Ditinggal Hadi Mulyadi Pimpin Partai Gelora Kaltim, PKS Move On, Buka Peluang Koalisi

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Selasa, 12 November 2019

kaltimkece.id Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi resmi menyeberang dari Partai Keadilan Sejahtera. Ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kaltim Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Sebelumnya ia petinggi majelis Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Penandatanganan akta pembentukan Partai Gelora dilakukan Sabtu, 9 November 2019. Dua mantan kader PKS, Anis Matta dan Fahri Hamzah, menjadi motor pendiri. Dideklarasi pada 10 November 2019.

Kepengurusan Partai Gelora Indonesia ditargetkan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM awal Januari 2020. Setelah diakui sah sebagai partai, Gelora Indonesia segera mendeklarasikan keikutsertaan di pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Partai tersebut didirikan 99 orang. Mayoritas mantan elite PKS dari Faksi Sejahtera. Termasuk Fahri Hamzah dan Anis Matta. Seperti diketahui, keduanya tergusur oleh Faksi Keadilan yang diisi termasuk oleh Sohibul Iman, presiden PKS sejak 2015.

Partai Gelora dibentuk 28 Oktober 2019. Transformasi dari organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Secara terbuka, menyatakan bahwa Partai Gelora dibentuk atas aspirasi anggota Garbi. Saat ini telah membentuk kepengurusan di 34 provinsi. Di Kaltim, Hadi Mulyadi jadi pimpinan.

Dari foto yang beredar di dunia maya, Hadi tampak menerima surat keputusan (SK) sebagai ketua DPW Gelora Kaltim. SK diserahkan Anis Matta selaku ketua umum. Turut mendampingi Sarwono, mantan kader PKS Samarinda.

Saat dihubungi kaltimkece.id melalui pesan singkat, Hadi membenarkan statusnya kini ketua Gelora DPW Kaltim. Menegaskan bukan lagi bagian dari partai berlambang padi dan bulan sabit. "Saya sudah resmi ketua DPW Partai Gelora Kaltim. Bukan di PKS lagi," sebutnya.

Sebelumnya Hadi adalah ketua DPW PKS Kaltim. Kemudian beralih ke anggota dewan majelis syuro. Terakhir, menjabat dewan pembina Garbi Kaltim.

Selama beralmamater PKS, Hadi pernah menjabat ketua Komisi I DPRD Kaltim 2004–2009. Kemudian wakil ketua DPRD Kaltim 2009–2014, wakil ketua Komisi VII DPR RI 2014–2018. Dan kini wakil gubernur Kaltim 2018–2023 mendampingi Isran Noor.

Langkah politik Hadi kali ini cukup mengejutkan pengurus partai di daerah. Namun, PKS Kaltim menegaskan tak merasa kehilangan sedikit pun.

"Dari awal sampai kemudian (posisi) beliau saat ini dalam perspektif publik, PKS dianggap punya kontribusi besar. Menaikkan nama beliau di skala Kaltim ataupun Indonesia," ucap Humas DPW PKS Kaltim Abdul Rohim.

"Setelah mencapai posisi yang strategis kemudian meninggalkan PKS, kami tidak akan memberikan respons apa-apa. Menyesalkan atau apapun. Karena bagi PKS, kami tumbuh dan berkembang dengan sistem serta kader," tambahnya.

Gelagat Hadi menyeberang dari PKS memang sudah terlihat sejak lama. Rohim mengakui belakangan kesulitan menemui Hadi. Tepatnya sejak pergantian pengurus DPW PKS Kaltim. "Jadi waktu pergantian pengurus, kami menjadwalkan road show mengunjungi berbagai tokoh Kaltim. Waktu itu dengan Pak Gubernur (Isran Noor) alhamdulillah beliau memberikan kesempatan silahturahmi. Kalau dengan Pak Hadi, kami belum dapatkan jadwal," kata Rohim.

Menurut Rohim, niatan bertemu tersebut merupakan bagian dari komunikasi politik. Gubernur dan wakil gubernur adalah pembina seluruh entitas organisasi sosial dan politik di Kaltim. Dalam perspektif tersebut, PKS begitu berharap mendapatkan arahan Hadi Mulyadi sebagai wagub.

"Kami juga meminta arahan bagaimana merealisasikan agenda Pemprov Kaltim. Karena bagaimanapun, PKS adalah partai pengusung dalam naiknya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. PKS merasa punya tanggung jawab merealisasikan janji-janji yang pernah disampaikan pada pemilihan gubernur lalu," ucapnya.

Jika nyatanya kini Hadi hengkang dari PKS untuk bergabung partai baru, Rohim menegaskan tidak merasa kehilangan. Fondasi PKS dibangun dari sistem dan kader. Tidak menggantungkan tokoh tertentu.

"Biar publik yang menilai. Sosok yang dari awal sudah dibesarkan, setelah jadi, kemudian menyeberang ke partai lain. Biar publik memberikan penilaiannya," sambungnya.

PKS memastikan tak mempermasalahkan kehadiran Partai Gelora di Bumi Etam. Bahkan, Rohim tak menutup kemungkinan jika kelak mekanisme politik mempertemukan kedua partai dalam lingkaran koalisi.

"Kami siap bekerja sama. Bergandeng tangan dengan entitas manapun. Termasuk entitas politik yang memang punya niat memajukan bangsa dan menyejahterakan warga. Ke depannya bagaimana, kita lihat saja. Peluang kerja sama itu selalu terbuka," imbuhnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang