Bimtek Panwascam Se-Samarinda, Bawaslu Komitmen Kawal Pilwali 2020

Ditulis Oleh: Bobby Lolowang
Sabtu, 01 Februari 2020

kaltimkece.id Pemilihan wali kota Samarinda kian dekat. Rangkaian persiapan terus bergulir. Termasuk dari unsur Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Samarinda. Pekan lalu, dihelat Bimbingan Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-kota Samarinda pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020.

Bimbingan teknis alias bimtek tersebut, mengusung tema Optimalisasi Peran Panwascam dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020. “Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari. Mulai 29 Januari 2020 malam, hingga Jumat, 31 Januari 2020,” sebut Koordinator Sekretariat Bawaslu Samarinda, Dhanny Rakhmadi, kepada kaltimkece.id, Kamis, 30 Januari 2020.

Agenda bimtek tersebut, diselenggarakan di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda. Diikuti 30 peserta dari 10 kecamatan di Samarinda. “Karena tahapan pilwali sudah berjalan, maka mesti diberikan tambahan pengetahuan kepada para panwascam,” tambah Dhanny.

Beragam materi diberikan pada periode bimtek tersebut. Termasuk di antaranya tata kerja dan pola hubungan Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan PTPS. “Bimbingan teknis ini juga dalam rangkaian penguatan kelembagaan di kecamatan,” lanjut Dhanny.

Selain materi, bimtek juga berisi simulasi untuk para peserta. Salah satunya simulasi mengisi Form A. Dalam pengawasan tahapan pilwali, form A berarti formulir pengawasan. Media pencatatan terhadap indikasi pelanggaran. Mulai yang dilaporkan masyarakat, hingga berdasar hasil temuan petugas di lapangan.

“Sehingga ketika ada laporan atau temuan, apa yang mesti dilakukan oleh panwasca, menjadi semakin jelas. Sampai hari ini memang laporan langsung belum ada. Tapi temuan-temuan itu ada,” tuturnya.

“Form ini diisi ketika menemukan dugaan pelanggaran. Atau ada laporan temuan dari masyarakat. Menjadi tindak lanjut dari proses penanganan pelanggaran. Panwascam juga mendeteksi dulu apa yang dilaporkan masyarakat,” lanjut Dhanny.

Pengisian form A menjadi salah satu prosedur krusial. Apalagi teknisnya diberlakukan sepanjang tahapan pilwali. Alias hingga pesta demokrasi daerah tersebut berakhir. “Dalam artian, baik itu temuan dari penyelenggara di lapangan, atau laporan masyarakat, keduanya mesti ditindaklanjuti lewat form tersebut.”

Dalam praktiknya, panwascam bergerak aktif. Meninjau langsung setiap kemungkinan pelanggaran di lapangan. Bergerak dengan bekal surat keputusan yang masing-masig didelegasikan kewenangannya oleh panwascam kepada seluruh stake holder di panwascam. Sebagaimana diketahui, di level panwasca, terdapat komisioner tiga orang hingga pelaksana kurang lebih enam orang. Bertugas melaksanakan pengawasan di kecamatan. Dari divisi penindakan, penanganan pelanggaran, pengawasan, dan lainnya.

Bawaslu Samarinda pun menyatakan komitmen melaksanakan pengawasan sebagaimana tanggung jawabnya. Tak ada alasan untuk tak menjalankan tugas tersebut. “Apalagi kami sudah menerima anggaran hibah dari Pemkot Samarinda. Dan itu sesuai apa yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” urainya.

Dhanny mengapresiasi Pemkot Samarinda yang mengimplementasikan peraturan tersebut. Dengan memberi anggaran 40 persen pada tahap I. digunakan sampai Juni 2020. Sedangkan untuk kebutuhan Juli-September 2020 sebesar 50 persen. “Kemudian pasca pemungutan suara, 10 persen dari total anggaran sebesar Rp 11,5 miliar,” terang Dhanny.

“Prinsipnya, Bawaslu Samarinda tak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan pengawasan karena sudah didukung Pemkot Samarinda lewat anggaran tersebut,” pungkasnya. (*)