Pariwara DPRD Kukar
Komisi IV RDP dengan OPD Mitra
Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin. (Istimewa)
Setiap komisi di DPRD Kukar memiliki bidang dan mitra. Nah, pada akhir Oktober lalu Komisi IV DPRD Kukar melaksanakan rapat dengar pendapat dengan OPD mitra mereka.
Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Selasa, 12 November 2019
kaltimkece.id Sebagai komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, Komisi IV DPRD Kukar telah melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di Kukar pada pekan terakhir Oktober 2019. Untuk diketahui, OPD-OPD tersebut adalah mitra komisi IV yang sudah tentu masuk dalam sub bidang kesejahteraan rakyat.
Ketua Komisi IV Baharuddin menyebut, total ada delapan OPD yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut. "Sebenarnya kami mengundang sepuluh. Namun dua berhalangan hadir," ujarnya. Yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Kukar. Rencananya untuk dua OPD akan diatut jadwal kembali untuk melaksanakan rapat dengar pendapat.
Lalu, apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? Bahar menuturkan, tentu persoalan-persoalan yang dialami oleh OPD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar misalnya, menceritakan masalah penanganan pendidikan SD dan SMP di Kukar. "Kebanyakan yang dibahas lebih kepada sarana dan prasarana," ucapnya. Sementara, isu yang cukup menarik datang dari Badan Penanggulangan Bencan Daerah atau BPBD Kukar. Permasalahan OPD satu ini cukup pelik. Yakni masalah dana darutat.
Ternyata selama ini Kukar tak menganggarkan dana untuk tanggap darurat kebencanaan. "Selama ini bantuan kebencanaan dianggarkan menggunakan dana bantuan sosial," ujarnya. Dengan mekanisme tersebut, ada proses yang harus dilalui agar dana bantuan bisa cair. Mulai dari proposal hingga proses selanjutanya sampai ke pencairan. Padahal, namanya bencana tak bisa diprediksi dan bantuan mesti segera diturunkan. Makanya komisi IV berencana membuat rumusan peraturan daerah agar Kukar memiliki dana taktis untuk kebencanaan.
Terakhir dari Dinas Sosial Kukar, lanjut Bahar, saat ini sedang fokus pendataan terhadap masyarakat ekonomi rendah di Kukar. Hal ini perlu segera diselesaika agar pemberian bantuan tepat sasaran. Bila Oktober komisi IV melaksanakan rapat dengar pendapat, November akan diagendakan rapat-rapat teknis. (*)
