Pimpinan Definitif Ditetapkan, Diharap Fokus k Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Senin, 23 September 2019

kaltimkece.id Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) berjalan di atas karpet merah ruang sidang utama di kesekretariatan wakil rakyat di Jalan Wolter Mongonsidi, Timbau, Tenggarong pada Senin pagi, 23 September 2019. Mengenakan jas dipadu celana bahan plus peci hitam. Pagi itu, mereka akan mengucap sumpah unsur pimpinan definitif DPRD Kukar periode 2019-2024.

Empat orang tersebut adalah Abdul Rasid, Didik Agung Eko Wahono, Alif Turiadi, dan Siswo Cahyono. Sebagai informasi, Rasid akan menempati posisi ketua DPRD Kukar, sementara Didik, Alif dan Siswo menduduki kursi wakil ketua DPRD Kukar. Prosesi pegambilan sumpah jabatan unsur pimpinan pagi itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Didit Pambudi Wibowo. Dalam sumpahnya, keempatnya siap mengemban tugas sebagai unsur pimpinan lembaga legislatif Kukar tersebut. Serta siap dengan segala konsuensinya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kukar Periode 2019-2024 Abdul Rasid mengatakan, dia mewakili unsur pimpinan lainnya mengungkapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kukar yang telah memberikan kepercayaan kepada seluruh anggota dewan terpilih.

"Kami akan memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD. Apalagi kami adalah penyambung lidah rakyat Kukar," katanya. Masih dalam sambutannya, Rasid meminta dukungan semua pihak. Politikus partai berlambang pohon beringin itu menyebut, untuk mewujudkan Kukar yang sejahtera dan berkeadilan, harus ada kerja sama semua pihak. “Terlebih Kukar wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sebab sebentar lagi Kukar menjadi salah satu daerah yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara,” jelasnya. Dia menegaskan, dengan kondisi tersebut putra-putri daerah jangan hanya menjadi penonton saja.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mewakili membacakan sambutan Gubernur Kaltim Isran Noor. Dalam pesannya, gubernur berharap, dilantiknya unsur pimpinan definitif, diharap koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif bisa semakin harmonis. Hal itu demi mewujudkan masyarakat Kukar yang berdaya saing menyambut pemindahan ibu kota negara.

“Setiap daerah mesti memiliki visi dan misinya masing-masing,” baca Edi. Salah satunya, pemerataan pembangunan dengan pengentasan kemiskinan. Terlebih mengenai sumber daya manusia. Dia meminta DPRD Kukar punya semangat yang sama. (*)