Pendidikan
Pemprov Kaltim Siapkan Rp 90 Miliar untuk Internet Pelajar dan Mahasiswa Belajar Daring
Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Telkomsel untuk menyuplai internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa. (humas pemprov kaltim)
Belajar daring di tengah pandemi menuntut besaran kuota internet yang tak sedikit. Tak semua bisa memenuhi.
Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Sabtu, 22 Agustus 2020
kaltimkece.id Sejumlah solusi dikemukakan mengatasi persoalan belajar daring selama pandemi. Beratnya ongkos memenuhi kuota internet agar tetap mendapat pelajaran dari rumah, segera mendapat back up dari berbagai sumber. Termasuk APBD Kaltim.
Ketua Komis IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub, mengapresiasi rencana Pemprov Kaltim mengalokasikan subsidi kuota internet. Dikabarkan ada 677 ribu pelajar dan mahasiswa Kaltim bakal menikmati fasilitas gratis tersebut.
Sejauh ini, Pemprov Kaltim menjajaki kerja sama dengan PT Telkom Indonesia Wilayah Kaltim terkait bantuan paket data tersebut. Estimasi besaran subsidi disiapkan masih dimatangkan. Berkisar Rp 31 miliar hingga Rp 90 miliar. Tergantung seberapa lama masa darurat Covid-19.
Rusman menilai langkah ini bukti Pemprov dan DRPD Kaltim menangkap dan menjawab kebutuhan mendasar pembelajaran daring selama pandemi Covid-19. Sejauh ini, Pemprov Kaltim sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, Selasa, 11 Agustus 2020 lalu.
Acara yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, kompleks kegubernuran ini dihadiri pimpinan perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan seluruh Kaltim. “Kami di Komisi IV sangat setuju,” ucap Rusman kepada kaltimkece.id, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Meski sudah ada surat perjanjian kerja sama, Ketua Komisi IV yang membidangi 14 bidang kesejahteraan masyarakat, salah satunya pendidikan ini, memberi catatan. Utamanya terkait pendataan yang jelas soal kriteria yang berhak menerima bantuan. Sebab, kewenangan SD dan SMP berada di dinas pendidikan kabupaten/kota. SMA,SMK dan SLB berada di provinsi. Begitu pula bantuan ke perguruan tinggi.
Rusman mengingatkan, agar bantuan yang akan digulirkan Pemprov Kaltim didahului pemetaan yang jelas. Siapa saja wajib memberi subsidi dan penerimanya agar tak tumpang tindih. Apalagi telah keluar Permendikbud No 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS (bantuan operasional sekolah) Reguler. Di dalamnya mengatur ketentuan bahwa dana BOS bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.
Dalam pasal 9A beleid itu disebutkan, bawah selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-10 yang ditetapkan pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Pembiayaan itu dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di rumah. Ketentuan penggunaan dana BOS reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.
“Kita harus punya maping yang jelas. Harus konkret biar enggak tumpang tindih,” ucap Rusman. “Harus ada kerja sama dan koordinasi juga antara rektor dan pemerintah kabupaten/kota juga,” sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.
Teknis Masih Digodok
Sejauh ini, terdapat beberapa mode pengalokasian dana BOS reguler untuk pembelian kuota internet skala massal. Disdik Samarinda contohnya. Di beberapa SD dan SMP binaannya sudah mengalokasikan Rp 5 juta tiap bulan per sekolah untuk membeli paket data jumbo sebanyak 1.250 gigabyte. Paket data itu, dibagikan gratis ke tiap siswa dan pengajar untuk belajar daring.
Sekolah yang kelebihan atau kekurangan paket bisa saling berbagi paket data. Kuota internet super jumbo ini bisa direalisasikan berkat kerja sama dengan Telkomsel. Sementara di Disdik Balikpapan, mengklaim memiliki program bagi-bagi kuota. Diperuntukkan tenaga pendidik dan siswa keluarga miskin. Nominalnya untuk guru Rp 125 ribu dan siswa Rp 75 ribu.
Secara umum Gubernur Kaltim, Isran Noor menjelaskan bahwa PT Telkom Indonesia sudah memberikan diskon berdasarkan klaster antara 50 sampai 70 persen. Sementara, sisanya akan dibantu pembiayaannya melalui APBD perubahan 2020. Belum ada penjelasan lanjutan terkait berapa nominal diskon dan soal klaster itu. Yang pasti, Isran berharap bantuan ini bisa mendorong pemerataan pendidikan selama pandemi Covid-19.
“Anggaran di APBD perubahan 2020 membantu siswa dan mahasiswa menggratiskan kuota internet bekerjasama dengan PT Telkomsel, nilainya kurang lebih Rp 90 miliar,” ucap Isran setelah upacara peringatan kemerdekaan RI ke-75 lalu.
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Telkomsel sedang membahas teknis pembagian alokasi kuota internet. Disebutnya, bantuan pendanaan dari Pemprov Kaltim ini adalah tambahan dari dana BOS reguler yang dikelola masing-masing sekolah.
“Mekanismenya akan dibicarakan dalam waktu dekat. Yang jelas, anggaran sudah kita sediakan,” kata Hadi diwawancarai setelah peresmian Masjid Nurul Mu’minin, Kamis, 20 Agustus lalu.
Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan, sejauh ini SMA,SMK dan SLB di Kaltim sudah mengalokasikan dana BOS reguler untuk pembelian kuota internet. Sementara, soal tambahan subsidi dari Pemprov Kaltim belum sampai pembahasan nominal per orang. Disebutnya, angka Rp 90 miliar masih perkiraan. Saat ini terus dihitung berapa jumlah siswa swasta maupun negeri guna mengetahui angka riil agar mempermudah perhitungan penyaluran bantuan kuota internet gratis. (*)
Editor: Bobby Lolowang
Baca juga laporan kaltimkece.id lainnya mengenai problematika belajar daring selama pandemi di bawah ini.
Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
