Diduga Catut KTP Anggota Bawaslu Samarinda, Pasangan Parawansa-Markus Beri Keterangan

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Kamis, 06 Agustus 2020

kaltimkece.id Langkah Parawansa Asoniwora dan Markus Taruk Allo bertarung di Pilwali Samarinda jalur perseorangan, kembali diwarnai hambatan. Keduanya diduga mencatut KTP komisioner Bawaslu Samarinda sebagai salah satu pendukung.

Bawaslu Samarinda pun melakukan pemanggilan pasangan tersebut pada Kamis, 6 Agustus 2020, sekira pukul 14.00 Wita. Markus dan Parawansa diperiksa di bawah sumpah kitab suci di ruang terpisah oleh dua komisioner Bawaslu Samarinda. 

Setelah pemeriksaan yang berlangsung sekira 30 menit, keduanya memberikan keterangan kepada awak media. Markus menjelaskan jika materi klarifikasi seputar sistem pengumpulan dukungan KTP yang mereka gunakan.

Dijelaskan Markus, untuk mengumpulkan 46 ribu dukungan, mereka mengerahkan sekitar 30-40 relawan. Bertugas mengumpulkan dukungan KTP warga di hampir tiap kelurahan Kota Tepian. Berlangsung beberapa bulan sebelum pendaftaran pasangan calon jalur independen.

Semua KTP dukungan diserahkan ke tim input data. Penyortiran meliputi pemeriksaan KTP dukungan ganda yang bakal segera ditolak sistem rekapitulasi yang mereka buat. "Saya enggak ada cek proses itu. Semuanya tim," kata Markus kepada kaltimkece.id, Kamis, 6 Agustus 2020. 

Diakuinya, tim pemenangan tidak punya waktu banyak memverifikasi lanjutan. Bukan hanya soal dukungan ganda. Melainkan soal tidak diperkenankannya dukungan KTP dari TNI/Polri apalagi penyelenggara pemilu.

"Hal itu mungkin saja bisa terjadi. Mungkin saat pengumpulan dukungan, relawan dapat KTP dari keluarganya atau orang lain. Bisa saja misalnya ibunya enggak pernah merasa memberikan dukungan KTP," ujar Markus mencontohkan.

Pensiunan ASN tersebut menampik menggunakan jasa calo pengumpulan dukungan KTP. Hal itu, sejak awal ia wanti-wanti kepada relawannya. "Jangan sampai gunakan calo jual beli KTP. Nanti malah kena masalah tumpang tindih," katanya

Senada, Parawansa juga mengetahui tak tahu-menahu KTP dukungan milik salah satu komisiner Bawaslu Samarinda. Menurutnya, hal itu kemungkinan terjadi karena ada 46 ribu KTP masuk dan dirasa sulit mengecek satu per satu. "Tapi data dukungan itu sudah dikeluarkan sebelum perhitungan di KPU dan Bawaslu," katanya.

Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin, menjelaskan duduk perkara dugaan pencatutan dukungan KTP salah satu anggotanya tersebut. Temuan ini didapati saat verifikasi dukungan calon perseorangan bersama KPU dan Bawaslu Samarinda minggu lalu. Muin menegaskan, setiap penyelenggara pemilu harus bersikap netral tidak memihak calon manapun.

"Kami sudah klarifikasi ke yang bersangkutan (komisioner Bawaslu Samarinda). Dia mengatakan tidak pernah menyerahkan dukungan KTP ke pasangan Parawansa dan Markus," ujar Muin di kantornya. "Jadi, ada dugaan KTP (komisioner Bawaslu Samarinda) tercatut dalam form BA1 dan BA11 KWK," lanjut Muin.

Meskipun tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, Bawaslu punya sekali lagi pertemuan internal mendalami hasil klarifikasi hari ini selama dua hari ke depan. Hasil pembuktian akan menentukan apakah perkara ini layak disidik bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Gabungan penyidik bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Penyidik juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran pidana. Mengacu Pasal 184 Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Kita akan membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dalam proses pengumpulan KTP yang diduga mencatut," pungkas Muin. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: