Menengok Potensi Ekonomi Areal Berhutan di APL Kutim dari KalFor Project

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Senin, 27 Desember 2021

kaltimkece.id Langit Sangatta sedang mendung ketika Jum’ah, 47 tahun, tiba di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur. Cepat langkah kaki perempuan berjilbab itu menuju sebuah ruang rapat. Setelah mengisi formulir kehadiran, Kepala Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, tersebut masuk dan duduk di depan layar proyektor.

Senin pagi, 20 Desember 2021, Jum’ah menghadiri acara kunjungan lapangan, pemantauan, dan evaluasi proyek hibah luar negeri dari Kalimantan Forest (KalFor) Project. Selain sahibulbait, kegiatan dihadiri sejumlah pejabat dari pusat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ada pula Pemkab Kutim selaku tuan rumah, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan desa seperti Jum’ah.

“Saya dari kampung. Berangkat pukul 12 malam. Subuh baru sampai di Sangatta bawa mobil sendiri,” tutur Jum’ah dengan mata terkantuk-kantuk kepada kaltimkece.id.

Dalam forum, Jum’ah menyampaikan potensi ekonomi desanya. Satu di antaranya adalah pariwisata seperti Goa Tapak Tangan, pemandian air panas, dan air terjun. Ada juga potensi di sektor perikanan air asin dan payau yang ramah lingkungan. Kemudian, tanaman obat yang dapat dibudidayakan.

“Saya mau semua bisa dimanfaatkan sehingga hasilnya dirasakan masyarakat,” seru Jum’ah seusai acara siang itu. Dia mengaku, masih ada beberapa masalah untuk mengelola potensi ekonomi desa. Sejumlah warga dilaporkan kerap berkonflik urusan lahan saat hendak becocok tanam.

“Belum lagi masalah tapal batas. Kami selalu koordinasikan masalah ini dengan pemerintah, LSM, serta akademikus,” urai Jum’ah.

Desa Batu Lepoq punya luas 66.351 hektare. Sebanyak 1.460 hektare di antaranya merupakan area kelola dan perlindungan atau area penggunaan lain (APL). APL adalah area di luar hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan. Penetapan APL tertuang dalam surat keputusan Kepala Desa Batu Lepoq bernomor 141/281/XI/2020.

“Dengan peraturan tersebut dan kerja sama dengan KalFor, akhirnya wilayah APL dapat dimanfaatkan masyarakat,” terang Jum’ah.

Proyek KalFor  di Kutim

Berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten, Kutim memiliki APL seluas 161.374 hektare atau setara dua kali wilayah Kota Samarinda. Jumlah tersebut tersebar di 82 desa. Satu di antaranya di Desa Batu Lepoq.

Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kutim, Sugiyono, membeberkan, sebagian besar lahan APL belum dimanfaatkan dengan baik. Di dalam APL terutama di wilayah konsesi perkebunan, masih banyak area berhutan yang dapat dimanfaatkan.

“Untuk bisa menggunakannya secara maksimal, diperlukan kerja sama banyak pihak sehingga lebih cepat hasilnya,” jelas Sugiyono kepada kaltimkece.id.

Berkolaborasi dengan KalFor adalah upaya Pemkab Kutim memaksimalkan APL. Kegiatan KalFor berbentuk hibah luar negeri melalui United Nation Development Programe yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan proyek ini adalah membangun dan mengelola hutan area bernilai konservasi tinggi (ABKT) di APL, terutama di area perkebunan.

“Kolaborasi seperti ini dapat membantu mengelola APL,” terang Sugiyono yang menjadi Focal Point KalFor dari Bappeda Kutim. 

Regional Facilitator KalFor Kaltim, Panthom Priyandoko, menjelaskan, kerja sama memanfaatkan APL di Kutim sudah berlangsung sejak 2018. Selain Desa Batu Lepoq, proyek KalFor berjalan di Desa Sempayau dan Desa Saka di Kecamatan Sangkulirang. Seluruh desa memiliki APL seluas 8.775 hektare ditambah APL di Taman Botani Kutim seluas 20,50 hektare. 

“Adapun kunjungan Bappenas ke Kutim untuk melihat dan mengevaluasi proyek kami selama ini,” jelas Panthom.

Pada tahun ini, sambungnya, kegiatan KalFor memasuki tahap kedua. Dimulai November 2021, secara umum tahap ini adalah pendampingan usaha desa dalam meningkatkan desa berbasis perlindungan di APL. Program tersebut selesai pada akhir Desember 2021.

“Intinya, meningkatkan nilai tambah ekonomi,” terang Panthom. Ada banyak kegiatan yang telah berjalan. Mulai pelatihan drone hingga aplikasi pemetaan GIS (geographic information system) dasar dan lanjutan. Semua untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa yang didampingi KalFor.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Evaluasi Bappenas di Kutim

Fungsional Perencanaan Ahli Muda, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas, Wahyudi Susanto, menjelaskan, ada empat fungsi Bappenas. Keempatnya yakni perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kajian.

“Bappenas tidak hanya merencanakan tapi terdapat fungsi yang lain,” kata Wahyu di kantor Dinas Kehutanan Kaltim, Rabu, 23 Desember 2021.

Kedatangan Bappenas ke Kutim, terang dia, untuk memantau proyek KalFor. Hasil dari pemantauan ini menjadi evaluasi Bappenas dan KLHK. Proyek ini disebut sebagai agenda pembangunan nasional. “Dana pembangunan ini, selain dari APBD, ada dari hibah luar negeri,” terangnya.

Wahyu menyebutkan, evaluasi hibah luar negeri didasari Peraturan Pemerintah 10/2011. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dari perencanaan sampai pelaksanaan proyek harus dilaporkan kepada pemerintah. “Itu berarti harus memantau, harus mengevaluasi, dan harus memberikan penilaian. Bagus atau tidak bagus,” terangnya.

Wahyu mengaku, hasil evaluasi sudah didapatkan secara umum. Namun demikian, ia belum bisa menyampaikan hasilnya karena mesti dikaji lagi. Hasil kajian akan disampaikan secara resmi kepada instansi yang bekerja sama, termasuk pemerintah provinsi dan Pemkab Kutim. “Biasanya, lima sampai enam hari kerja, hasil pemantauan sudah kami kirimkan,” kuncinya. (*)

Editor: Fel GM