Bedah Visi-Misi Kandidat Wali Kota, Gagasan Masih Permukaan, Belum Ada Gebrakan

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Minggu, 26 Januari 2020

kaltimkece.id Andi Harun duduk diapit Sarwono dan Zairin Zain di atas panggung ketika mulai berbicara visi dan misi. Di depan ketiga bakal calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda itu, duduk sejumlah panelis dari lembaga nonpemerintah dan akademisi. Para panelis membedah visi dan misi ketiga kandidat dengan tajam.

Ahad, 26 Januari 2020, Persatuan Wartawan Indonesia Kaltim mengadakan diskusi publik yang melibatkan bakal calon pemimpin Samarinda. Dari semua yang diundang, hanya tiga nama tadi yang datang dalam diskusi di lantai 10 Hotel Selyca Mulia.

Lima panelis adalah Haris Retno, akademikus Fakultas Hukum dan Hairil Anwar dari Fakultas Ekonomi Unmul. Ada pula Dinamisator Jatam Kaltim Pradharma Rupang, Direktur Pokja 30 Buyung Marajo, dan Yohana Tiko selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kaltim.

Ada tiga pokok masalah kota yang menyita pembahasan panjang yakni banjir, pertambangan, dan tata kota. Zairin Zain, yang tampil bersama “pasangannya”, Sarwono, membeberkan strategi mengatasi banjir.

Zairin menjawab pertanyaan Tiko dari Walhi Kaltim dengan kurang spesifik. Ia hanya menjelaskan mengenai pentingnya normalisasi Sungai Karang Mumus lewat pelebaran hingga 6 meter dan pengerukan sedimentasi yang mengganggu aliran air. Di hulu bendungan Benanga, Zairin menilai perlu direboisasi agar air permukaan pembawa sedimentasi tak mendangkalkan daerah aliran sungai.

“Izin pengembang juga harus diawasi. Kalau mau membangun, harus diawasi drainasenya," ucap pria yang pernah menjadi penjabat wali kota Samarinda ini.

Dalam perspektif Walhi Kaltim, banjir menahun di Kota Tepian tak bisa sekedar diselesaikan lewat program infrastrukur semata, semisal drainase. Harus dibarengi penguatan ruang terbuka hijau (RTH) Samarinda sebagai daerah penyerap air dan ekologi lainnya.

“Saat ini, RTH Samarinda hanya 0,9 persen. Banyak pembangunan di atas daerah resapan air. Mampu tidak sediakan RTH 30 persen?”

Pertanyaan Walhi ini tidak dengan tegas dijawab “mampu” atau “tidak mampu.”

Pradarma Rupang dari Jatam mendapat giliran bertanya kepada Sarwono. Menurut Rupang, Samarinda selama satu dekade terakhir seolah berjalan autopilot. Pemkot maupun DPRD (Sarwono adalah anggota DPRD Samarinda tiga periode) tak bisa berbuat banyak. Lahan kota beralih fungsi menjadi tambang batu bara. Anak-anak mati di lubang bekas tambang.

"Apa jaminan Anda tak akan gagal seperti pemimpin yang sebelumnya?”

Sarwono berdalih, kewenangan pemkot terbatas. Tata kelola pertambangan batu bara, kewenangannya sudah diambil alih provinsi. Namun, mantan politikus PKS ini mengatakan, masih banyak yang belum bisa diselesaikan, salah satunya kewajiban reklamasi.

Tak puas dengan jawaban itu, Rupang kembali bertanya. Bersuara seperti orator demonstrasi, Rupang menantang Sarwono melampaui kebijakan yang diambil Wali Kota Balikpapan. Di kota tetangga, kata Rupang, Perda 12/2012 tentang RTRW Balikpapan menetapkan 52 persen wilayah kota sebagai kawasan lindung.

“Balikpapan juga berani tak membuka tambang batu bara. Apakah Anda berani?” Rupang melanjutkan, “Kalau hanya (fokus) di drainase, Anda gagal. Peradaban kota ini bakal jadi kota air bukan kota budaya.”

Sarwono tidak menjawab tuntas pertanyaan ini. "Kami tidak punya kewenangan soal izin pertambangan batu bara (itu di provinsi)," jawab Sarwono berdiri di podium. Waktu ia menjawab, sama seperti kandidat yang lain, memang tidak banyak.

Pertanyaan serupa disampaikan kepada Zairin Zain. Ia menjelaskan Perda RTRW di Balikpapan yang sebenarnya bisa ditiru Samarinda. Sayangnya, ia sebut, ada kondisi yang ‘keterlanjuran'. Seharusnya, tidak boleh ada tambang yang dibuka 5 kilometer dari pusat pemerintahan. Apalagi dekat permukiman.

"Kalau ditanga berani, kami berani karena izin tambang direkomendasikan pemerintah kota. Jangan lagi buat izin dekat permukiman.

Dulu (ketika Zairin menjabat kepala Bappeda Kaltim), pemprov menutup 800-an izin tambang," katanya.

Pembahasan berlanjut mengenai tambang ilegal. Zairin sebatas menjawab perlu reklamasi lahan eks tambang dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. "Saya tidak berani sebut yang ini (tambang ilegal). Intinya, sinergi yang penting," ujarnya.

Di pertanyaan sama, Andi Harun menekankan perlunya sinergi dengan aparat penegak hukum mengenai tambang ilegal. "Pemimpin memang tidak boleh kalah dari penjahat," gantian Andi Harun menjawab.

Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim ini juga menyinggung penanganan banjir. Namun, Andi Harun menyampaikan gagasan secara umum yang sudah sering didengar publik. Sebagai contoh, normalisasi sungai, penguatan bendungan Benanga, dan membuat sebuah instansi yang fokus menangani banjir. Andi Harun menilai, penanganan banjir harus diserahkan kepada ahlinya. Samarinda memerlukan desain penataan air yang disusun orang-orang berkompeten. Tugas wali kota nanti adalah melaksanakannya.

Haris Retno dari Unmul yang mengamati paparan bakal calon menilai, program penanganan banjir tak melulu infrastruktur. Perlu melihat izin-izin lingkungan yang bersesuaian dan memiliki daya dukung lingkungan. Retno menekankan, wali kota mesti berani mengaudit daya dukung lingkungan dan penindakan penambang ilegal. Jika alam Samarinda tidak mampu lagi memikul dampak industri tambang, wali kota harus berani menghentikan.

“Saya berani,” tegas Andi Harun.

Tanpa Gebrakan

Mewakili para panelis, Haris Retno memberikan penilaian kepada tiga kandidat. Pertama, tiga nama yang hadir ini mesti diapresiasi karena berani mengikuti diskusi. Tidak dengan nama-nama yang lain.

“Yang lain cuma berani pasang foto di pinggir jalan tapi tidak datang di sini. Setidaknya, kami tahu tiga nama ini punya visi-misi. Kalau yang tidak datang, jangan-jangan memang tak punya program apapun,” kritiknya.

Meskipun demikian, para panelis menyatakan, ketiga kandidat belum bisa menyajikan paparan yang memuaskan. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan beberapa parameter dari panelis. Pertama, gagasan yang diuraikan para kandidat sebenarnya bukan hal baru. Padahal, Samarinda dengan beragam masalah, perlu pemimpin yang punya perspektif baru.

Parameter berikutnya adalah visi dan misi yang disampaikan kandidat belum menyentuh akar permasalahan Kota Tepian. Berbicara banjir, kata dia, akar masalahnya adalah peruntukan kawasan. Wilayah serapan air Samarinda sangat sedikit dan dikuasai orang per orang.

Dalam pandangan Rupang dari Jatam, “Ada 890 hektare luas genangan di Samarinda. Jika hanya membangun drainase dan normalisasi sungai, itu tidak tepat. Semua drainase ujungnya di Sungai Karang Mumus dan Karang Asam. Sungai itu, mau dilebarkan bagaimanapun, tetap tak sanggup menampung luberan air,” sebutnya.

Hal itu karena akar masalah banjir yang mestinya lebih fokus kepada penyediaan ruang untuk serapan air. Samarinda, kata dia, harus berani seperti Balikpapan yang mencadangkan lebih dari setengah wilayah kota sebagai kawasan lindung. 

Penilaian yang terakhir, solusi dari masalah perkotaan yang ditawarkan kandidat dianggap masih di permukaan. Tidak nampak adanya gebrakan apalagi sebuah ketegasan dalam menentukan kebijakan.

“Samarinda perlu pemimpin yang punya gebrakan, tegas, dan mengerti akar masalah,” tutup Haris Retno. (*)

 

Dilengkapi oleh: Fel GM