan waktu yang semakin dekat, nyatanya banyak lahan di lokasi pembangunan rel belum terbebaskan. Padahal itu juga bagian dari tanggung jawab PT KAB. Baik dari eksekusi maupun pembiayaan. Pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kaltim maupun Pemkab Penajam Paser Utara sebagai pihak berwenang, bertindak sebatas pendampingan.

Proyek pembangunan rel kereta api memerlukan nilai investasi yang ditafsir Rp 70 triliun. PT KAB pun dinanti menyelesaikan feasibility study untuk jadi acuan pembebasan lahan dan pembangunan rel. Celakanya, baik PT KAB maupun pemerintah Rusia terkesan main-main. Tak ada langkah serius dalam realisasi proyek.

Investor terkesan plin-plan. Kabarnya, keraguan itu dipicu harga batu bara yang terus anjlok. Nilai ekonomis pembangunan rel kereta api pun tergerus. PT KAB jadi berat melanjutkan proyek. Di sisi lain, pemerintah Rusia belum melihat perusahaan tambang di provinsi ini memproduksi batu bara dalam jumlah besar yang perlu memanfaatkan pelabuhan.

"Jadi salah satu pertimbangan pembangunan ini agak alot karena kepastian berapa jumlah batu bara di Kaltim. Pembangunan rel kereta api ini digunakan mengangkut batu bara. Untuk membuat rel kereta api, minimal harus mengangkut 20 juta metrik ton setahun. Jadi tinggal itu saja yang belum," terang Isran.

Jika mengacu angkutan minimal 20 juta ton, angka tersebut mestinya bukan hal yang sulit dipenuhi di Kaltim. Sebab mengacu riwayat produksi batu bara provinsi ini, pada 2017 saja, memproduksi 244 juta ton. Kaltim juga penyuplai 40 persen batu bara nasional dalam rentang waktu 2004-2017.

Tapi jika pertimbangannya adalah harga batu bara yang anjlok, sikap Rusia cukup beralasan. Seperti dilansir CNBC Indonesia, akhir pekan lalu harga batu bara adalah USD 69,8/metrik ton. Anjlok 6,23 persen dalam sepekan, nilai tersebut adalah yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

Meski demikian, Pemprov memastikan pembangunan rel kereta api terus dilanjutkan. Proyek ini terdiri dari dua jalur kereta api. Yakni jalur selatan sepanjang 203 kilometer dari Penajam Paser Utara, Kutai Barat, hingga perbatasan Kalimantan Tengah. Sementara jalur utara sepanjang 217 Km dari Kutai Kartanegara hingga Kutai Timur.

"Bagian jalur selatan itu di PPU sampai ke Kutai Barat, kemudian tembus ke Kalimantan Tengah. Kemudian di jalur utara itu dari Maloy ke Lubuk Tutung sampai ke Tabang," ungkap Isran Noor.

Rencana awalnya, produk batu bara atau kelapa sawit dari Kubar diangkut menggunakan kereta api menuju PPU. Konsep tersebut dimaksudkan agar perusahaan pertambangan tidak mengangkut sendiri-sendiri batu bara yang dimiliki. Baik melalui jalur sungai atau jalan darat.

Rencana rel kereta api yang menghubungkan Buluminung dan Kubar di perbatasan Kalteng, memiliki panjang sekitar 196 Km. Gubernur Kalteng, kata Isran, tidak masalah dengan proyek tersebut. Apalagi lantaran pembangunannya bertujuan sebagai distribusi baru bara. Kalteng bakal sangat terbantu, mengingat selama ini batu bara dari provinsi tersebut keluar melalui Kalimantan Selatan.

Lobi-Lobi Ketua DPD RI

Tanda tanya komitmen Rusia dalam proyek rel kereta api di Kaltim, rupanya dapat atensi para wakil rakyat di Senayan. Diungkapkan anggota DPD RI asal Kaltim, Muhammad Idris, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Rusia. Dari pertemuan tersebut, diupayakan agar kembali kerja sama pembangunan rel kereta api di Kaltim berlanjut.

Hasil pertemuan itupun langsung dapat tindak lanjut. Bahkan sudah mengemuka rencana peletakan batu pertama. Tak tanggung-tanggung, Presiden RI Joko Widodo turun tangan di seremoni tersebut. Recananya, peletakan baru pertama dilangsungkan di Penajam Paser Utara.

"Semoga membuahkan hasil untuk pembangunan Kalimantan lebih maju," ucapnya.

Menurut Idris, alasan kerja sama kembali dilanjutkan, karena kereta api menjadi kunci penghubung lima provinsi di Kalimantan. Selain pengangkut sumber daya alam, kelak alat transportasi tersebut bisa difungsikan sebagai angkutan manusia.

Kepada kaltimkece.id, Idris membeberkan bahwa pada akhir Agustus 2019, ketua DPD RI akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atas nama Pemerintah Indonesia dengan Kedutaan Rusia. Isi dalam nota kesepahaman tersebut adalah melanjutkan pengembangan pembangunan rel kereta api di Kalimantan. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang