Ketika Mahakam Ulu Membangun Ibu Kota, Permukiman Masa Depan yang Selaras dengan Alam

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 04 Desember 2020

kaltimkece.id Butiran embun pagi beterbangan di udara Sebenak. Hampir seluruh kawasan di ibu kota Mahakam Ulu di Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, tersebut, berupa semak belukar yang dikelilingi pepohonan dan bukit-bukit hijau. Kawasan ini dibelah jalan beraspal yang dibangun dua tahun lalu. Beberapa ladang padi dan pondok petani terhampar di kedua sisi jalan bersama rumah-rumah kayu. Di sebagian badan jalan, beberapa petugas sibuk memasang lampu penerang jalan bertenaga matahari. Sementara yang lain sibuk meratakan tanah berlumpur menggunakan ekskavator.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyiapkan 950 hektare lahan di Sebenak ini sebagai pusat perkotaan dan perkantoran. Menurut perencanaannya, pusat perkantoran itu dijadikan kota mandiri berwawasan lingkungan. Konsep tersebut diyakini cocok dengan keadaan geografis dan kearifan lokal di Mahakam Ulu. Sejak turun-temurun, penduduk kabupaten ini hidup berdampingan dengan alam.

“Posisi Mahulu sangat strategis di mata dunia karena tepat di jantung borneo. Konsep perkotaan ini akan menjaga hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Stephanus Madang, pada pengujung Oktober 2020.

Dari ketersediaan 950 hektare lahan, seluas 150 hektare di antaranya disiapkan sebagai pusat perkantoran bagi 27 organisasi perangkat daerah. Pada tahap awal, dibangun kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor Badan Penelitian, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Daerah. Progres pembangunan tiga kantor itu sudah mencapai 70 persen.

“Untuk kantor bupati, sudah terbangun bagian atap. Tinggal selesaikan bagian dalam,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahakam Ulu dalam wawancara terpisah, pertengahan Oktober 2020.

Pembangunan pusat pemerintahan adalah hal yang lumrah bagi daerah otonomi baru (DOB) seperti Mahakam Ulu. Sejumlah kabupaten di Kaltim pada awal status DOB telah membangun pusat pemerintahan seperti ini. Contoh paling dekat ialah Kutai Barat yang berdiri pada 1998. Di kabupaten induk Mahakam Ulu tersebut, kantor-kantor pemerintahan berdiri di tengah kota Sendawar.

Contoh yang lain adalah Kutai Timur. Perkantoran pemerintahan termasuk gedung DPRD dibangun di satu hamparan yang bernama Bukit Pelangi di Sangatta. Sementara itu, pemandangan yang sama juga hadir di Penajam Paser Utara. Kabupaten pemekaran dari Paser ini membangun kompleks gedung pemerintahan di Kilometer 8 jalan poros PPU-Paser.

Di seluruh pusat-pusat pemerintahan tersebut, perekonomian meningkat. Berbagai macam usaha tumbuh untuk mendukung perkantoran pemerintah. Usaha seperti rumah makan, warung, toko alat tulis dan kantor, berkembang dengan cepat sebagai efek berganda dari hadirnya kompleks pemerintahan.

Kembali ke Sekretaris Daerah, dari 950 hektare lahan di Sebenak yang disiapkan sebagai pusat pemerintahan, sekitar 800 hektare di antaranya diperuntukkan buat pembangunan fasilitas publik. Fasilitas tersebut berupa penunjang bagi warga kota yang terdiri dari ruang terbuka hijau, alun-alun, area pemakaman, pasar, perumahan, tempat berniaga, dan fasilitas yang lain.

“Jadi, pusat perkantoran menjadi milik publik sehingga mendekatkan masyarakat dengan pemerintah,” terang Madang yang sebelum menjabat sekretaris daerah adalah kepala Badan Penelitian, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Daerah Mahulu.

Konsep berwawasan lingkungan diterapkan pula untuk menunjang kebutuhan dasar listrik dan air warga di perkotaan baru. Madang mengatakan, sempat dibuat penelitian kecil yang menunjukkan bahwa kebutuhan air minum olahan bisa memanfaatkan Sungai Mahakam maupun sungai kecil di sekitar kawasan. Adapun ketersediaan listrik, sambung dia, bisa memanfaatkan energi mikro hidro dari air terjun di dekat lokasi ini. Bisa pula memanfaatkan sumber energi terbarukan lain seperti matahari.

“Meski demikian, perlu studi yang lebih komprehensif mengenai hal ini,” jelasnya. 

Perkotaan yang dirancang agar penduduknya hidup selaras dengan alam memerlukan studi analisis dan kajian mengenai dampak lingkungan. Madang mengatakan, dokumen lingkungan tersebut sudah dikerjakan. Pemkab Mahulu menjamin, tidak akan membangun perkotaan baru di lahan yang rentan bencana alam seperti banjir maupun tanah longsor.

“Rencana tata ruang tetap kental dengan konsep pembangunan hijau berkelanjutan. Kami tetap mempertahankan kontur berbukit yang dikelilingi pohon. Tidak dibabat habis. Habitat alam dan keanekaragaman hayati tetap dipertahankan,” jelasnya.

Jalur Pendukung Hasil Bumi

Pusat perkantoran, perumahan, dan niaga di Mahakam Ulu ini berdiri tidak jauh dari Sungai Mahakam. Meskipun tidak jauh, kawasan perkotaan selama ini bukan wilayah rentan banjir. Jarak yang tidak terlampau jauh antara perkotaan dan jalur sungai menyebabkan posisinya strategis. Semakin strategis lagi karena di sisi darat, perkotaan ini dekat jalan poros Trans-Kalimantan.

“Pembangunan kota barang tentu memikirkan perkembangan dan kemajuan zaman pada masa depan. Perkotaan dan permukiman semakin bergeser ke sisi darat,” jelasnya.

Madang yakin, kehadiran pusat perkantoran dan perkotaan baru bukan hanya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Perekonomian masyarakat sekitar pun akan merasakan dampaknya. Pusat perkotaan baru bakal dilengkapi banyak akses darat yang menghubungkan kota dan ladang-ladang warga. Peladang di sekitar sabuk hijau perkotaan bisa memanfaatkan jalur poros tersebut untuk membawa hasil panen. Perlahan-lahan, warga di sekitar perkotaan baru akan beralih dari sistem ladang gilir menjadi menetap.

Kondisi tersebut harus segera diantisipasi. Seiring perubahan pola berladang, keperluan sertifikasi lahan akan meningkat. Pemerintah kabupaten berharap, ketika program sertifikasi lahan telah berjalan, masyarakat tidak lantas menjual tanah tersebut. Sertifikat itu justru bisa dijadikan modal usaha dengan mengajukan pinjaman ke perbankan.

“Jadi bukan dijual ke sana-sini sampai akhirnya tidak punya kebun,” tutup Madang. (*)