Pemekaran Kecamatan Kota Bangun Tinggal Melengkapi Syarat Administrasi

Ditulis Oleh: Sapri Maulana
Kamis, 28 November 2019

kaltimkece.id Kabar baik muncul dari perkembangan upaya pemekaran Kecamatan Kota Bangun. Hal itu disampaikan Ketua Pansus DPRD Kukar tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat Supriyadi dari Fraksi PAN kepada jurnalis kaltimkece.id, Rabu, 27 November 2019.

Pertama, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Isran Noor telah memberikan surat rekomendasi kepada Pansus Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat. Tak hanya rekomendasi, Gubernur juga membuat tim untuk menjadi perpanjangan tangan ke Pemerintah Pusat. “Iya, sudah dapat rekomendasi dari Gubernur. Kemendagri juga mendukung,” kata Supriyadi saat dihubungi jurnalis kaltimkece.id.

Untuk Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Supriyadi menyebut sudah mendapat lampu hijau. Dukungan telah diberikan, tinggal melengkapi syarat-syarat administratif. “Jadi kami harus melakukan sinkronisasi peta, antara peta Pansus dengan peta di Big Data Kemendagri,” lanjut Supriyadi. Dengan kondisi tersebut, maka, saat Paripurna nanti, Pansus akan meminta perpanjangan waktu. Sebab, Pansus juga akan memperdalam kajian tentang Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda yang sedang mereka godok.

Selain itu, Pansus juga akan melakukan desiminasi langsung ke lokasi yang akan dimekarkan dan daerah sekitarnya. “Jadi kelanjutannya akan berjalan pada tahun 2020,” kata Supriyadi. Sebagai informasi, terdapat 11 anggota Pansus Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat. Supriyadi dari Fraksi PAN menjadi ketua. Disusul sepuluh anggota. Yakni, dari Fraksi Golkar Miftahul Jannah, Azhar Nuryadi, dan Herry Asdar. Dari Fraksi Gerindra ada Junadi dan Sopan Sopian. Betaria Magdalena dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarpin dari fraksi PKB, Mutoyib dari Fraksi PAN, Ahmad Zulfiansyah dari Fraksi P3PKS, dan Doni Ikhwani dari fraksi NHP. (*)