Ketika Terang Makin Panjang di Perbatasan, Pengeluaran Warga Berkurang, Kas Daerah Bertambah

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Kamis, 17 Maret 2022

kaltimkece.id Jam di dinding menunjukkan pukul 18.00 Wita. Imang Kalet bergegas menaiki tangga di depan rumahnya menuju koridor utama di lantai dua. Di ujung lorong bangunan berdinding kayu Aru itu, Imang yang gerah usai beres-beres rumah segera membuka baju dan menusuk staker kabel enam kipas angin ke lubang aliran listrik. Angin semilir berhembus di sepanjang lorong utama yang mengapit 12 pintu kamar tamu rumah sekaligus penginapan miliknya itu. Cahaya putih bohlam lampu listrik yang baru saja ia nyalakan segera menggantikan terang cahaya matahari yang baru saja tergelincir di ufuk barat. 

Dari beranda lantai dua penginapan bernama Pirda yang terletak di Kampung Tiong Ohang itu terlihat cahaya lampu bersinar di berbagai sudut kampung. Sudah hampir setahun ini tak terdengar lagi raungan mesin pembangkit listrik untuk penerangan di kala malam. 

Sejak Agustus 2021, kampung yang terletak di Kecamatan Long Apari itu merasakan aliran listrik PLN menyala sepanjang 12 jam per hari. Persisnya di mulai pukul 18.00 – 06.00 Wita. Sejak itu, pria 52 tahun ini mulai merasakan perekembangan signifikan sepanjang bermukim di kawasan yang berbatasan dengan Negeri Jiran Malaysia ini. 

Kemajuan itu tidak diraih dalam semalam. Perjuangannya merentang panjang hampir seumuran kabupaten paling bungsu di Bumi Mulawarman yang kini menginjak usia ke delapan. 

Kepada kaltimkece.id, Imang menceritakan awal mula listrik PLN masuk ke kampungnya. Di Tahun 2014, ketika Kabupaten Mahakam Ulu baru berusia setahun berhembus isu 10 desa di Kecamatan Long Apari hendak bergabung ke Malaysia. Isu itu pun menjadi perbincangan nasional dan daerah. Pemerintah pusat dan kabupaten yang kala itu masih berstatus Daerah Otonomi Baru (DOB) itu menggelar kunjungan kerja ke Kecamatan Long Apari sekira akhir Oktober 2014.          

Imang masih ingat, kala itu Wakil Gubernur Kaltim periode 2013-2017, almarhum Mukmin Faisal didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Rusmadi Wongso – kini Wakil Wali Kota Samarinda beserta jajaran DPRD Kaltim dan TNI/Polri datang dan menginap di penginapannya. Kepada para pejabat tinggi provinsi itu, Imang dan tokoh masyarakat lainnya menceritakan suka duka dan permintaan warga di perbatasan. 

“Kala itu kami diminta menyampaikan keluhan. Satu di antaranya listrik,” kenang Imang kepada kaltimkece.id, Kamis, 3 Maret 2022 di penginapannya yang terletak di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari. 

Setibanya di Samarinda, Mukmin kali itu langsung memimpin rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Mahulu MS Ruslan di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 3 November 2014. Mengutip laman Pemprov Kaltim, rapat kali itu membahas persoalan utama warga di perbatan. Di antaranya ; telekomunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial ekonomi. 

Rapat kali itu juga memutuskan sejumlah perencanaan yang akan dikerjakan ke depan. Hampir semua persoalan utama mendapat solusi. Baik jangka pendek maupun panjang. Mulai dari pembangunan rumah sakit di perbatasan, menara telekomunikasi, bandara, beasiswa. Sampai listrik. 

“Tak lama setelah pertemuan itu, listrik menyala enam jam di kampung,” ujar Imang sembari menunjukkan figura kunjungan para pejabat tinggi Kaltim yang terpampang di koridor utama penginapannya di lantai dua. 

Perjuangan Listrik 12 Jam Per Hari

Pemerintah Kabupaten Mahulu di bawah kepemimpinan Bupati Bonifasius Belawan Geh menyadari layanan listrik yang semakin panjang sudah lama diimpikan warga di perbatasan. Sejumlah langkah dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan warga di beranda negara. 

Di periode pertama masa jabatannya, bupati berhasil membuat beberapa kampung di ibu kota kabupaten Mahulu dialiri listrik 24 jam. Beberapa langkah diambil. Mulai dari hibah pembangkit listrik kepada PLTD Ujoh Bilang sampai membangun jaringan kelistrikan. Tak sampai di situ, lewat program prioritasnya yakni Alokasi Dana Kampung (ADK), warga di sejumlah kampung bisa membeli mesin pembangkit listrik skala kampung.  

Sementara di periode kedua, bupati berhasil menunaikan komitmennya menambah layanan listrik di kecamatan lainnya. Sebulan setelah dilantik, bupati langsung menyambangi manajemen PLN Kaltimtara di Balikpapan. Pada pertemuan tanggal 14 April 2021 kala itu, bupati memaparkan program elektrifikasi di sejumlah kampung di Mahulu. Dalam pertemuan itu bupati menyampaikan elektirfikasi di kampung-kampung merupakan program utama Pemkab Mahulu guna menyejahtrakan rakyat di Bumi Urip Kerimaan. 

“Hal ini sejalan dengan program pembangunan Pemkab Mahulu, untuk mewujudkan impian masyarakat di perkampungan dengan penerangan listrik 24 jam atau paling tidak 12 jam hingga ke wilayah pelosok se-Kabupaten Mahulu,” tutur Bupati Bonifasius kala itu. 

Perjuangan bupati definitif pertama di Bumi Urip Kerimaan tak sia-sia. Empat bulan selang pertemuan, PLN Kaltimtara mengumumkan peresmian jaringan listrik di 24 desa terpencil dan juga Peresmian peningkatan jam operasi untuk 15 titik Unit Layanan Desa (ULD) yang tersebar di Kaltim dan Kaltara. Peresmian secara daring pada Kamis, 19 September 2022 itu diumumkan langsung oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PLN (Persero) Muhammad Ikbal Nur. 

Di Kabupaten Mahulu, dua ULD di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari yang yang sebelumnya beroperasi sekitar enam jam lebih ditingkatkan menjadi 12 jam per hari. Perinciannya, ada tujuh kampung di Kecamatan Long Apari yang merasakan listrik 12 jam. Di antaranya ; Kampung Tiong Ohang, Naha Buan, Tiong Bu’u, Long Kerioq, Long Penaneh I, Long Penaneh II dan Long Penaneh III. Sementara, di Kecamatan Long Pahangai, ada di Kampung Long Pahangai I dan Long Pahangai II

Sebagai gambatan, ULD di Kecamatan Long Apari, memiliki daya mampu 480 Kw dan beban puncak mencapai 192 kW. Dengan cadangan daya mencapai 288 kW, tak menutup kemungkinan seiring dengan penguatan jaringan ketenagalistrikan, akan semakin banyak kampung yang menikmati listrik 12 jam di masa mendatang.   

“Tentunya harapan kita ke depan kepada pihak PT PLN bisa ditingkatkan lagi menjadi 24 jam,” tambah Bupati. 

Pengeluaran Berkurang Kas Daerah Bertambah

Kembali ke pemilik penginapan Pirda – Imang Kalet. Imang mengaku sejak listrik menyala 12 jam per hari usahanya kian berkembang dan dan omzetnya bertambah. Sebab, salah satu pengeluaran utama penginapannya yakni listrik dari mesin pembangkit pribadi jauh berkurang. 

Sebelum ada listrik 12 jam per hari, Imang mengaku harus merogoh kocek sekitar Rp 1,6 juta per bulan untuk biaya bahan bakar pembangkit listrik di penginapannya. Perinciannya, mesin berkekuatan delapan Paarden Kracth (PK) miliknya meminum bensin sebanyak delapan liter untuk enam jam. 

Dengan rata-rata harga bensin premium di kampungnya kala itu sebesar Rp 7 ribu per liter, Imang harus mengeluarkan paling tidak Rp 56 ribu dalam semalam untuk bahan bakar. Dalam sebulan, ia harus merogoh kocek sebesar Rp 1,6 juta. Itu belum termasuk isi ulang oli setiap dua bulan sekali sebanyak 2,5 liter. Per liter dibanderol Rp 65 ribu. Dengan asumsi itu, untuk dua bulan Imang harus mengeluarkan biaya Rp 162,5 ribu untuk oli dan bensin Rp 3,2 juta. Ditotal Rp 3,36 juta. 

“Biaya itu belum termasuk kalau kita gunakan siang hari,” imbuhnya.

Ketika listrik PLN sudah menyala 12 jam dari pukul 18.00 sampai 06.00 Wita, pengeluaran Imang untuk mendapat listrik berkurang hampir lima kali lipat. Ia tak perlu lagi menggunakan mesin genset ketika malam hari. Hanya sesekali jika diperlukan digunakan ketika siang hari. Imang mengungkapkan saat ini rata-rata tagihan listrik PLN untuk penginapan dan rumahnya kurang lebih Rp 500 ribu-an selama dua bulan. Atau sekira Rp 250 ribuan per bulan. 

"Lebih enteng sekarang, jauh, jauh memang. Karena kalau rumah biasa semalam lima liter, tapi ini 'kan rumah dan penginapan, besar dayanya pakai genset," urainya. 

Dampaknya langsung terasa. Sejak listrik PLN hadir 12 jam per hari, pendapatan kotor usahanya bisa mencapai Rp 100 juta setahun. Dengan omzet yang mulai meningkat, perlahan-lahan pengusaha Penginapan Pirda terus meningkatkan setoran pajak usaha perhotelan ke kas daerah. Sebagai informasi tarif menginap per malam di penginapan itu sebesar Rp 275 ribu termasuk pajak. 

"Jadi tiap ada yang sewa langsung di potong pajaknya Rp 25 ribu per malam. Ya, biasanya ramai pas acara musim politik atau acara pemerintahan," tutup Imang. 

Dilengkapi : Nalendro Priambodo

Editor : Nalendro Priambodo