Pangkalan Militer di PPU dan Kukar, Kunci Pengamanan Indonesia di Masa Depan

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Selasa, 03 September 2019

kaltimkece.id Komponen keamanan negara menjadi salah satu pertimbangan untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Segera setelah ditetapkannya sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara oleh Presiden Joko Widodo menjadi DKI berikutnya, pangkalan militer dibangun di kedua kabupaten tersebut.

Dikutip dari rmol.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, menuturkan bahwa Kukar akan dibangun pangkalan militer untuk TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan PPU dibangun pangkalan militer TNI Angkatan Darat. Lokasinya dekat rencana istana presiden.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer VI/Mulawarman Letkol Dino, memastikan dukungan pihaknya terkait rencana tersebut. Seiring ditetapkannya Kukar dan PPU sebagai IKN yang baru, sudah tentu menjadi garda terdepan pengaman negara. Pihaknya pun mesti lebih proaktif. “Akan kami dukung sepenuhnya,” ujarnya kepada kaltimkece.id.

Sebelumnya, pada 7 Agustus 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menyambangi Samboja, Kukar. Menumpangi Boeing 737 VIP milik TNI Angkatan Udara, Hadi sempat ditanya awak media soal kedatangannya terkait pemindahan ibu kota. Namun saat itu, Hadi beralasan bahwa kedatangannya ke Samboja untuk memantau lokasi Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI/Mulawarman di Amborawang.

Ideal di PPU

Menurut dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sony Sudiar, banyak pihak salah kaprah dengan rencana pembangunan pangkalan militer. Nyatanya, agenda tersebut bukan untuk memindahkan pangkalan militer. Melainkan membangun fasilitas pengamanan baru.

Hal itu juga jadi keharusan mengingat Kaltim digadang-gadang menjadi ibu kota baru. Apalagi pangkalan militer Indonesia saat ini di luar radar Bumi Etam. Armada barat ada di Jakarta. Sementara pertahanan di timur ada Surabaya. Nah, dengan pangkalan militer di tengah-tengah kedua pangkalan yang sudah ada, diharapkan turut menjadi penyeimbang. Fokus pertahanan negara juga bisa diperkuat.

“Di Kaltim fokus mengamankan ibu kota. Jakarta mengamankan sisi barat Indonesia, sementara pangkalan di Surabaya fokus ke timur Indonesia,” ujarnya.

Fokus memang ketentuan dalam mengamankan negara. Secara strategi militer, untuk melumpuhkan negara tentu target pertama adalah pusat pemerintahan. Karena itu penguatan di Kaltim mutlak direalisasikan.

Meski demikian, Sony punya pendapat berbeda dengan rencana yang kini mengemuka. Kekuatan maritim adalah potensial di Kaltim. Maka, justru yang paling layak adalah PPU. Di kabupaten inilah terdapat laut dan selat. “Terlebih Kaltim merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, dan mesti diberi fokus pengamanan,” terangnya.

Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah untuk dibenahi. Bukan sekadar membangun pangkalan militer baru. Yang juga mendesak adalah penambahan personel. Baik angkatan darat, laut, dan udara. Rasio penduduk Indonesia kini sekitar 270 juta, sedangkan personel baru 500 ribuan orang.

Banyak Ancaman

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga mengingatkan beberapa hal untuk diperhatikan. Dia melihat berjuta kombinasi potensi ancaman. Yang perlu diperhatikan adalah potensinya. Mulai kesenjangan jarak, agrarian, kebudayaan, investasi, dan energi.

“Selain itu, ada perbedaan strategi pertahanan antara Kalimantan dan Jawa,” ujarnya. Di Kalimantan mesti menerapkan strategi militer yang lebih dalam. Selain itu, potensi ancaman dari kemajuan teknologi, di antaranya rawan blokade teknologi musuh. “Salah satunya secara perangkat lunak dan jaringan masih bergantung vendor beberapa negara. Ini berpotensi mematikan layanan,” ujarnya.

Maka, pengembangan strategi pertahanan masa depan bisa dilakukan dengan mengandalkan kombinasi pertahanan dan penyerangan. Gabungan keduanya efektif menghambat musuh melaju masuk ke jantung IKN. “Dan mungkin sudah saatnya harus konsen dengan keamanan energi nuklir,” terangnya.

Beberapa kelemahan yang harus dilihat, jelas Connie, IKN perlu energi mumpuni. Perlu juga transportasi dan telekomunikasi yang kuat. Namun, biaya tak terduga yang diperlukan tentu sangat mahal. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang