Persiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu di Samarinda yang Disebut Rumit

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Rabu, 04 Januari 2023

kaltimkece.id Ketua Komisi Pemilihan Umum Samarinda, Firman Hidayat, melantik 50 panitia pemilihan kecamatan di Hotel Mercure Samarinda, Rabu, 4 Januari 2023. Mereka ditugaskan membantu KPU menyelenggarakan pemilihan umum 2024 di 10 kecamatan di Kota Tepian. Kesuksesan ajang lima tahunan itu disebut juga ada di tangan PPK.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kepada kaltimkece.id, dia mengatakan, menjadi seorang PPK memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang berat. Mengingat, tugasnya sebagai penyelenggara pemilu rawan mendapat godaan. Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat tiga isu negatif yang kerap muncul yaitu politik uang, keterlibatan aparat pemerintah dalam politik praktis, serta tudingan tidak independen. PPK dituntut memiliki ketegasan dalam bersikap, netralitas, dan moralitas untuk menepis isu itu semua.

“Petugas PPK harus mampu menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Jangan ikut dalam politik praktis yang dapat mencoreng pemilu,” ujar Andi Harun.

Hal senada disampaikan Firman Hidayat saat memberikan sambutan. Dia mengingatkan, PPK tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Semua keputusan harus dikoordinasikan dengan anggota yang lain. Dipastikan ada banyak mata yang mengawasi pekerjaan PPK.

“Jangan sampai PPK melanggar aturan, menerima suap, serta berfikir menerima imbalan karena semua pasti akan terbongkar,” ujar Firman.

KPU Samarinda tengah mempersiapkan tiga sekretariat untuk membantu kerja-kerja PPK. Panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan pun akan dibentuk. Firman membeberkan, pada Selasa, 3 Januari 2023, pendaftaran menjadi PPS ditutup. Kegiatan ini menjaring 600 pendaftar. Mereka akan mengikuti seleksi pada 12-14 Januari 2023. Pendaftar yang lolos seleksi dijadwalkan dilantik sebagai PPS pada 24 Januari 2023 dengan masa kerja 14 bulan. Mereka akan disebar ke 59 kelurahan di Samarinda, setiap kelurahan diisi tiga PPS.

KPU Samarinda juga sedang melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 22.333 dukungan untuk 23 calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD). Verifikasi ini, Firman mengatakan, akan melibatkan PPK dan PPS dan berlangsung sampai November 2023.

KPU Samarinda tengah mendata pemilih dan memetakan tempat pemungutan suara (TPS), termasuk TPS berlokasi khusus seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan kampus. Pemetaan ini bertujuan menentukan lokasi TPS yang mudah diakses pemilih. Firman menyebutkan, sebanyak 3.008 TPS akan dibangun di Samarinda. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding TPS dalam pemilu 2019. Tahun itu, hanya ada 2.558 TPS. Penambahan ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah.

“Pendirian TPS basisnya di RT. Bisa jadi, dalam satu RT ada dua TPS. Itu bisa terjadi ketika jumlah pemilihnya di atas 300 orang atau jarak dari satu RT dengan RT yang lain berjauhan. Kami memudahkan layanan kepada pemilih untuk menyalurkan hak pilih mereka,” jelas Firman.

Lebih lanjut, dia memperkirakan, sebanyak 800 orang akan memperebutkan 42 kursi di DPRD Samarinda. Ia pun menyadari, tugas penyelenggara pemilu tidak mudah. Oleh karena itu, ia meminta semua penyelenggara pemilu bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut.

“(Menyelenggarakan pemilu) itu rumit. Harus teliti dan jangan sampai ada yang salah-salah,” pungkas Firman. (*)