Tiga Poin Paparan Isran Noor kepada Bappenas soal Pemindahan Ibu Kota

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Kamis, 01 Agustus 2019

kaltimkece.id Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) makin mendalami Kaltim sebagai calon ibu kota negara. Pada 5 Agustus 2019, dihelat pertemuan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor di Balikpapan.

Orang nomor satu Bumi Etam itu diminta mempresentasikan kesiapan Kaltim. Isran pun sejak jauh hari menegaskan kesiapan provinsi ini menyandang status ibu kota. Seperti diungkapkannya ketika ditemui kaltimkece.id pada Rabu, 31 Juli 2019.

Ada beberapa hal bakal dipaparkan. Poin pertama yakni kesiapan pemerintah dan masyarakat Kaltim. "Kedua soal lingkungan dan ketiga kondisi keamanan Kaltim. Itu saja akan saya presentasikan," terang Isran.

Sebelumnya, Pemprov telah menyerahkan detail teknis tentang Kaltim kepada Bappenas. Isran pun menegaskan kesiapan pemerintah dan masyarakatnya. Di mana pun lokasi daerah khusus ibu kota (DKI) yang baru nantinya, kata Isran, rakyat Kaltim komitmen mendukung. "Pokoknya saya menurut saja," sebutnya.

Menurut Isran, dipastikannya Kalimantan sebagai lokasi DKI kelak bukan hanya keuntungan daerah tertentu. Bukan pula kepentingan Kaltim semata. Secara lebih luas, program ini ditujukan untuk kepentingan bangsa.

Maka, Isran mempertahankan sikapnya yang tak gegabah. Apa yang disampaikan kepada Bappenas nantinya, mutlak berdasar kondisi riil di Kaltim. Pemprov sebatas memenuhi fakta-fakta yang dibutuhkan pemerintah pusat. “Saya juga tak akan membanding-bandingkan Kaltim dengan daerah kandidat ibu kota yang lain. Ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Dalam paparannya di seminar nasional bertajuk Kesiapan Kalimantan Timur Menjadi Ibu Kota Baru bagi Indonesia di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu pagi, 27 Juli 2019, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukian Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyampaikan tujuh kriteria utama lokasi ibu kota yang baru. Pertama adalah keberadaannya yang strategis. Secara geografis, berada di tengah Indonesia. Posisi ini juga merepresentasikan keadilan, mendorong percepatan pengembangan kawasan timur Indonesia.

Kriteria kedua adalah ketersediaan lahan luas milik pemerintah/BUMN perkebunan. Komponen ini bermaksud untuk mengurangi biaya investasi dari pembebasan lahan.

Ketiga yakni bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan, dan lahan gambut. Sedangkan keempat ketersediaan sumber daya air yang cukup. Juga bebas dari pencemaran lingkungan.

Kriteria kelima adalah kedekatan dengan kota eksisting yang sudah berkembang. Kondisi ini memungkinkan efisiensi investasi awal untuk infrastruktur. Misalnya dari akses mobilitas/logistik berupa bandara, pelabuhan, dan jalan. Ketersediaan pelabuhan laut menjadi komponen penting. Apalagi dengan status Indonesia sebagai negara maritim yang konektivitasnya didukung tol laut antar pulau. Efisiensi dari kriteria ini juga mendukung kebutuhan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Kriteria keenam adalah potensi konflik sosial yang rendah. Juga memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Dampak negatif juga harus minimal terhadap komunitas lokal.

Sedangkan kriteria ketujuh, atau terakhir, adalah pemenuhan perimeter pertahanan dan keamanan. Juga tak berdekatan dengan perbatasan negara.

Dalam sambutannya di seminar nasional tersebut, Rektor Universitas Mulawarman Masjaya mengklaim Kaltim memenuhi 90 persen kriteria yang ditetapkan. Persentase itu mengemuka dari pemaparan Bappenas yang diikutinya beberapa waktu lalu.

Diwawancara selepas memberikan paparannya, Tri Dewi Virgiyanti tak bersedia mengonfirmasi persentase yang disebutkan Masjaya. Kendati demikian, Bappenas diakui telah menyampaikan hitung-hitungan persentase ke beberapa pihak. Namun, daerah diingatkan tidak konfiden jika mendapat persentase tinggi. Kajian teknis tak sepenuhnya jadi dasar penetapan ibu kota. Keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Itupun masih harus melewati proses politik di DPR sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Bocoran dari Senayan

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, presentasi Gubernur Kaltim kepada Bappenas bakal jadi pertimbangan terakhir penetapan ibu kota. Apalagi lokasi ibu kota yang baru diumumkan pertengahan Agustus 2019. "Dari informasi A1 yang saya dengar, kans Kaltim paling kuat," ungkap Hetifah.

Dari kacamata perempuan dengan latar pendidikan bidang perencanaan kota dan wilayah tersebut, Kaltim juga memiliki keunggulan teknokratik atau menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya di negara industri oleh kelompok teknokrat. Keunggulan tersebut turut membuat Kaltim lebih diunggulkan dibanding kandidat provinsi lain. “Semangat yang harus dijaga, DKI yang baru adalah new hope. Jangan membuat kesalahan seperti Jakarta," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang