Strategi TPID Mengerem Inflasi yang Terus Menanjak, Adakan Pasar Murah hingga Hidupkan Lahan Eks Tambang

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Senin, 01 Agustus 2022

kaltimkece.id Sejumlah anggota tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan pejabat pemerintah daerah se-Kalimantan berkumpul di sebuah hotel di Banjarmasin, Selasa, 26 Juli 2022. Mereka melaksanakan rapat koordinasi wilayah bertema Meningkatkan Peran Kerja Sama Antar Daerah dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah.

Salah satu lembaga yang menjadi bagian dari TPID adalah Kantor Perwakilan Bank Indoensia (KPw-BI) Kaltim. Kepala kantor tersebut, Ricky Perdana Gozali, menjelaskan, rakorwil merupakan agenda tahunan TPID se-Kalimantan. Tujuan utamanya meningkatkan koordinasi dan sinergi sesama anggota tim sekaligus menyikapi perkembangan inflasi yang perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, pada triwulan kedua 2022, inflasi Kalimantan mencapai 4,97 persen (secara year on year atau yoy). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada kuartal pertama 2022 yang hanya 3,37 persen (yoy). Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah yang mencapai 6,40 persen (yoy) sedangkan terendah di Kalimantan Barat sebesar 4,31 persen (yoy).

Adapun Kaltim, pada triwulan kedua 2022 provinsi ini mencatatkan inflasi 4,38 persen (yoy). Sementara pada kuartal pertamanya 2,86 persen (yoy). Secara umum, inflasi tersebut bersumber dari peningkatan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

_____________________________________________________PARIWARA

Ricky Perdana Gozali menyebutkan, tiga komoditas utama yang mendorong peningkatan inflasi di Kaltim adalah cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah. Hampir 90 persen kebutuhan pangan di Kaltim disebut berasal dari luar daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Jakarta.

“Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemetaan potensi yang dapat menjadi mitra kerja antardaerah di Kaltim,” katanya.

Dia menambahkan, Kaltim memiliki beberapa kerja sama di bidang perdagangan pangan, baik di level pemprov dengan pemprov (G2G) maupun pelaku usaha dengan pelaku usaha (B2B). Di tingkat G2G, Kaltim disebut menjalin kerja sama dengan Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali. Sementara di tingkat B2B, Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda menjalin kerja sama dengan beberapa mitra bisnis.

Ricky merincikan, kerja sama tersebut dalam upaya mendatangkan beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras. Ada juga kerja sama di bidang pengembangan food estate. Ini untuk mengembangkan ketahanan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Kerja sama ini mencakup pertanian dan peternakan untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan pangan, khususnya komoditas daging ayam ras, di Kaltim,” urainya.

Hasil dari Rakorwil TPID se-Kalimantan, Ricky membeberkan, telah dipetakannya beberapa strategi pengendalian inflasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, akan dilakukan operasi pasar atau pasar murah, pengembangan urban pertanian atau digital pertanian, mendorong gerakan mengonsumsi cabai dan bawang olahan, termasuk mendorong diverifikasi pangan lokal seperti padi, jagung, serta kedelai.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Adapun strategi jangka menengah, akan dibentuk forum komunikasi distributor pangan strategis, melakukan manajemen pola tanam dan pengairan, serta penguatan fungsi penyangga pasokan melalui peran Badan Usaha Milik Daerah. Sementara strategi jangka panjangnya, dilakukan pemanfaatan lahan tidur dan revitalisasi lahan bekas tambang, replikasi tanam bibit untuk bawang dengan biaya yang lebih murah, serta penjajakan kerja sama dengan daerah yang lain. (*)

Editor: Surya Aditya