Di Jakarta Sudutkan KPK, PMII Samarinda Pilih Ikuti Idealisme

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Selasa, 24 September 2019

kaltimkece.id Gelombang mahasiswa berunjuk rasa di berbagai penjuru negeri karena membela Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun tidak demikian dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi tersebut malah menyudutkan KPK. Menuduh lembaga antirasuah tersebut tebang pilih menangani kasus.

Pengurus Besar (PB) PMII sampai mengirimkan surat edaran ke pengurus cabang. Memberi instruksi aksi sama dilakukan di daerah. Mengangkat isu KPK yang cenderung tebang pilih. Termasuk kekecewaan atas penetapan mantan Menpora, Imam Nahrawi, sebagai tersangka kasus suap penyaluran dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.

Pembelaan PMII terhadap Imam Nahrawi jelas bukan tanpa alasan. Politisi PKB tersebut berlatar belakang Nahdliyin. Saat kuliah, Imam juga tergabung dengan PMII. Sempat terpilih sebagai ketua umum PMII Jawa Timur.

Meski demikian, isu yang mengemuka di level nasional, tak memengaruhi sikap Pengurus Cabang PMII Samarinda. Seperti disebutkan Ketua PC PMII Samarinda, Ajie Faisal. PMII Samarinda diklaim masih mempertimbangkan dan mengkaji lebih mendalam instruksi yang diturunkan ke seluruh PMII se-Indonesia.

Menurut Faisal, PMII Samarinda cenderung menjaga independensi. Juga mendukung proses hukum yang berlaku. Ia mengakui, dalam hal ini, PMII Samarindaberbeda pandangan dengan sikap PB PMII.

Penolakan PMII Samarinda memang tak disampaikan secara resmi kepada seluruh anggotanya. Melainkan sebatas pemberitahuan via aplikasi perpesanan WhatsApp. Bahwa PMII Samarinda tidak mengikuti arahan PB PMII.

Menurut Faisal, gerakan tersebut sangat politis. Isu yang diangkat juga tidak berdasar."Poin pentingnya, saat ini kami lebih mempertahankan idealisme. Bahwa kami punya pandangan tersendiri. Intinya kami berbeda pandangan dengan PB PMII. Sedikit berbeda untuk turun aksi," ungkapnya.

Malah, PC PMII Samarinda lebih memberi perhatian terhadap penolakan UU KPK yang baru direvisi. Organisasi menyadari revisi tersebut sangat melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Termasuk independensi KPK yang dapat diatur dan dicampuri pemerintah. Pergerakan KPK jadi tak leluasa memberantas korupsi.

Meski demikian, PMII Samarinda ditegaskan tetap mendukung Imam Nahrawi. Namun penguatan untuk Imam dilakukan dengan cara lain. Bagi Faisal, kasus yang menjerat mantan menpora tersebut, dijalankan sesuai proses hukum yang berlaku.

Apalagi kasus masih tahap penyelidikan. Bila nantinya ditetapkan bersalah, ia berharap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Namun bila tidak bersalah, PMII Samarinda akan melakukan pembelaan secara hukum.

"Karena kita negara hukum, apabila tidak bersalah, tentunya akan kami bela. Tapi jangan lewat aksi. Kami sangat tidak sepakat kalau melewati aksi. Karena kami punya arah sendiri. Kita negara hukum, maka lewat hukum saja kami membela," ucapnya.

Pihaknya tak mau ambil pusing jika kelak langkah yang diambil dianggap sebagai pertentangan. Apabila teguran dilayangkan ke organisasi, PMII Samarinda akan memberikan dasar penolakan.

Disebutkan Faisal, instruksi PB PMII menggelar aksi pada Senin, 23 September 2019. Namun begitu, diketahui tidak sepenuhnya instruksi dilaksanakan PMII se-Indonesia. Malah mendapat pro dan kontra. Sebagaimana diketahui, surat instruksi bernomor 391.PB-XIX.02/147.A-1.09.2019, mengarahkan seluruh kader PMII menggelar aksi di tempat strategis daerahnya masing-masing.

Selain Samarinda, PMII Kukar dan Kutim juga diketahui menolak instruksi. Sedangkan PMII Kaltim lebih mendukung proses hukum yang dijalani Imam Nahrawi. Adapun dalam aksi ribuan mahasiswa di DPRD Kaltim sebagai pembelaan terhadap KPK, PMII memilih tak terlibat. Kader yang ikut turun di aksi tersebut, sebatas mengatasnamakan perguruan tinggi masing-masing. "Jadi, tidak mengatasnamakan PMII Cabang Samarinda," ungkapnya.

Dalam waktu dekat PMII Samarinda disebut akan melaksanakan aksi demonstrasi. Namun, dipastikan unjuk rasa tersebut di luar konteks Imam Nahrawi maupun persolan KPK. Pihaknya memilih berhati-hati menggelar aksi. Membaca peta politik saat ini, organisasi mahasiswa dinilai rawan ditunggangi. (*)

Editor: Bobby Lolowang