Koalisi Gemuk Terbentuk di Kukar; Gerindra, PAN, PKS, dan NasDem Kantongi 17 Kursi

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Jum'at, 07 Februari 2020

kaltimkece.id Poros baru partai politik di Kutai Kartanegara atau Kukar kembali terbentuk. Koalisi yang kelak bakal menjadi perahu bagi bakal calon bupati dan wakil bupati Kukar dalam kontestasi Pemilihan Bupati Kukar 2020 tersebut cukup gemuk. Tak tanggung-tanggung, 17 kursi telah terkumpul.

Koalisi diberi nama Poros Patin. Terdiri dari Gerindra (7 kursi), PAN (5 kursi), PKS (3 kursi), dan NasDem (2 kursi). Leader koalisi tersebut adalah Ketua DPC Gerindra Kukar Rudiansyah.

Kepada kaltimkece.id pada Kamis malam, 6 Februari 2020, Rudi menyebut, nama koalisi diambil dari jalan tempat koalisi tersebut terbentuk. Hingga kini belum menentukan kandidat yang ingin diusung. "Justru itulah koalisi ini dibentuk. Agar memunculkan figur pemimpin ideal bagi Kukar," terangnya.

Seluruh partai politik yang tergabung dalam Poros Patin sudah melakukan berbagai tahapan pendaftaran. Namun belum ada pendalaman visi-misi terhadap para kandidat. Maka dari itu, lanjut Rudi, Poros Patin membuat formulasi pendalaman visi-misi berdasar aspirasi masyarakat. Koalisi tak ingin gegabah menentukan sepihak.

Terpisah, Ketua DPD NasDem Kukar Marwan mengatakan, formulasi untuk memunculkan kandidat yang akan mereka usung dibagi tiga tahap. Pertama, diskusi dengan warga Kukar mengenai permasalahan daerah. Tahap ini sudah dilaksanakan Kamis malam, 6 Februari 2020. "Baru nanti dari masalah-masalah yang disuarakan para pemilih akan disinkronkan dengan bedah visi-misi," ujarnya.

Jangan sampai, lanjut dia, andidat membuat visi-misi tak berdasar aspirasi masyarakat. Baru tahap akhir, partai dari koalisi berdiskusi dan membuat rekomendasi kepada DPP masing-masing.

Marwan yakin, DPP dalam memberikan rekomendasi turut menimbang aspirasi pengurus parpol di tingkat daerah. "Sebab, yang tahu medan adalah pengurus partai di daerah tentunya," terangnya.

Meski sudah mengantongi 17 kursi, Poros Patin masih terbuka bagi parpol lain. "Kesempatan bergabung masih ada hingga ada nama yang diusung," terangnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD PKS Kukar Firnandi Ikhsan. Konsep membangun Kukar tentu mesti menyerap aspirasi masyarakat. Setelah berdiskusi dengan pimpinan PKS di provinsi dan pusat terkait koalisi tersebut, Firnandi menuturkan, terlalu dini menentukan rekomendasi malah berisiko lemah saat bertarung. "Karena para kandidat adalah pilihan masyarakat," terangnya.

531 Bubar?

Sebagai informasi, sebelum tergabung dalam Poros Patin, PAN dan PKS tergabung dalam koalisi lain. Koalisi yang terdiri atas PAN, PKS, dan PPP tersebut mengantongi sembilan kursi. Jumlah minimal bagi partai politik untuk mengusung calon pemimpin daerah.

Ketua DPD PAN Kukar Supriyadi menuturkan, koalisi 531 tidak bubar. Bahkan dengan adanya Poros Patin koalisi tersebut menjadi semakin kuat dan siap. Selain itu, bergabungnya PAN ke Poros Patin sudah medapat restu dari DPW PAN Kaltim Darlis Pattalongi. "Beliau meminta PAN di Kukar lentur dalam bergaul antar-parpol," ucapnya.

Jangan Hanya Formalitas

Berbagai permasalahan Kukar disampaikan oleh peserta diskusi pada malam itu. Mulai permasalahan kesejahteraan, pendidikan, infrastruktur, hingga birokrasi.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara Zulkifli turut hadir. Dalam hal ini, pria yang akrab disapa Zul itu menuturkan, jangan sampai masalah hanya sampai di diskusi dan penentuan calon semata. Poros Patin mesti mengakhirinya dengan baik. "Dengan menghasilkan pemimpin ideal, tulus, serta berani," terangnya.

Dalam praktiknya, kandidat bupati Kukar dengan elektabilitas tinggi tidak ada yang 'memiliki' partai politik. Jadi jangan hanya sampai di proses pengusungan saja. Mestinya hingga kepemimpinan berjalan. Pemimpin yang berani bagi Kukar sangat penting. Mengapa demikian?

Zul mengungkapkan, selama ini pemimpin daerah tersebut relatif manut dengan pemerintah pusat. "Kukar perlu pemimpin yang bisa memperjuangkan daerah ini," terangnya.

Banyak yang harus dibenahi. Mulai tata ruang hingga oknum birokrasi yang dinilai malah menggerogoti Kukar. "Kalau tidak ada keberanian dari pemimpin, Kukar bisa jalan di tempat," kuncinya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang