Rehabilitasi Mangrove dengan Pola Tanam Silvofishery

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Selasa, 18 Juli 2023

kaltimkece.id Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Indonesia, Hartono Rawiraatmadja, bersama Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, ke Kalimantan Timur pada Sabtu, 15 Juli 2023. Keduanya melihat langsung kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai yang berada di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara.

Di kedua desa tersebut, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, melihat langsung pola tanam yang digunakan, yakni pola tanam Silvofishery. Pola tanam Silvofishery merupakan pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan mangrove untuk budidaya perikanan sekaligus dapat memulihkan kondisi ekosistem mangrove itu sendiri.

Data Peta Mangrove Nasional menunjukkan bahwa Kaltim memiliki mangrove terbesar ketiga di Indonesia setelah Papua dan Riau. Kondisi ekosistem mangrove di Kaltim mengalami tekanan besar dari konversi lahan menjadi tambak. Aktivitas yang sudah dijalankan bertahun-tahun ini menjadi fokus BRGM dalam perbaikan kualitas lingkungan tanpa mengganggu produktivitas perikanan melalui Silvofishery.

Kepala BRGM, Hartono Rawiraatmadja (kiri), bersama Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara (kanan). FOTO: ISTIMEWA.

Upaya memulihkan ekosistem mangrove ini mulai digencarkan melalui kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove, terutama dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim. Mangrove mampu menyerap karbon tiga hingga lima kali lipat lebih besar dari hutan tropis daratan. Potensi mangrove ini juga berkontribusi dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) 2030. Dengan demikian, pemerintah Indonesia melakukan percepatan rehabilitasi mangrove melalui pembentukan BRGM.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, terkesan dengan kaitan program rehabilitasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai.

"Hari ini kita melihat di muara Sungai Mahakam dan saya sangat terkesan dengan bagaimana program rehabilitasi mangrove dikaitkan sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melakukan rehabilitasi mangrove berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Suahasil.

Kepala BRGM, Hartono Rawiraatmadja, menambahkan bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove bukan hanya pemulihan lingkungan, namun juga bagaimana masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaatnya secara langsung, salah satunya melalui Silvofishery.

"Kami berterima kasih atas kedatangan Wakil Menteri Keuangan untuk melihat kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Desa ini. Harapannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan optimal," urai Hartono.

Kementerian Keuangan melalui BPDLH akan menyalurkan dana rehabilitasi mangrove kepada BRGM sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi.FOTO: ISTIMEWA.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung program rehabilitasi mangrove beserta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar mangrove. Melalui penyediaan alokasi anggaran ke dalam skema APBN secara berkesinambungan sesuai dengan target mangrove nasional.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menyalurkan dana rehabilitasi mangrove kepada BRGM sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi. Sejalan dengan upaya rehabilitasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, BPDLH juga menyalurkan dana hibah dari lembaga internasional untuk penguatan kebijakan dan kapasitas. Serta prakondisi lainnya dalam rehabilitasi mangrove kepada Kementerian Marvest dan KLHK.

"Melalui BPDLH, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana rehabilitasi mangrove secara berkesinambungan sebagai dana jangka panjang dalam rangka mencapai target penanaman mangrove dan manfaat blue carbon dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara," jelas Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.(*)